Karwo Desak Pusat Tegas

SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo mendesak pemerintah pusat segera bersikap tegas atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Makin lama menggantung, masyarakat kian resah.

Menurut Soekarwo, saat ini telah terjadi kepanikan di masyarakat yang berujung pada naiknya harga bahan pokok. Sejauh ini Pemprov Jatim belum menyiapkan langkah apa pun karena belum ada kepastian dari pemerintah mengenai rencana kenaikan harga BBM tersebut.

“Yang dapat menghentikan masalah ini hanya pemerintah pusat dan kami tidak bisa apa-apa. Terkecuali jika ada keputusan harga BBM naik, seperti yang terjadi sebelumnya, Pemprov Jatim akan memberi subsidi ongkos angkut,” ungkap Soekarwo kemarin. Sebaliknya, jika pemerintah pusat tidak segera mengambil sikap tegas, masyarakat akan menjadi korban. Sebab, mereka akan menanggung beban dua kali.

Selain resah karena rencana kenaikan harga BBM, mereka juga kebingungan karena beberapa bahan pokok sudah naik. “Yang jadi persoalan harga telanjur naik, kendati harga BBM batal naik. Sebab, biasanya para pedagang enggan menurunkan harga setelah telanjur menaikkan. Ini yang harus menjadi pertimbangan pemerintah pusat,” kata Soekarwo.

Ketua DPR RI dari Partai Golkar Setya Novanto menuturkan, dalam waktu dekat pimpinan DPR RI akan memanggil Presiden Jokowi dan para menteri untuk membahas rencana kenaikan harga BBM. Jika pemerintah tidak segera mengambil keputusan tegas, kondisi ekonomi akan terus bergejolak dan rakyat akan menderita.

“Kami berencana mengundang pemerintah untuk menjelaskan keinginannya menaikkan harga BBM. Sebab, sekalipun baru wacana, gejolak harga sudah terjadi, termasuk di antaranya sandang pangan. Ini yang mestinya jadi pertimbangan,” tutur Setya sesuai workshop MDGs di Hotel Shangrila, Surabaya, kemarin. Tidak hanya itu, pihaknya juga akan menanyakan terkait pengalihan subsidi BBM kepada masyarakat miskin. Pihaknya tidak ingin subsidi dihilangkan, kendati harga BBM telah dinaikkan.

“Dulu era Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ada BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat). Nah , nanti apa, ini harus dipikirkan. Bila tetap ada BLSM, ya harus ada perbaikan. Harus by name dan by address ,” tukasnya.

Mengenai rencana pemerintah yang akan menggantinya lewat Kartu Keluarga Sejahtera, Setya mengaku tidak masalah. Syaratnya, kebutuhan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan DPR RI. “Bila sudah ada dalam APBN tidak masalah langsung dicairkan. Tetapi kalau tidak ya harus ada persetujuan dulu. Dari manauangitudipakai. Ini juga akan menjadi bahan dalam pertemuan dengan pemerintah nanti,” pungkasnya.

Jokowi Pulang, BBM Naik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan BBM sepulangnya dari luar negeri. Informasi tersebut kemarin disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi. Sofjan mengungkapkan, Presiden telah menyinggung kenaikan harga BBM itu saat mengikuti pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation/ APEC) di Beijing, China. “Pulang pastilah Pak Jokowi naikkan (harga BBM).

Masak di APEC bilang mau naikkan, pas pulang enggak?” ujarnya di Jakarta kemarin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menegaskan hal sama. Saat mengunjungi Kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM Jakarta (11/10), mantan Direktur Utama PT Pindad ini menyatakan pengumuman kenaikan harga BBM setelah Presiden kembali ke Tanah Air.

“Presiden Joko Widodo akan menyampaikan langsung pengumuman tersebut,” kata dia. Sudirman mengingatkan masyarakat tak perlu panik karena pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipasi, termasuk menjamin ketersediaan pasokan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan, pemerintah pasti menyesuaikan harga BBM. Awalnya rencana itu akan dilakukan awal bulan ini, tetapi terpaksa ditunda karena pemerintah harus menghitung ulang.

“Pada saat sama, harga minyak dunia turun ke USD80-85 per barel, maka tentu ada penghitungan ulang lagi, berapa harga yang harus kita naikkan,” kata JK dalam pidatonya di acara Indonesia Economic Outlook 2015 “New Era for Better Opportunities” di Jakarta tadi malam. JK menegaskan, penyesuaian harga BBM akan segera dilakukan dalam waktu dekat meski ada ketidaksetujuan dari beberapa kalangan.

Menurutnya, penyesuaian harga BBM tersebut dilakukan untuk mengatasi defisit fiskal yang tahun ini diperkirakan di kisaran 2,4% hingga 2,5% dari produk domestik bruto (PDB). “Pemerintah tetap akan memberikan subsidi BBM meski tak setinggi sebelumnya,” kata dia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebelumnya memberikan sinyal bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilakukan pemerintah sebelum Januari 2015.

Penyesuaian harga itu dapat memberikan ruang fiskal memadai agar pemerintah memiliki dana untuk belanja infrastruktur dan sosial, mengurangi beban impor migas, serta menjaga konsumsi BBM agar volume tidak terlampaui. Seperti diberitakan, rencana kenaikan harga BBM terus menggelinding tanpa kejelasan. Wapres JK dalam beberapa kesempatan menyatakan kenaikan akan dilakukan November ini.

Ironisnya, proyeksi itu terlihat belum bulat. Presiden Jokowi berulang-ulang mengatakan pemerintah masih mengalkulasi. Mantan Wali Kota Solo ini juga tak kunjung memberi kepastian kapan harga BBM akan dinaikkan. Hingga kemarin Presiden masih berada di luar negeri. Selepas forum APEC, Kepala Negara tiba di Myanmar untuk mengikuti KTT ASEAN.

Agenda lawatan luar negeri itu kemudian berlanjut ke Brisbane, Australia, untuk mengikuti pertemuan G-20. Presiden dijadwalkan kembali ke Tanah Air, Minggu (16/11) . Sementara itu PT Pertamina (Persero) memastikan telah melakukan berbagai persiapan untuk merespons kenaikan harga BBM.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya menuturkanpihaknya jugatelah menemui Kabereskrim Polri untuk meminta bantuan dalam menjaga keamanan di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). “Tentunya kami berharap pihak kepolisian juga melakukan tindakan bila ada pembelian tidak wajar seperti membawa tangki khusus. Itu harus ditindak,” kata Hanung.

Demo Penolakan Meluas

Aksi menentang rencana kenaikan harga BBM terus meluas. Di berbagai daerah, unjuk rasa menolak kebijakan yang dianggap tak populis itu makin masif. Mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana itu karena kenaikan harga BBM justru membuat masyarakat miskin tertindas.

“Ini namanya bukan menyejahterakan rakyat, tapi justru sebaliknya,” kata Koordinator aksi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Erwin Eko saat unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya kemarin. Dia mengatakan, pemerintah seharusnya mencari solusi lain untuk pemasukan negara, selain dari menaikkan harga BBM, misalnya menaikkan pajak pembelian motor dan mobil atau lainnya.

“Kami menilai klaim pemerintah bahwa APBN defisit sehingga (harga) BBM harus dinaikkan ini sangat tidak rasional,” katanya. Jika memang defisit, dia mempertanyakan mengapa pemerintah tak memangkas tunjangan menteri beserta fasilitasnya. Aksi serupa juga terjadi di Medan, Makassar, Jambi.

Akademisi dari Pasuruan, Joes Dwiharto mengingatkan pemerintah bahwa masyarakat menengah ke bawah masih membutuhkan BBM bersubsidi. Kenaikan harga akan berpengaruh besar terhadap kehidupan mereka.

“Masyarakat menengah ke bawah tidak akan memikirkan infrastruktur dan pembangunan yang dananya dialokasikan dari subsidi BBM yang sudah dihapuskan, apalagi kenaikan BBM itu belum jelas akan digunakan apa,” katanya.

Ihya’ ulumuddin/Ria martati/Nanang wijayanto/ Sindonews.com/Ant