Ridwan Kamil Harap Pemerintah Bangun Transportasi Publik
Selasa, 18 November 2014 - 15:19 WIB
Ridwan Kamil Harap Pemerintah Bangun Transportasi Publik
A
A
A
BANDUNG - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil (RK) berharap pengalihan subsidi untuk BBM bisa disalurkan ke daerah yang mendapat imbas langsung dari kenaikan sejumlah harga kebutuhan pokok.
"Satu sisi saya memahami makro ekonominya, bahwa mencabut subsidi ada penghematan sampai Rp150 triliun. Sisi lain, rakyat yang mendapat dampak langsung harus diperhaatikan," ucap RK, saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/11/2014).
Untuk Jangka panjang, pihaknya akan menuntut ke pemerintah pusat yang menjanjikaan pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Dan khusus Kota Bandung, RK berharap pengalihan itu diwujudkan untuk membangun transportasi publik.
"Misalnya monorel yang biayanya Rp6 triliun, kita enggak ada uang jadi dilelang. Kalau ada (dana) dari pusat, pasti sangat membantu. Lalu kita juga ada bus sekolah, cuma terbatas 10, padahal kan mimpinya 100. Dan itu yang akan kami tuntut," bebernya.
Lebih lanjut, RK berharap, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dengan kebijakan yang baru berlaku, pada Selasa pukul 00.00 WIB tersebut, dan menyerahkan segala dinamika ke pemerintah daerah. "Kalau tidak, kami kecewa," tukasnya.
"Satu sisi saya memahami makro ekonominya, bahwa mencabut subsidi ada penghematan sampai Rp150 triliun. Sisi lain, rakyat yang mendapat dampak langsung harus diperhaatikan," ucap RK, saat ditemui di Pendopo Kota Bandung, Selasa (18/11/2014).
Untuk Jangka panjang, pihaknya akan menuntut ke pemerintah pusat yang menjanjikaan pengalihan subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Dan khusus Kota Bandung, RK berharap pengalihan itu diwujudkan untuk membangun transportasi publik.
"Misalnya monorel yang biayanya Rp6 triliun, kita enggak ada uang jadi dilelang. Kalau ada (dana) dari pusat, pasti sangat membantu. Lalu kita juga ada bus sekolah, cuma terbatas 10, padahal kan mimpinya 100. Dan itu yang akan kami tuntut," bebernya.
Lebih lanjut, RK berharap, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan dengan kebijakan yang baru berlaku, pada Selasa pukul 00.00 WIB tersebut, dan menyerahkan segala dinamika ke pemerintah daerah. "Kalau tidak, kami kecewa," tukasnya.
(san)
