Validasi Data PMKS Baru Bisa 2015
Jum'at, 05 Desember 2014 - 11:14 WIB
Validasi Data PMKS Baru Bisa 2015
A
A
A
MALANG - Program pemberian bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh pemerintah melalui berbagai macam kartu untuk masyarakat masih terkendala pada validitas data.
Program bantuan yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), diakui Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, masih menggunakan data tahun 2011.
Berdasarkan data tahun 2011 tersebut, ada 15,5 juta jiwa PMKS di Indonesia. Jumlah tersebut akan bertambah 1,7 juta jiwa PMKS baru yang sudah tervalidasi. “Kami akan terus melakukan validasi data sambil menyelesaikan pembagian semua kartu ke rumah tangga sasaran. Pembagian kartu ditargetkan selesai pada 12 Desember 2014 ini,” ujar Khofifah di sela-sela memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Kartu-kartu yang diberikan nanti, menurut Khofifah, akan berbasis pada data keluarga. Di dalamnya akan terdata masing-masing anggota keluarga. Mereka yang menerima bantuan ini untuk usia 18 tahun ke atas akan menerima KIS dan KKS. Sementara yang usianya di bawah 18 tahun akan menerima KIS dan KIP.
Proses validasi data penerima program bantuan pemerintah ini diharapkan dapat segera direalisasikan. Tetapi, menurutnya, proses validasi data masih terganjal pada persoalan ketersediaan anggaran.
Anggaran validasi ini tidak tercantum dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2015. “Kalaupun memungkinkan nanti diusulkan di APBN perubahan. Tetapi, itu baru dilakukan sekitar bulan Juli, sehingga validasi data baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2015,” ujarnya.
Khofifah mengaku, validasi data ini bisa dipercepat pelaksanaannya apabila dana cadangan risiko perlindungan sosial sebesar Rp5 triliun dapat digunakan untuk kegiatan itu. Apabila hal itu bisa dilaksanakan, dia menjamin pada awal tahun 2015 proses validasi data sudah bisa dilaksanakan. Proses validasi data sangatlah rumit karena harus mampu menjangkau seluruh masyarakat.
Dengan begitu, menurutnya, dibutuhkan peran dari berbagai pihak, salah satunya peran perguruan tinggi. “Perguruan tinggi bisa berperan aktif melakukan penelitian dan validasi data kemiskinan ini. Agar hak yang seharusnya diterima warga tidak salah sasaran,” katanya.
Rektor UB Malang Prof M. Bisri mengaku perguruan tinggi sangat siap membantu pelaksanaan program pemerintah tersebut. “Kami memiliki banyak ahli yang bisa ikut melakukan proses validasi data. Validasi ini sangat penting agar tidak sampai program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Proses validasi data itu, menurut Bisri, salah satunya bisa dilakukan perguruan tinggi, setelah ada penyerahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada masing-masing kepala daerah. Seluruh data yang ada bisa divalidasi agar benar-benar akurat.
Yuswantoro
Program bantuan yang meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), diakui Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, masih menggunakan data tahun 2011.
Berdasarkan data tahun 2011 tersebut, ada 15,5 juta jiwa PMKS di Indonesia. Jumlah tersebut akan bertambah 1,7 juta jiwa PMKS baru yang sudah tervalidasi. “Kami akan terus melakukan validasi data sambil menyelesaikan pembagian semua kartu ke rumah tangga sasaran. Pembagian kartu ditargetkan selesai pada 12 Desember 2014 ini,” ujar Khofifah di sela-sela memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Kartu-kartu yang diberikan nanti, menurut Khofifah, akan berbasis pada data keluarga. Di dalamnya akan terdata masing-masing anggota keluarga. Mereka yang menerima bantuan ini untuk usia 18 tahun ke atas akan menerima KIS dan KKS. Sementara yang usianya di bawah 18 tahun akan menerima KIS dan KIP.
Proses validasi data penerima program bantuan pemerintah ini diharapkan dapat segera direalisasikan. Tetapi, menurutnya, proses validasi data masih terganjal pada persoalan ketersediaan anggaran.
Anggaran validasi ini tidak tercantum dalam Rancangan APBN tahun anggaran 2015. “Kalaupun memungkinkan nanti diusulkan di APBN perubahan. Tetapi, itu baru dilakukan sekitar bulan Juli, sehingga validasi data baru bisa dilaksanakan pada akhir tahun 2015,” ujarnya.
Khofifah mengaku, validasi data ini bisa dipercepat pelaksanaannya apabila dana cadangan risiko perlindungan sosial sebesar Rp5 triliun dapat digunakan untuk kegiatan itu. Apabila hal itu bisa dilaksanakan, dia menjamin pada awal tahun 2015 proses validasi data sudah bisa dilaksanakan. Proses validasi data sangatlah rumit karena harus mampu menjangkau seluruh masyarakat.
Dengan begitu, menurutnya, dibutuhkan peran dari berbagai pihak, salah satunya peran perguruan tinggi. “Perguruan tinggi bisa berperan aktif melakukan penelitian dan validasi data kemiskinan ini. Agar hak yang seharusnya diterima warga tidak salah sasaran,” katanya.
Rektor UB Malang Prof M. Bisri mengaku perguruan tinggi sangat siap membantu pelaksanaan program pemerintah tersebut. “Kami memiliki banyak ahli yang bisa ikut melakukan proses validasi data. Validasi ini sangat penting agar tidak sampai program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Proses validasi data itu, menurut Bisri, salah satunya bisa dilakukan perguruan tinggi, setelah ada penyerahan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) kepada masing-masing kepala daerah. Seluruh data yang ada bisa divalidasi agar benar-benar akurat.
Yuswantoro
(ftr)
