Hibah Rp800 M, DKI Diduga Tingkatkan Penyerapan APBD
Jum'at, 19 September 2014 - 23:00 WIB
Hibah Rp800 M, DKI Diduga Tingkatkan Penyerapan APBD
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD DKI menduga pemberian hibah Rp100 miliar ialah modus lain untuk meningkat penyerapan APBD 2014. Karena, penyerapan APBD DKI sebesar Rp72 triliun baru dipakai 30 persen.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan, bila dilihat jumlah daerah yang menerima sebanyak delapan daerah, maka jumlah anggaran terserap bisa mencapai Rp800 miliar.
"Angka itu hampir Rp1 triliun. Angka ini bisa meningkatkan penyerapan APBD sebesar satu persen," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman di Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Dia mengatakan, hibah yang diberikan kepada beberapa mitra Jakarta sebeser Rp100 miliar bisa meninggikan penyerapan. Tapi sayang, kata dia, hal itu bukan untuk pembangunan DKI Jakarta, melainkan wilayah lain.
"Tahun ini penyerapan sangat rendah sekali. Ini sangat merugikan daerah dan masyarakat, karena tidak ada pembangunan di daerahnya," kata dia.
Dia melanjutkan, pemberian hibah ini harus jelas tujuan dan jenis pembangunan yang akan dibantu. Jangan sampai hibah menjadi petaka bagi daerah penerima.
Karena, dana yang diterima berupa bantuan, namun pembangunannya tidak optimal alias asal-asalan. Ketika diaudit oleh BPK atau BPKP akan menjadi temuan.
"Kasihan juga saudara di sana terjerat karena pengalokasian anggarannya tidak optimal," sebut Prabowo.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman mengatakan, bila dilihat jumlah daerah yang menerima sebanyak delapan daerah, maka jumlah anggaran terserap bisa mencapai Rp800 miliar.
"Angka itu hampir Rp1 triliun. Angka ini bisa meningkatkan penyerapan APBD sebesar satu persen," kata Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman di Jakarta, Jumat (19/9/2014).
Dia mengatakan, hibah yang diberikan kepada beberapa mitra Jakarta sebeser Rp100 miliar bisa meninggikan penyerapan. Tapi sayang, kata dia, hal itu bukan untuk pembangunan DKI Jakarta, melainkan wilayah lain.
"Tahun ini penyerapan sangat rendah sekali. Ini sangat merugikan daerah dan masyarakat, karena tidak ada pembangunan di daerahnya," kata dia.
Dia melanjutkan, pemberian hibah ini harus jelas tujuan dan jenis pembangunan yang akan dibantu. Jangan sampai hibah menjadi petaka bagi daerah penerima.
Karena, dana yang diterima berupa bantuan, namun pembangunannya tidak optimal alias asal-asalan. Ketika diaudit oleh BPK atau BPKP akan menjadi temuan.
"Kasihan juga saudara di sana terjerat karena pengalokasian anggarannya tidak optimal," sebut Prabowo.
(mhd)
