DPRD Tolak Penambahan Dana KJP, Ini Kata Ahok
DPRD Tolak Penambahan Dana KJP, Ini Kata Ahok
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menolak usulan penambahan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014. Karena, banyaknya penyimpangan dalam penerapan KJP itu.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan soal penolakan tersebut. Pasalnya anggaran Rp799 miliar tidak mencukupi untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar tetap sekolah.
"Sayangnya, penambahan anggaran untuk dana KJP ditolak. Padahal kita butuh Rp1,3 triliun untuk membantu siswa sampai memenuhi kebutuhan mereka dengan cukup. Ternyata yang disetujui hanya Rp799 miliar," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Meski demikian, kata politikus Partai Gerindra ini, alasan anggota dewan tersebut cukup berelasan. Karena, dia mengakui, dalam pengimplementasian KJP lalu banyak penyimpangan.
"Alasannya masuk akal juga sih, yaitu kemarin KJP banyak penyimpangan. Makanya saya bilang yang nyimpang-nyimpang disuruh mundur atau berhenti sajalah. Sayangnya, Bappeda dan BPKD tidak bisa menjawab pertanyaan DPRD. Harusnya penyimpangan bisa terjadi, tetapi bukan berarti memotong haknya anak sekolah kan," tuturnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyayangkan soal penolakan tersebut. Pasalnya anggaran Rp799 miliar tidak mencukupi untuk membantu siswa dari keluarga miskin agar tetap sekolah.
"Sayangnya, penambahan anggaran untuk dana KJP ditolak. Padahal kita butuh Rp1,3 triliun untuk membantu siswa sampai memenuhi kebutuhan mereka dengan cukup. Ternyata yang disetujui hanya Rp799 miliar," kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (14/8/2014).
Meski demikian, kata politikus Partai Gerindra ini, alasan anggota dewan tersebut cukup berelasan. Karena, dia mengakui, dalam pengimplementasian KJP lalu banyak penyimpangan.
"Alasannya masuk akal juga sih, yaitu kemarin KJP banyak penyimpangan. Makanya saya bilang yang nyimpang-nyimpang disuruh mundur atau berhenti sajalah. Sayangnya, Bappeda dan BPKD tidak bisa menjawab pertanyaan DPRD. Harusnya penyimpangan bisa terjadi, tetapi bukan berarti memotong haknya anak sekolah kan," tuturnya.
(mhd)
Explore More