Gubernur Minta PSK Dolly Tak Kembali Pasca Lebaran

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan kepada mucikari untuk tidak membuka lagi bisnis prostitusi pasca lebaran nanti.

Menurut Soekarwo penutupan lokalisasi telah final dan tidak ada kompromi lagi. Penegasan Soekarwo ini disampaikan menyusul rencana para mucikari untuk kembali beroperasi.

Mereka bersepakat melawan keputusan pemerintah dan kembali membuka usaha seperti semula. Kemarin misalnya, para pekerja lokalisasi menolak pemasangan plakat penutupan di sejumlah kompleks wisma.

“Semua sudah bersepakat bahwa Dolly tutup. Ini sudah final. Jadi jangan coba-coba buka lagi,”tegasnya Jumta (25/7) seusai paripurna penetapan APBD Perubahan.

Soekarwo juga mengaku telah berkoordinasi dengan Pemkot Surabaya dan aparat kepolisian untuk mengawal kebijakan tersebut. Menghadapi kemungkinan kembalinya para Pekerja Seks Komersial (PSK) pasca lebaran misalnya, pihaknya akan menyiagakan petugas penjagaan di sana.

“Teknisnya ada di Pemkot Surabaya. Kami hanya memberi support saja. Yang pasti, tidak akan ada lagi PSK yang kembali. Bila memang ketahuan, mereka akan dipulangkan,”tutur mantan Sekda Prov Jatim ini.

Sikap tegas ini disampaikan karena pemerintah telah memberikan kompensasi kepada mereka. Baik mucikari maupun PSK telah diberi uang pesangon. Tujuannya, mereka tidak bisa membuka usaha lain dan meninggalkan pekerjaan lamanya.

Kendati demikian, pihaknya tetap berupaya bersikap persusif terhadap para PSK maupun mucikari. Sebab, Soekarwo berharap, kebijakan penutupan lokalisasi Dolly tidak lantas menimbulkan masalah baru, apalagi gesekan sosial yang lebih besar.

Sementara itu, pantauan di lapangan, sejumlah wisma di kompleks lokalisasi Dolly masih terlihat sepi. Kendati demikian, di beberapa wisma, beberpa pekerja terlihat sibuk bersih-bersih. Mulai dari mencuci kaca hingga kursi dan meja.

Informasi yang dihimpun, mereka tengah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan para PSK dan tamu setelah lebaran nanti. “Kami semua bersepakat untuk buka lagi. Makanya sekarang bersih-bersih. Kami tahu, pemerintah melarang. Tetapi kami tetap tegas menolak,”ungkap Sukamdi salah seorang pekerja lokalisasi.