DPRD Soroti Proyek Siluman di Dinas PU Pagaralam
Kamis, 03 Juli 2014 - 14:51 WIB
DPRD Soroti Proyek Siluman di Dinas PU Pagaralam
A
A
A
PAGARALAM - Komisi III DPRD Kota Pagaralam menyoroti kinerja Dinas PU Kota Pagaralam terkait kejanggalan sejumlah proyek di Dinas PU Pagaralam.
Bagaimana tidak, dari hasil pengamatan ditemukan berbagai kejanggalan seperti proyek yang sudah dikerjakan hampir 100%, tetapi oleh Dinas PU proyek tersebut dihilangkan begitu saja.
Juru Bicara Komisi III Alpian mengatakan, pihaknya mendapatkan berbagai keanehan dan kejanggalan di Dinas PU Kota Pagaralam.
Dimana, dinas ini dalam menjalan program kurang perencanaan sehingga banyak proyek belum berjalan.
Selain itu, Komisi III menemukan kegiatan yang sudah disetujui pada awal disahkannya APBD Induk tetapi hilang tiba-tiba.
Kemudian, setelah kegiatan tersebut hilang muncul kegiatan lain secara tiba-tiba juga. Ini tentunya harus dicurigai apakah ada permainan atau tidak ada perencanaan kerja.
"Kami minta kepada saudara Wali Kota Pagaralam dapat mengecek masalah ini. Diharapkan, kejadian ini tidak terjadi di dinas lain," ujar Alpian dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi-komisi terhadap Perubahan APBD Kota Pagaralam 2014, kemarin.
Kemudian, jelas Alpian, kurangnya perencanaan yang dilakukan Dinas PU Kota Pagaralam ini yakni ada kegiatan yang sudah dilaksanakan hampir 100% tetapi hilang dimata anggaran.
Kemudian, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi dilanjutkan di APBD Perubahan sehingga ini harus dipertanyakan.
"Kalau sudah dikerjakan hampir 100% dan dihilangkan dimata anggaran siapa yang akan bertanggungjawab akan pekerjaan tersebut. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh satker terkait," tegas Alpian.
Kemudian, untuk dana bantuan gubernur Rp50 miliar ini harus dikerjakan maksimal untuk pengerjaan jalan dari Perandonan sampai ke Tanjung Cermin.
Sebelum dilaksanakan harus selesai masalah seperti pelebaran jalannya. Begitu juga dengan dana Rp25 miliar untuk pembangunan akses jalan ke Bandara Atung Bungsu dari Tebat Gunung hingga ke Bandara Atung Bungsu.
"Jika akan dilanjutkan kiranya masalah dengan pembebasan lahan harus dituntaskan terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak akan ada kendala ketika pekerjaan dilakukan," paparnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Pagaralam Ida Fitriati Basjuni mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti masalah yang ada.
Akan tetapi, untuk memastikan hal tersebut pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas PU untuk mengetahui kondisi yang ada.
"Kita akan segera minta penjelasannya. Namun, biasanya masalah ini timbul akibat perencanaan yang kurang matang sehingga ketika kegiatan akan dikerjakan terbentur masalah. Untuk itu, jika kegiatan belum layak dikerjakan sebelum semua masalah tuntas jangan dulu diusulkan," timpal Ida.
Terpisah, Wakapolres Pagaralam Kompol Eddy Haryanto Haka mengatakan, informasi ini sangat penting bagi pihaknya. Untuk itulah, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Kita akan selidiki terlebih dahulu kebenarannya. Jika ada indikasi korupsinya akan kita usut hingga tuntas. Namun, saat ini kita belum bisa memastikannya," tukasnya.
Bagaimana tidak, dari hasil pengamatan ditemukan berbagai kejanggalan seperti proyek yang sudah dikerjakan hampir 100%, tetapi oleh Dinas PU proyek tersebut dihilangkan begitu saja.
Juru Bicara Komisi III Alpian mengatakan, pihaknya mendapatkan berbagai keanehan dan kejanggalan di Dinas PU Kota Pagaralam.
Dimana, dinas ini dalam menjalan program kurang perencanaan sehingga banyak proyek belum berjalan.
Selain itu, Komisi III menemukan kegiatan yang sudah disetujui pada awal disahkannya APBD Induk tetapi hilang tiba-tiba.
Kemudian, setelah kegiatan tersebut hilang muncul kegiatan lain secara tiba-tiba juga. Ini tentunya harus dicurigai apakah ada permainan atau tidak ada perencanaan kerja.
"Kami minta kepada saudara Wali Kota Pagaralam dapat mengecek masalah ini. Diharapkan, kejadian ini tidak terjadi di dinas lain," ujar Alpian dalam Laporan Hasil Pembahasan Komisi-komisi terhadap Perubahan APBD Kota Pagaralam 2014, kemarin.
Kemudian, jelas Alpian, kurangnya perencanaan yang dilakukan Dinas PU Kota Pagaralam ini yakni ada kegiatan yang sudah dilaksanakan hampir 100% tetapi hilang dimata anggaran.
Kemudian, ada kegiatan yang tidak dilaksanakan tetapi dilanjutkan di APBD Perubahan sehingga ini harus dipertanyakan.
"Kalau sudah dikerjakan hampir 100% dan dihilangkan dimata anggaran siapa yang akan bertanggungjawab akan pekerjaan tersebut. Ini harus dipertanggungjawabkan oleh satker terkait," tegas Alpian.
Kemudian, untuk dana bantuan gubernur Rp50 miliar ini harus dikerjakan maksimal untuk pengerjaan jalan dari Perandonan sampai ke Tanjung Cermin.
Sebelum dilaksanakan harus selesai masalah seperti pelebaran jalannya. Begitu juga dengan dana Rp25 miliar untuk pembangunan akses jalan ke Bandara Atung Bungsu dari Tebat Gunung hingga ke Bandara Atung Bungsu.
"Jika akan dilanjutkan kiranya masalah dengan pembebasan lahan harus dituntaskan terlebih dahulu. Dengan begitu, tidak akan ada kendala ketika pekerjaan dilakukan," paparnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Pagaralam Ida Fitriati Basjuni mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti masalah yang ada.
Akan tetapi, untuk memastikan hal tersebut pihaknya akan segera memanggil Kepala Dinas PU untuk mengetahui kondisi yang ada.
"Kita akan segera minta penjelasannya. Namun, biasanya masalah ini timbul akibat perencanaan yang kurang matang sehingga ketika kegiatan akan dikerjakan terbentur masalah. Untuk itu, jika kegiatan belum layak dikerjakan sebelum semua masalah tuntas jangan dulu diusulkan," timpal Ida.
Terpisah, Wakapolres Pagaralam Kompol Eddy Haryanto Haka mengatakan, informasi ini sangat penting bagi pihaknya. Untuk itulah, pihaknya akan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut.
"Kita akan selidiki terlebih dahulu kebenarannya. Jika ada indikasi korupsinya akan kita usut hingga tuntas. Namun, saat ini kita belum bisa memastikannya," tukasnya.
(sms)
