Polisi Mulai Dikerahkan Amankan Objek Vital

BANDUNG - Polda Jabar mulai membuat skenario pengamanan sejumlah objek vital di Jawa Barat seiring rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Beberapa objek vital yang akan mendapat pengamanan per sonel kepolisian seperti SPBU, gudang distribusi BBM, dan drop point Pertamina. Kapolda Jabar Irjen Pol Mochamad Iriawan mengatakan, mengantisipasi aksi unjuk rasa jelang pengumum an pemerintah terkait kenaikan harga BBM, pihak nya telah menyiapkan pe ngamanan guna menjaga ke amanan dan ketertiban mas ya rakat.

“Kami akan selalu bersiaga, karena disinyalir akan terjadi un juk rasa dari beberapa kalang an masyarakat dalam menyikapi kenaikan harga BBM ini,” ungkapnya.Selain unjuk rasa, pihaknya juga memperkirakan akan terja di antrean panjang pemilik kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU. Hal tersebut di sinyalir akan mengakibatkan ke macetan lalu lintas bagi pe ngendara lainnya. “Kami juga akan mengupayakan agar antrean kendaraan yang akan mengisi BBM ke SPBU, tidak meng ganggu pe ngendara lain,” tutur dia.

Selain itu, Polda Jabar juga akan menerjunkan per so nel nya untuk menyelidiki daerah yang disinyalir men jadi tempat penimbunan BBM untuk langsung melakukan tindakan secara hukum. Namun, lanjut dia, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait penimbunan BBM tersebut. Kendati begitu, intruksi penyelidikan aksi penimbunan BBM itu telah dikeluarkan Kapolda kepada seluruh kepala kepolisian disetiap wilayah.

“Apabila ada yang menimbun (BBM), kami akan menyeretnya ke ranah hukum tanpa terkecuali. Aksi penimbunan BBM itu jelas akan merugikan sebagian besar orang dan itu (penimbunan) sudah menjadi tindakan pelanggaran hukum. Itu akan kami tindak,” ucapnya. Pihaknya mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan hal-hal anarkistis. Sementara itu, Bank Indonesia siaga penuh menjelang kemungkinan kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan ini.

“Tekanan terhadap inflasi karena kenaikan harga BBM, diprediksi hanya akan berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu, tekanannya akan meng-hilang,” ungkap Gubernur BI Agus Martowardodjo kepada wartawan di Kantor Perwakilan VI BI wilayah Jabar Jalan Braga, Kota Bandung, kemarin. Untuk mengantisipasi tekanan inflasi yang terlalu tinggi, pihaknya bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah melalui Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan lainnya.

Adapun tekanan inflasi hingga Oktober 2014 di hampir seluruh daerah mengalami sedikit peningkatan sebagai dampak lanjutan kenaikan tarif listrik dan elpiji 12 kilogram. Beberapa daerah seperti Sumatera Barat, Banten, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara mencatat tingkat inflasi yang cukup tinggi pada kisaran 6%- 7% (year on year/yoy). “Tekanan inflasi volatile food di berbagai daerah relatif meningkat seiring masuknya masa tanam di tengah kondisi kekeringan yang semakin meningkat akibat kemarau berkepanjangan,” katanya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan, dampak dari kenaikan BBM terhadap tekanan inflasi di perkirakan sekitar 1,2%-1,5% per kenaikan Rp 1.000/liter. “Kemungkinan tambahan angka inflasi 1,2%-1,5% harus benar-benar diantisipasi. Meskipun perkiraan pengaruhnya hanya berlangsung tiga bulan, selebihnya akan kembali normal,” katanya. Sementara itu, Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya sudah meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan rapat membahas persiapan dan antisipasi dampak kenaikan harga BBM.

“Bagaimana langkah daerah jika kuota BBM bersubsidi sudah habis sebelum tahun ini. Apa kah nantinya daerah melakukan penghematan kuota sam pai akhir tahun dengan skema tertentu,” katanya. Dia memprediksi, dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun ini bisa lebih terkendali dengan catatan kenaikan tarif angkutan dalam kota rata-rata kurang dari 30%.

“Kami juga harus bisa memastikan distribusi pangan bisa terjaga. Selain itu, e-pay-ment juga perlu terus dioptimalkan, agar tidak hanya mitigasi inflasi, cash transfer juga bisa mitigasi,” imbuhnya.

Agie permadi/Fauzan