Kebutuhan SOR Tasikmalaya Capai Rp175 Miliar

TASIKMALAYA - Keinginan Pemkab Tasikmalaya untuk segera menyelesaikan pembangunan Stadion Olahraga (SOR) berstandar FIFA di 2015 ini nampaknya berat untuk terwujud.

Sebab, tersendat-sendatnya proses pengalokasian anggaran disinyalir menjadi penyebab utama lambannya pembangunan SOR. Sampai awal 2015, stadion yang berlokasi di Kampung Karikil, Desa/Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya ini baru rampung 25% saja.

Kepala Bidang Bangunan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Tasikmalaya Mamat Hendrawan mengatakan, seluruh kebutuhan pembangunan SOR mencapai Rp203 miliar. Namun dengan lambannya kucuran bantuan yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan pembangunan baru terealisasi 25%.

Pihaknya sangat berharap banyak jika di 2015 ini, alokasi dana bisa bertambah agar pengerjaanya bisa cepat selesai. “Kami masih memerlukan du kungan anggaran yang besar. Saya berkeinginan tahun ini seluruh sisa anggaran bisa turun. Jika tahun sekarang cair semua, maka di 2016 bisa selesai. Untuk merampungkan mega proyek yang digadang-gadang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan PON 2016 di Jawa Barat ini, maka pemkab masih membutuhkan anggaran Rp175 miliar,” ungkap Mamat.

Target penyelesaian memang menjadi acuan, sebab setiap tahunnya kebutuhaan anggaran bisa naik setiap waktu. Sebut saja material bangunan yang harganya kian melambung akibat pengaruh BBM dan harga tukar rupiah. Bila waktu pegerjaan kian molor, maka berimbas pula pada harga kebutuhan yang kian mahal. Pihaknya pun harus mengevaluasi atas imbas kenaikan harga-harga tersebut.

Angka Rp175 miliar cukup rasional guna menyiapkan prediksi naiknya harga kebutuhan di 2015. Saat ini, bangunan SOR sudah mulai terbentuk dengan berdirinya tribun penonton di bagian timur. Begitu pula dengan lingkar lapangan. Nanti setelah selesai tribun di bagian timur, maka akan dilanjutkan ke pembangunan tribun di bagian barat.

Di sini bakal lebih berat, sebab di tribun barat terdapat beberapa ruang khusus, seperti ruang VIP dan beberapa fasilitas lainnya. “Lambannya anggaran untuk pembangunan ini menurut saya lebih dikarenakan komunikasi yang pimpinan daerah yang kurang. Kendati proses pengajuan dilaksanakan tetapi tidak disusul dengan komunikasi yang proaktif.

Seharusnya bupati sebagai kepala daerah yang membutuhkan anggaran secara intensif berkomunkasi dengan gubernur dan DPRD Jawa Barat serta pusat. Jangan hanya menanti pencairan proposal yang diajukan,” ujar Ketua DPD KNPI Nana Sumarna yang juga menjadi tim Monev Pembangunan SOR Mangunreja.

Nanang Kuswara