Gabungan Ormas Bekasi Minta LSM Jaga Kondusifitas Iklim Investasi
loading...
Persatuan Ormas dan Masyarakat Garis Lurus meminta LSM dan ormas tidak mengganggu iklim investasi di Kabupaten Bekasi.Foto/Istimewa
A
A
A
BEKASI - Sejumlah ormas di Kabupaten Bekasi yang tergabung dalam Persatuan Ormas dan Masyarakat Garis Lurus meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan ormas tidak mengganggu iklim investasi di daerah penyangga Ibu Kota itu. Ini dilakukan agar tercipta suasana kondusif agar sektor industri di Kabupaten Bekasi dapat terus tumbuh sehingga tercipta lapangan kerja baru.
Persatuan Ormas dan Masyarakat Garis Lurus ini terdari sejumlah ormas di antaranya, Pemuda Pancasila, GMPI, dan Cakra Bekasi. Sekjen MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi, Iwan Setiawan mengajak seluruh ormas dan LSM untuk saling menciptakan suasana kondusif agar sektor industri di Kabupaten Bekasi dapat terus tumbuh sehingga tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu perlahan mengalami pertumbuhan ekonomi setelah dilanda pandemi Covid-19 selama lebih dari dua tahun.
Iwan menyayangkan apabila ada gabungan LSM yang bersikap tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai organisasi. Karena LSM dan ormas seharusnya membantu pemerintah menjaga iklim investasi, dan tidak memihak salah satu kubu yang tengah terlibat proses hukum dikarenakan permasalahan pribadi.
"Kami berharap segenap elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi dapat saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas sehingga tercipta percepatan dalam pemerataan ekonomi," katanya pada Senin (13/6/2022).
Sekjen DPD GMPI Agus Karna Mubaidillah mengatakan, kewajiban LSM dan ormas adalah ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sebaliknya menakut-nakuti hingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
Ketua Umum Cakra Bekasi, Mahmudin berharap agar Badan Kesbangpol Pemkab Bekasi melakukan pembinaan mana kala terdapat LSM maupun ormas yang bersikap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
"Seharusnya kalau ada masalah Kesbangpol bisa langsung memberikan sikap. Kenapa ormas ini seolah-olah tidak ada yang membimbing? Jadi tugasnya jangan hanya meregister keberadaannya saja," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Bekasi, Juhandi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas LSM maupun ormas yang bersikap arogan, menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban serta kondusivitas masyarakat sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan ada ormas yang seperti itu. Kalau ada, kami akan mencabut dan membekukan SKT (surat keterangan terdaftar) yang bersangkutan," kata Juhandi.
Persatuan Ormas dan Masyarakat Garis Lurus ini terdari sejumlah ormas di antaranya, Pemuda Pancasila, GMPI, dan Cakra Bekasi. Sekjen MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi, Iwan Setiawan mengajak seluruh ormas dan LSM untuk saling menciptakan suasana kondusif agar sektor industri di Kabupaten Bekasi dapat terus tumbuh sehingga tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Saat ini kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara itu perlahan mengalami pertumbuhan ekonomi setelah dilanda pandemi Covid-19 selama lebih dari dua tahun.
Iwan menyayangkan apabila ada gabungan LSM yang bersikap tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai organisasi. Karena LSM dan ormas seharusnya membantu pemerintah menjaga iklim investasi, dan tidak memihak salah satu kubu yang tengah terlibat proses hukum dikarenakan permasalahan pribadi.
"Kami berharap segenap elemen masyarakat di Kabupaten Bekasi dapat saling bersinergi untuk menjaga kondusifitas sehingga tercipta percepatan dalam pemerataan ekonomi," katanya pada Senin (13/6/2022).
Sekjen DPD GMPI Agus Karna Mubaidillah mengatakan, kewajiban LSM dan ormas adalah ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan sebaliknya menakut-nakuti hingga mengganggu kenyamanan masyarakat.
Ketua Umum Cakra Bekasi, Mahmudin berharap agar Badan Kesbangpol Pemkab Bekasi melakukan pembinaan mana kala terdapat LSM maupun ormas yang bersikap tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
"Seharusnya kalau ada masalah Kesbangpol bisa langsung memberikan sikap. Kenapa ormas ini seolah-olah tidak ada yang membimbing? Jadi tugasnya jangan hanya meregister keberadaannya saja," katanya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemkab Bekasi, Juhandi menegaskan, pihaknya akan menindak tegas LSM maupun ormas yang bersikap arogan, menciptakan gangguan keamanan dan ketertiban serta kondusivitas masyarakat sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
"Sejauh ini saya belum mendapatkan laporan ada ormas yang seperti itu. Kalau ada, kami akan mencabut dan membekukan SKT (surat keterangan terdaftar) yang bersangkutan," kata Juhandi.
(hab)
Lihat Juga :
