Dana Raskin Rp1,8 M Bulog Madura Lenyap

PAMEKASAN - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa Rp1,8 miliar dana di Bulog Subdivre XII Madura raib.

Hal itu diketahui setelah BPK menelusuri laporan hilangnya beras bantuan miskin (raskin) dan tunggakan di Bulog Madura. “Itu bukan tunggakan, melainkan telah digelapkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” kata anggota BPK Achsanul Qosasi saat melakukan pemeriksaan di Gudang Bulog Pamekasan kemarin.

Achsanul menjelaskan, masyarakat penerima batuan raskin di Pamekasan tidak pernah menunggak pembayaran raskin karena sistemnya langsung bayar. Dia memastikan, informasi yang disampaikan Bulog tidak benar. Sebaliknya, ada indikasi upaya untuk menutupi penyimpangan dana bantuan raskin itu. “Ada barang, ada uang,” katanya.

Dia mendukung kebijakan Perum Bulog yang memecat langsung pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kasus penggelapan dana Bulog dan raskin itu. “Kami juga turun ke Bulog Madura ini dalam rangka menelusuri aliran dana beras untuk bantuan rakyat miskin yang digelapkan, termasuk hilangnya beras di gudang Bulog yang nilainya mencapai miliaran rupiah,” ujar Achsanul.

Dia menyatakan, pihak Bulog akan meminta pertanggungjawaban pimpinan Bulog Madura yang kini telah dipecat serta beberapa pihak yang terlibat, seperti kepala desa, untuk mengembalikan uang Bulog senilai Rp1,8 miliar yang digelapkan itu, termasuk hilangnya beras sebanyak 1.500 ton lebih di Gudang Bulog.

Sementara itu, sejak Senin (8/12) malam, Polres Pamekasan menjaga Kantor Bulog Subdivre XII Madura setelah ada informasi bakal adanya penyerangan oleh massa. “Penjagaan yang kami lakukan sebagai upaya antisipasi saja karena mencegah tetap lebih baik. Jadi, kami mengantisipasi yang terjelek,” kata Kapolres AKBP Nanang Chadarusman.

Sejak kasus hilangnya raskin di gudang Bulog terungkap, protes mengalir dari kalangan lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, maupun mahasiswa. Hampir setiap hari ada aksi protes dari kelompok warga yang meminta semua pihak yang terlibat dalam kasus penggelapan raskin itu diproses secara hukum.

Forum Kajian Kebijakan Publik Pamekasan juga mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan mengusut kasus penggelapan raskin sebanyak 1.504,07 ton atau senilai Rp1,8 miliar oleh oknum Bulog Madura.

Direktur FKKP Pamekasan Muid Sya’rani sebelumnya mengatakan, kasus penggelapan raskin ini harus diusut tuntas karena merupakan kejahatan yang tidak bisa ditoleransi, mengingat korbannya adalah rakyat miskin. “Kami minta Kejari bertindak cepat mengusut kasus ini. Apabila dibiarkan, akan semakin merajalela dan dianggap hal yang biasa, meskipun korbannya rakyat miskin,” kata Muid Sya’rani.

Penggelapan raskin di gudang Bulog Madura ini terungkap berdasarkan hasil audit internal Bulog Jatim pada beberapa gudang penyimpanan raskin di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep.

Dalam audit internal itu ditemukan selisih laporan berkas administrasi dengan stok beras yang tersimpan di gudang hingga sebanyak 1.504,07 ton lebih atau senilai Rp1,8 miliar. Waka Bulog Subdivre XII Madura RR Suwardani mengakui, beras di gudang Bulog Subdivre XII Madura memang dinyatakan hilang.

Karena itu, Kepala dan Wakil Kepala Bulog Subdivre XII Madura sebelumnya dipecat. “Saya dan pak kepala memang ditugaskan untuk menyelidiki hilangnya beras Bulog di Madura ini,” kata Suwardani.

Subairi/ant