Penghuni Gude Ngeluruk Dewan
Jum'at, 07 November 2014 - 17:13 WIB
Penghuni Gude Ngeluruk Dewan
A
A
A
MADIUN - Puluhan wanita tunasusila (WTS), mucikari, dan warga lain penghuni Wisma Wanita Harapan atau Lokalisasi Gude berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Madiun. Mereka meminta penutupan Gude ditunda.
Rencananya penutupan lokalisasi di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, itu akan dilakukan akhir November ini. ”Kami menuntut agar penutupan Lokalisasi Gude ditunda dari jadwal akhir November ini. Paling tidak ditunda selama dua tahun lagi,” ujar Ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna Kabupaten Madiun Tohirin di Lokalisasi Gude kemarin.
Menurutnya, tuntutan tersebut dilakukan karena dia menilai rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun untuk menutup Gude sangat mendadak. Sosialisasi yang dilakukan sangat singkat sehingga para penghuni lokalisasi dan warga sekitar belum siap. ”Kami belum siap kalau lokalisasi tersebut ditutup sekarang. Sebab, ada banyak warga sekitar yang hidupnya bergantung dari tempat itu,” kata Tohirin.
Tohirin menambahkan, ketidaksiapan WTS dan mucikari lebih disebabkan faktor ekonomi. Mereka masih mempunyai tanggungan utang kepada pihak perbankan hingga beberapa tahun ke depan. Faktor lainnya karena para PSK dan mucikari belum memiliki keterampilan berwiraswasta. ”Pelatihan keterampilan hanya berjalan 10 hari dan sudah dihentikan,” katanya. Menurut Thohirin, pelatihan seperti menjahit dan merias yang dijalankan petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tidak maksimal.
Para PSK dan mucikari belum memahami teknis produksi maupun penjualan barang yang nantinya dihasilkan. Hal inilah yang perlu dipersiapkan pemerintah sebelum lokalisasi ditutup. Selain itu, dikhawatirkan adanya dampak lain, seperti berpindahnya PSK ke tempat prostitusi liar yang berpotensi menyebarkan penyakit kelamin. ”Gude ini paling bagus penanganan kebersihan WTSnya. Pemeriksaan kesehatan dan saringan terhadap WTS yang akan masuk sangat ketat.
Salah satu WTS, Fransiska, menyatakan, penutupan Gude yangmendadaktidakmanusiawi. Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mempersiapkan penutupan dan pemulangan para WTS tersebut. ”Pemerintah jangan menutup Gude seenaknya, kami jangan dibuang begitu saja,” kata Fransiska. Rencananya Senin (10/11) digelar deklarasi pemulangan WTS, yaitu ikrar untuk mengembalikan WTS ke daerah asalnya. Deklarasi akan dilangsungkan di Balai Desa Teguhan.
”Kami belum siap dan kami minta agar penutupan ditunda,” ujarnya. Menanggapi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono berjanji akan mengakomodasi tuntutan para penghuni Lokalisasi Gude. ”Tidak hanya bagi PSK dan mucikari, tetapi juga orang-orang sekitar yang bekerja di sana, seperti tukang ojek dan sebagainya,” kata Joko.
Dili eyato
Rencananya penutupan lokalisasi di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, itu akan dilakukan akhir November ini. ”Kami menuntut agar penutupan Lokalisasi Gude ditunda dari jadwal akhir November ini. Paling tidak ditunda selama dua tahun lagi,” ujar Ketua Pokja HIV/AIDS Arjuna Kabupaten Madiun Tohirin di Lokalisasi Gude kemarin.
Menurutnya, tuntutan tersebut dilakukan karena dia menilai rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun untuk menutup Gude sangat mendadak. Sosialisasi yang dilakukan sangat singkat sehingga para penghuni lokalisasi dan warga sekitar belum siap. ”Kami belum siap kalau lokalisasi tersebut ditutup sekarang. Sebab, ada banyak warga sekitar yang hidupnya bergantung dari tempat itu,” kata Tohirin.
Tohirin menambahkan, ketidaksiapan WTS dan mucikari lebih disebabkan faktor ekonomi. Mereka masih mempunyai tanggungan utang kepada pihak perbankan hingga beberapa tahun ke depan. Faktor lainnya karena para PSK dan mucikari belum memiliki keterampilan berwiraswasta. ”Pelatihan keterampilan hanya berjalan 10 hari dan sudah dihentikan,” katanya. Menurut Thohirin, pelatihan seperti menjahit dan merias yang dijalankan petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi tidak maksimal.
Para PSK dan mucikari belum memahami teknis produksi maupun penjualan barang yang nantinya dihasilkan. Hal inilah yang perlu dipersiapkan pemerintah sebelum lokalisasi ditutup. Selain itu, dikhawatirkan adanya dampak lain, seperti berpindahnya PSK ke tempat prostitusi liar yang berpotensi menyebarkan penyakit kelamin. ”Gude ini paling bagus penanganan kebersihan WTSnya. Pemeriksaan kesehatan dan saringan terhadap WTS yang akan masuk sangat ketat.
Salah satu WTS, Fransiska, menyatakan, penutupan Gude yangmendadaktidakmanusiawi. Menurutnya, seharusnya pemerintah lebih bijak dalam mempersiapkan penutupan dan pemulangan para WTS tersebut. ”Pemerintah jangan menutup Gude seenaknya, kami jangan dibuang begitu saja,” kata Fransiska. Rencananya Senin (10/11) digelar deklarasi pemulangan WTS, yaitu ikrar untuk mengembalikan WTS ke daerah asalnya. Deklarasi akan dilangsungkan di Balai Desa Teguhan.
”Kami belum siap dan kami minta agar penutupan ditunda,” ujarnya. Menanggapi unjuk rasa tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Joko Setijono berjanji akan mengakomodasi tuntutan para penghuni Lokalisasi Gude. ”Tidak hanya bagi PSK dan mucikari, tetapi juga orang-orang sekitar yang bekerja di sana, seperti tukang ojek dan sebagainya,” kata Joko.
Dili eyato
(ars)
