LPj Pemda Hampir Semuanya Bermasalah
LPj Pemda Hampir Semuanya Bermasalah
A
A
A
SEMARANG - Laporan pertanggung jawaban (LPj) yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dinilai banyak bermasalah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan hanya ada 33% pemda yang tertib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Data tersebut diperoleh setelah mendapatkan keluhan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Data 33% itu laporan BPK dan KPK. Banyak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ke Kemendagri masih bermasalah,” ucapnya di Semarang kemarin.
Tjahjo akan keliling ke seluruh Indonesia untuk mengingatkan kepala daerah baik gubernur, bupati/ wali kota, camat, sampai lurah. “Mereka harus mampu mempertanggungjawabkan satu rupiah pun,” kata politikus PDIP ini. Menurut Tjahjo, banyak permasalahan laporan keuangan daerah menjadi pekerjaan rumah baginya. Sebab, awal Januari 2015 sudah ada mekanisme metode baru perihal laporan keuangan daerah tersebut.
Dia berharap pemda bisa membuat laporan keuangan secara tertib dan bisa dipertanggungjawabkan secara detail. Termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang sering salah sasaran, seperti pembelian mobil dinas mewah dan pemborosan uang negara yang tidak perlu. “Jangan membuat gedung dan menyewa ruang rapat. Lebih baik membangun infrastruktur, membangun jalan buat kesejahteraan rakyat nelayan dan petani. Intinya, stop pemborosan,” tandas Tjahjo.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan atensi ke bawah untuk mengatur pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut. Salah satunya menggandeng KPK dan BPK untuk melakukan supervisi. “Pastinya BPK dan KPK sudah pesen agar bikin pertanggungjawaban kepala daerah yang simpel, padat, dan jangan mbulet ,” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan laporan keuangan daerah di wilayah pemerintahannya dipastikan berjalan tertib. Kini laporan keuangan untuk tahun 2014 sudah dipersiapkan. “Jateng sudah beres. Insya Allah Jawa Tengah bagus secara administrasi,” kata Ganjar.
Amin fauzi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan hanya ada 33% pemda yang tertib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya. Data tersebut diperoleh setelah mendapatkan keluhan langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Data 33% itu laporan BPK dan KPK. Banyak laporan pertanggungjawaban keuangan daerah ke Kemendagri masih bermasalah,” ucapnya di Semarang kemarin.
Tjahjo akan keliling ke seluruh Indonesia untuk mengingatkan kepala daerah baik gubernur, bupati/ wali kota, camat, sampai lurah. “Mereka harus mampu mempertanggungjawabkan satu rupiah pun,” kata politikus PDIP ini. Menurut Tjahjo, banyak permasalahan laporan keuangan daerah menjadi pekerjaan rumah baginya. Sebab, awal Januari 2015 sudah ada mekanisme metode baru perihal laporan keuangan daerah tersebut.
Dia berharap pemda bisa membuat laporan keuangan secara tertib dan bisa dipertanggungjawabkan secara detail. Termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang sering salah sasaran, seperti pembelian mobil dinas mewah dan pemborosan uang negara yang tidak perlu. “Jangan membuat gedung dan menyewa ruang rapat. Lebih baik membangun infrastruktur, membangun jalan buat kesejahteraan rakyat nelayan dan petani. Intinya, stop pemborosan,” tandas Tjahjo.
Dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan atensi ke bawah untuk mengatur pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut. Salah satunya menggandeng KPK dan BPK untuk melakukan supervisi. “Pastinya BPK dan KPK sudah pesen agar bikin pertanggungjawaban kepala daerah yang simpel, padat, dan jangan mbulet ,” ucapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan laporan keuangan daerah di wilayah pemerintahannya dipastikan berjalan tertib. Kini laporan keuangan untuk tahun 2014 sudah dipersiapkan. “Jateng sudah beres. Insya Allah Jawa Tengah bagus secara administrasi,” kata Ganjar.
Amin fauzi
(ars)
Explore More