Dewan Sandera Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim
Jum'at, 04 Juli 2014 - 21:00 WIB
Dewan Sandera Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim
A
A
A
MUARAENIM - Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar dan Wakil Bupati Nurul Aman tidak diperbolehkan keluar dari ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Muaraenim usai mengikuti rapat paripurna Jumat pagi ini.
Drama “penyanderaan” kedua pejabat eksekutif tersebut dikarenakan anggota DPRD Muaraenim ingin menggelar pertemuan khusus dengan kedua pejabat.
Sehingga peserta dan undangan rapat paripurna dipersilahkan keluar dari ruangan rapat paripurna oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Muaraenim.
Pernyataan agar Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim tidak meninggalkan ruangan seusai rapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Muaraenim Faisal Anwar.
Faisal mengatakan, pihaknya meminta agar bupati dan wakil bupati Muaraenim menggelar pertemuan khusus menjelang pelaksanaan salat Jumat.
“Kami rasa masih cukup waktu hingga menjelang salat Jumat nanti, kami minta agar yang terhormat saudara Bupati dan saudara Wakil Bupati untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena kita anggota DPRD ingin menggelar pertemuan dan pembicaraan khusus,”ungkap Faisal.
Permintaan tersebut disampaikan Faisal setelah Ketua DPRD Muaraenim Thamrin AZ menutup rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandanfan fraksi terhadap LKPJ Bupati Muaraenim tahun 2013.
Dimana dalam rapat kemarin akhirnya pembahasan ditunda hingga Jumat 11 Juli yang akan datang.
Pertemuan yang digelar tertutup tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam. Awak media yang melihat dari balik pintu kaca ruang paripurna melihat, pembicaraan berlangsung alot, baik dari pihak DPRD Muaraenim maupun dari Bupati dan Wakil Bupati.
Usai menggelar pertemuan tersebut, Faisal mengakui, salah satu yang menjadi alasan adanya pertemuan tersebut, karena anggota dewan ingin memberi masukan dan evaluasi atas kinerja jajarannya.
“Karena yang akan mengambil kebijakan adalah bupati, maka kita sampaikan langsung apa yang menjadi keberatan kita khususnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan Kabupaten Muaraenim,”ujarnya.
Sementara Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar mengaku sangat terkejut atas pernyataan beberapa anggota DPRD dan keberatan mereka karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak SKPD.
Muzakir mengatakan, dirinya tidak mengetahui sama sekali, jika sampai ada kepala SKPD yang tidak merespon baik surat maupun panggilan lisan dari anggota DPRD Muaraenim.
“Saya sangat terkejut dan jujur ini akan jadi bahan saya untuk mengevaluasi kinerja mereka, dan tidak tertutup kemungkinan akan ada sanksi dan kalau memang sangat krusial bisa sampai ke pemecatan,”jelasnya.
Apa yang disampaikan oleh para wakil rakyat tersebut menurutnya adalah hal yang wajar. Apalagi menurutnya dirinya dan wakil bupati sebelum duduk di eksekutif adalah anggota DPRD Muaraenim atau bagian dari mereka.
“Kami dapat memahami dan mengerti apa yang mereka rasakan, jadi wajar kalau mereka menyampaikan uneg-uneg mereka kepada kami,” jelasnya.
Drama “penyanderaan” kedua pejabat eksekutif tersebut dikarenakan anggota DPRD Muaraenim ingin menggelar pertemuan khusus dengan kedua pejabat.
Sehingga peserta dan undangan rapat paripurna dipersilahkan keluar dari ruangan rapat paripurna oleh pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Muaraenim.
Pernyataan agar Bupati dan Wakil Bupati Muaraenim tidak meninggalkan ruangan seusai rapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Muaraenim Faisal Anwar.
Faisal mengatakan, pihaknya meminta agar bupati dan wakil bupati Muaraenim menggelar pertemuan khusus menjelang pelaksanaan salat Jumat.
“Kami rasa masih cukup waktu hingga menjelang salat Jumat nanti, kami minta agar yang terhormat saudara Bupati dan saudara Wakil Bupati untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu karena kita anggota DPRD ingin menggelar pertemuan dan pembicaraan khusus,”ungkap Faisal.
Permintaan tersebut disampaikan Faisal setelah Ketua DPRD Muaraenim Thamrin AZ menutup rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas pandanfan fraksi terhadap LKPJ Bupati Muaraenim tahun 2013.
Dimana dalam rapat kemarin akhirnya pembahasan ditunda hingga Jumat 11 Juli yang akan datang.
Pertemuan yang digelar tertutup tersebut berlangsung kurang lebih setengah jam. Awak media yang melihat dari balik pintu kaca ruang paripurna melihat, pembicaraan berlangsung alot, baik dari pihak DPRD Muaraenim maupun dari Bupati dan Wakil Bupati.
Usai menggelar pertemuan tersebut, Faisal mengakui, salah satu yang menjadi alasan adanya pertemuan tersebut, karena anggota dewan ingin memberi masukan dan evaluasi atas kinerja jajarannya.
“Karena yang akan mengambil kebijakan adalah bupati, maka kita sampaikan langsung apa yang menjadi keberatan kita khususnya dalam pembahasan yang berkaitan dengan Kabupaten Muaraenim,”ujarnya.
Sementara Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar mengaku sangat terkejut atas pernyataan beberapa anggota DPRD dan keberatan mereka karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak SKPD.
Muzakir mengatakan, dirinya tidak mengetahui sama sekali, jika sampai ada kepala SKPD yang tidak merespon baik surat maupun panggilan lisan dari anggota DPRD Muaraenim.
“Saya sangat terkejut dan jujur ini akan jadi bahan saya untuk mengevaluasi kinerja mereka, dan tidak tertutup kemungkinan akan ada sanksi dan kalau memang sangat krusial bisa sampai ke pemecatan,”jelasnya.
Apa yang disampaikan oleh para wakil rakyat tersebut menurutnya adalah hal yang wajar. Apalagi menurutnya dirinya dan wakil bupati sebelum duduk di eksekutif adalah anggota DPRD Muaraenim atau bagian dari mereka.
“Kami dapat memahami dan mengerti apa yang mereka rasakan, jadi wajar kalau mereka menyampaikan uneg-uneg mereka kepada kami,” jelasnya.
(sms)
