Sosialisasi Minim Picu Layanan Tak Maksimal
Rabu, 24 Desember 2014 - 11:13 WIB
Sosialisasi Minim Picu Layanan Tak Maksimal
A
A
A
BATU - Pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) belum berjalan maksimal. Salah satunya dipicu minimnya sosialisasi manfaat BPJS kepada masyarakat.
Fakta ini disampaikan Komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timu Immanuel Yosua T saat mengunjungi Rumah Sakit Paru- Paru Kota Batu, kemarin. “Minimnya sosialisasi BPJS membuat rumah sakit yang seharusnya hanya melayani kesehatan pasien disibukkan dengan pertanyaan masyarakat tentang tata cara menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Keluhan ini hampir menyeluruh Jatim,” ujar Yosua.
Kondisi ini, lanjut Yosua, diperparah dengan tidak ada buku panduan BPJS yang diberikan kepada peserta. Akibatnya, pasien tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN. Karena itu, dampaknya pasien sering langsung berobat ke rumah sakit tanpa melalui fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I di puskemas maupun di dokter keluarga.
Selain itu, BPJS tidak menyiapkan tenaga pendamping untuk menjawab dan mengarahkan segala keluhan terkait dengan pelayanan rumah sakit, khususnya yang memanfaatkan kartu BPJS. “Belum lagi saat ini pemerintah pusat mewajibkan seluruh keluarga menjadi anggota JKN. Padahal tidak semua masyarakat mampu membayar uang pertanggungannya,” kata Yosua.
Humas RS Paru-Paru Kota Batu, Lingga Wisnu menyatakan, masyarakat masih sering bertanya tentang prosedural mengikuti program JKN. Termasuk bertanya soal manfaat menjadi peserta JKN. “Kami sering menerima keluhan semacam itu. Padahal tugas itu tanggung jawab BPJS,” kata dia.
Soal keterlambatan pemberian obat kepada pasien yang memanfaatkan kartu BPJS, menurut Lingga, lantaran pengiriman obat dari distributor dan pabrikan sering mengalami keterlambatan sehingga berdampak kepada pasien. Tapi hal semacam itu tidak sering terjadi. Menurut Lingga, jumlah bed pasien di RS Paru Paru Kota Batu 104 unit dan 70 bed khusus untuk pasien kelas III.
“Kami akan berusaha meningkatkan pelayanan. Kalau tahun depan jumlah pasiennya bertambah, kami akan tambah loket pelayanannya lagi,” kata Lingga. Kepala BPJS Kota Batu Frisca Prasetya menyatakan, tugas sosialisasi JKN kepada masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. BPJS, pemerintah, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, camat, dan elemen masyarakat lainnya, harus rajin dalam menyosialisasikan.
“Setiap hari kantor kami selalu ramai dikunjungi masyarakat. Memang sosialisasi program JKN kurang merata karena keterbatasan tenaga BPJS. Kalau masyarakat membutuhkan informasi tentang pelayanan BPJS kami siap melayani,” kata dia.
Maman Adi Saputro
Fakta ini disampaikan Komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Provinsi Jawa Timu Immanuel Yosua T saat mengunjungi Rumah Sakit Paru- Paru Kota Batu, kemarin. “Minimnya sosialisasi BPJS membuat rumah sakit yang seharusnya hanya melayani kesehatan pasien disibukkan dengan pertanyaan masyarakat tentang tata cara menjadi peserta jaminan kesehatan nasional (JKN). Keluhan ini hampir menyeluruh Jatim,” ujar Yosua.
Kondisi ini, lanjut Yosua, diperparah dengan tidak ada buku panduan BPJS yang diberikan kepada peserta. Akibatnya, pasien tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN. Karena itu, dampaknya pasien sering langsung berobat ke rumah sakit tanpa melalui fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I di puskemas maupun di dokter keluarga.
Selain itu, BPJS tidak menyiapkan tenaga pendamping untuk menjawab dan mengarahkan segala keluhan terkait dengan pelayanan rumah sakit, khususnya yang memanfaatkan kartu BPJS. “Belum lagi saat ini pemerintah pusat mewajibkan seluruh keluarga menjadi anggota JKN. Padahal tidak semua masyarakat mampu membayar uang pertanggungannya,” kata Yosua.
Humas RS Paru-Paru Kota Batu, Lingga Wisnu menyatakan, masyarakat masih sering bertanya tentang prosedural mengikuti program JKN. Termasuk bertanya soal manfaat menjadi peserta JKN. “Kami sering menerima keluhan semacam itu. Padahal tugas itu tanggung jawab BPJS,” kata dia.
Soal keterlambatan pemberian obat kepada pasien yang memanfaatkan kartu BPJS, menurut Lingga, lantaran pengiriman obat dari distributor dan pabrikan sering mengalami keterlambatan sehingga berdampak kepada pasien. Tapi hal semacam itu tidak sering terjadi. Menurut Lingga, jumlah bed pasien di RS Paru Paru Kota Batu 104 unit dan 70 bed khusus untuk pasien kelas III.
“Kami akan berusaha meningkatkan pelayanan. Kalau tahun depan jumlah pasiennya bertambah, kami akan tambah loket pelayanannya lagi,” kata Lingga. Kepala BPJS Kota Batu Frisca Prasetya menyatakan, tugas sosialisasi JKN kepada masyarakat menjadi tanggung jawab bersama. BPJS, pemerintah, tokoh masyarakat, kepala desa/lurah, camat, dan elemen masyarakat lainnya, harus rajin dalam menyosialisasikan.
“Setiap hari kantor kami selalu ramai dikunjungi masyarakat. Memang sosialisasi program JKN kurang merata karena keterbatasan tenaga BPJS. Kalau masyarakat membutuhkan informasi tentang pelayanan BPJS kami siap melayani,” kata dia.
Maman Adi Saputro
(ftr)
