Transaksi di Rekening Rina Tidak Wajar
Transaksi di Rekening Rina Tidak Wajar
A
A
A
SEMARANG - Direktorat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah transaksi yang tidak wajar dari rekening mantan Bupati Karanganyar Rina Iriani.
Transaksi tidak wajar tersebut terjadi selama terdakwa kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar itu menjabat sebagai bupati, yakni dalam kurun waktu 2006-2012.
Hal tersebut diungkapkan Diaz Adiasma, staf pemeriksa di Direktorat LKHPN KPK, saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Menurut Dias, jumlah transaksi yang tidak wajar pada rekening Rina Iriani senilai lebih dari Rp15 miliar.
“Rincian transaksi yang tidak wajar itu ada sebanyak Rp15 miliar. Berasal dari 101 transaksi yang mencurigakan,” ucapnya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Selain dalam bentuk nilai rupiah, di rekening Rina Iriani juga diketahui ada transaksi mencurigakan dalam bentuk mata uang asing. Setidaknya ada 28 kali transaksi dalam mata uang asing ini. “Jumlahnya 414.755 dolar,” ujarnya.
Selain adanya transaksi yang mencurigakan, Diaz mengaku jika Rina Iriani juga tidak melaporkan keseluruhan harta kekayaannya. Hal tersebut diketahui dengan ditemukannya 32 rekening atas nama terdakwa yang tidak dilaporkan dalam laporan LHKPN. “Selain 32 rekening tersebut, ada 25 rekening atas nama suami dan anak Rina. Semuanya itu tidak dilaporkan kepada kami dalam empat kali pelaporan LHKPN yang dilakukan Rina selama menjadi bupati,” paparnya.
Menanggapi hal itu, terdakwa Rina Iriani mengatakan jika tidak melaporkan beberapa harta kekayaannya karena harta itu berasal dari hasil usaha. “Itu (harta kekayaan) di luar pendapatan sebagai bupati,” kata dia.
Mengenai rekening-rekening miliknya sebanyak 25 rekening yang tidak dilaporkan, Rina membantahnya. Dia mengaku tidak pernah memiliki rekening sebanyak itu. “Saya tidak pernah merasa memiliki rekening sebanyak itu,” ucapnya. Seperti diketahui, Rina Iriani merupakan tersangka dalam kasus korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp18,4 miliar. Rina kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu pada 13 November 2013 lalu.
Selain itu, dalam perkembangan penyidikan kasus tersebut Kejati Jateng juga menetapkan Rina sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kasus yang sama. Dia dijerat dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 8 Januari 2014.
Dalam persidangan, mantan Bupati Karanganyar tersebut juga didakwa menyamarkan uang hasil korupsi senilai Rp9 miliar melalui rekening miliknya dan kedua anaknya yakni Wijaya Kusuma Ari Asmara dan Hendra Prakasa.
Total uang yang disamarkan diduga mencapai Rp8,9 miliar dan 63.339 dolar AS atau setara dengan Rp739,4 juta. Uang Rina diduga mengalir ke berbagai pihak, termasuk ke sejumlah partai politik lokal dan media massa lokal. Kejati Jateng masih menyelidiki aliran dana tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus GLA.
Andika Prabowo
Transaksi tidak wajar tersebut terjadi selama terdakwa kasus dugaan korupsi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar itu menjabat sebagai bupati, yakni dalam kurun waktu 2006-2012.
Hal tersebut diungkapkan Diaz Adiasma, staf pemeriksa di Direktorat LKHPN KPK, saat menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Menurut Dias, jumlah transaksi yang tidak wajar pada rekening Rina Iriani senilai lebih dari Rp15 miliar.
“Rincian transaksi yang tidak wajar itu ada sebanyak Rp15 miliar. Berasal dari 101 transaksi yang mencurigakan,” ucapnya di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin. Selain dalam bentuk nilai rupiah, di rekening Rina Iriani juga diketahui ada transaksi mencurigakan dalam bentuk mata uang asing. Setidaknya ada 28 kali transaksi dalam mata uang asing ini. “Jumlahnya 414.755 dolar,” ujarnya.
Selain adanya transaksi yang mencurigakan, Diaz mengaku jika Rina Iriani juga tidak melaporkan keseluruhan harta kekayaannya. Hal tersebut diketahui dengan ditemukannya 32 rekening atas nama terdakwa yang tidak dilaporkan dalam laporan LHKPN. “Selain 32 rekening tersebut, ada 25 rekening atas nama suami dan anak Rina. Semuanya itu tidak dilaporkan kepada kami dalam empat kali pelaporan LHKPN yang dilakukan Rina selama menjadi bupati,” paparnya.
Menanggapi hal itu, terdakwa Rina Iriani mengatakan jika tidak melaporkan beberapa harta kekayaannya karena harta itu berasal dari hasil usaha. “Itu (harta kekayaan) di luar pendapatan sebagai bupati,” kata dia.
Mengenai rekening-rekening miliknya sebanyak 25 rekening yang tidak dilaporkan, Rina membantahnya. Dia mengaku tidak pernah memiliki rekening sebanyak itu. “Saya tidak pernah merasa memiliki rekening sebanyak itu,” ucapnya. Seperti diketahui, Rina Iriani merupakan tersangka dalam kasus korupsi proyek perumahan bersubsidi Griya Lawu Asri (GLA) Karanganyar senilai Rp18,4 miliar. Rina kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu pada 13 November 2013 lalu.
Selain itu, dalam perkembangan penyidikan kasus tersebut Kejati Jateng juga menetapkan Rina sebagai tersangka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk kasus yang sama. Dia dijerat dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 8 Januari 2014.
Dalam persidangan, mantan Bupati Karanganyar tersebut juga didakwa menyamarkan uang hasil korupsi senilai Rp9 miliar melalui rekening miliknya dan kedua anaknya yakni Wijaya Kusuma Ari Asmara dan Hendra Prakasa.
Total uang yang disamarkan diduga mencapai Rp8,9 miliar dan 63.339 dolar AS atau setara dengan Rp739,4 juta. Uang Rina diduga mengalir ke berbagai pihak, termasuk ke sejumlah partai politik lokal dan media massa lokal. Kejati Jateng masih menyelidiki aliran dana tersebut dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus GLA.
Andika Prabowo
(ftr)
Explore More