HMI Tuding Legalitas Kartu Sakti Tak Jelas
HMI Tuding Legalitas Kartu Sakti Tak Jelas
A
A
A
TULUNGAGUNG - Tiga kartu sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo diragukan legalitasnya. Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) cabang Tulungagung menuding kartu sakti tersebut absurd.
Tiga kartu sakti Jokowi itu adalah kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. Ketiganya dituding sebagai propaganda untuk meredam dampak ekonomi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Sebab hingga kini kartu sakti tersebut belum mendapat tempat di dalam kerangka keuangan APBN 2014. ”Kartu sakti Jokowi belum mendapat legalitas hukum. Itu kartu subhat,” kata Koordinator Aksi dari puluhan Aktivis HMI Tulungagung yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Roudlatul Janah alias Idrus, kemarin.
Para mahasiswa yang berasal dari lintas kampus terebut bergerak longmarch. Sebelumnya aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga melakukan gerakan serupa. Dari Mapolres, massa yang berjumlah puluhan orang dan sempat bertemu Wakapolres setempat itu menuju gedung DPRD. Selain berorasi, massa juga sempat menggelar salat gaib secara berjamaah.
Idrus menegaskan bahwa kartu sakti Jokowi telah gagal mengobati kesengsaraan rakyat, khususnya terkait dampak kenaikan harga bensin dan solar. Pada konteks turunnya harga minyak dunia, Idrus menilai subsidi BBM hanyalah ilusi, retorika politik dan merupakan kebohongan publik.
Untuk itu, HMI menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. HMI juga mendesak DPR untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden RI yang ketujuh itu. ”Sebab dampak sistemik terhadap masyarakat akibat kenaikan harga BBM harus dipertanggungjawabkan pemerintah di depan legislatif,” kata Idrus.
Di depan para aktivis mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim menyatakan dukungannya. ”Kami mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM. Sebab faktanya, kebijakan tersebut telah menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Solichan Arif
Tiga kartu sakti Jokowi itu adalah kartu Indonesia Sehat, Indonesia Pintar, dan Keluarga Sejahtera. Ketiganya dituding sebagai propaganda untuk meredam dampak ekonomi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM). Sebab hingga kini kartu sakti tersebut belum mendapat tempat di dalam kerangka keuangan APBN 2014. ”Kartu sakti Jokowi belum mendapat legalitas hukum. Itu kartu subhat,” kata Koordinator Aksi dari puluhan Aktivis HMI Tulungagung yang berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM, Roudlatul Janah alias Idrus, kemarin.
Para mahasiswa yang berasal dari lintas kampus terebut bergerak longmarch. Sebelumnya aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga melakukan gerakan serupa. Dari Mapolres, massa yang berjumlah puluhan orang dan sempat bertemu Wakapolres setempat itu menuju gedung DPRD. Selain berorasi, massa juga sempat menggelar salat gaib secara berjamaah.
Idrus menegaskan bahwa kartu sakti Jokowi telah gagal mengobati kesengsaraan rakyat, khususnya terkait dampak kenaikan harga bensin dan solar. Pada konteks turunnya harga minyak dunia, Idrus menilai subsidi BBM hanyalah ilusi, retorika politik dan merupakan kebohongan publik.
Untuk itu, HMI menuntut Presiden Jokowi untuk segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. HMI juga mendesak DPR untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden RI yang ketujuh itu. ”Sebab dampak sistemik terhadap masyarakat akibat kenaikan harga BBM harus dipertanggungjawabkan pemerintah di depan legislatif,” kata Idrus.
Di depan para aktivis mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Adib Makarim menyatakan dukungannya. ”Kami mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM. Sebab faktanya, kebijakan tersebut telah menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Solichan Arif
(ftr)
Explore More