Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum
Kamis, 09 Oktober 2014 - 13:04 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Bali Democracy Forum
A
A
A
DENPASAR - Koalisi Masyarakat Sipil Bali menolak penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF) VII Tahun 2014. Menurut mereka, BDF hanya pemanis dari rezim SBY dan tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Bali Komang Arya Ganaris mengatakan, sistem demokrasi seharusnya memastikan seluruh perangkat pemerintah dan negara bekerja untuk rakyat. Namun, apa yang dipertontonkan selama ini, panggung demokrasi penuh dengan dagelan dan pencitraan para elite dan politisi. Sementara, rakyat hanya sebagai penonton.
"Malahan, baru-baru ini peran dan partisipasi rakyat dalam demokrasi telah diamputasi dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada. Pemilihan kepala daerah yang awalnya secara langsung, ternyata dikembalikan wewenangnya kepada elite politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat," ujarnya di Denpasar, Kamis (9/10/2014).
Selain itu, lanjutnya, demokrasi selalu 'dilecehkan' saat disahkannya UU Ormas. Dalam UU itu, negara melakukan normalisasi dan penertiban organisasi masyarakat sipil.
Saat ini, di Tanah Dewata tengah dilangsungkan Bali Civil Society Forum 2014 yang merupakan rangkaian dari Bali Democracy Forum. Kedua forum ini dinilai tidak ada relevansinya sedikit pun terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia yang sedang diproyeksi sebagai role model di Asia.
"Menurut kami, forum ini hanyalah pemanis belaka dari rezim SBY yang merupakan rezim penganut pencitraan politik secara nasional maupun internasional. Tetapi, tidak ada sangkut pautnya terhadap kesejahteraan rakyat."
Koalisi Masyarakat Sipili Bali antara lain terdiri dari Pena '98, Walhi Bali, AJI Denpasar, dan Yayasan Manikaya Kauci. BDF VII rencananya dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (10/10/2014) di Nusa Dua, Badung, Bali.
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil Bali Komang Arya Ganaris mengatakan, sistem demokrasi seharusnya memastikan seluruh perangkat pemerintah dan negara bekerja untuk rakyat. Namun, apa yang dipertontonkan selama ini, panggung demokrasi penuh dengan dagelan dan pencitraan para elite dan politisi. Sementara, rakyat hanya sebagai penonton.
"Malahan, baru-baru ini peran dan partisipasi rakyat dalam demokrasi telah diamputasi dengan disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada. Pemilihan kepala daerah yang awalnya secara langsung, ternyata dikembalikan wewenangnya kepada elite politik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat," ujarnya di Denpasar, Kamis (9/10/2014).
Selain itu, lanjutnya, demokrasi selalu 'dilecehkan' saat disahkannya UU Ormas. Dalam UU itu, negara melakukan normalisasi dan penertiban organisasi masyarakat sipil.
Saat ini, di Tanah Dewata tengah dilangsungkan Bali Civil Society Forum 2014 yang merupakan rangkaian dari Bali Democracy Forum. Kedua forum ini dinilai tidak ada relevansinya sedikit pun terhadap pengembangan demokrasi di Indonesia yang sedang diproyeksi sebagai role model di Asia.
"Menurut kami, forum ini hanyalah pemanis belaka dari rezim SBY yang merupakan rezim penganut pencitraan politik secara nasional maupun internasional. Tetapi, tidak ada sangkut pautnya terhadap kesejahteraan rakyat."
Koalisi Masyarakat Sipili Bali antara lain terdiri dari Pena '98, Walhi Bali, AJI Denpasar, dan Yayasan Manikaya Kauci. BDF VII rencananya dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (10/10/2014) di Nusa Dua, Badung, Bali.
(zik)
