PSK Dolly Dilarang Masuk Bali

DENPASAR - Gubernur Bali I Made Mangku Pastika melarang para Pekerja Seks Komersial (PSK) eks lokalisasi Dolly datang ke Bali dan membuka praktik prostitusi. Untuk itu, dia mengimbau kepada segenap masyarakat untuk menolak kedatangan mereka.

“Mereka boleh ke sini, asalkan tidak bekerja seperti itu lagi dan sudah memiliki keterampilan,” ungkapnya, saat ditemui di kantor Badan Diklat Provinsi Bali, Jalan Hayam Muruk, Denpasar, Jumat (20/6/2014).

Dia juga meminta kepada aparat keamanan di Bali, mulai ditingkat desa pakraman, banjar, pecalang, atau aparat tradisional, untuk tidak menerima PSK Dolly di Bali.

"Kami sudah melakukan langkah koordinasi dengan stakeholder, termasuk desa pekraman, dan aparat desa terbawah. Kami memerinta mereka untuk menjaga wilayahnya masing-masing," terangnya.

Dengan melibatkan perangkat desa pekraman, maupun aparat kelurahan, Patika berharap bisa mencegah eksodus PSK Dolly secara besar-besaran ke Bali. Salah satu cara untuk mencegah kedatangan para PSK Dolly itu adalah dengan menggelar razia.

"Periksa identitas para pendatang, dan tertibkan mereka yang tidak memiliki identitas jelas. Kependudukan menjadi perhatian, meski razia bukan solusinya,” ungkapnya.

Menurutnya, antisipasi itu bisa mencegah berdirinya tempat-tempat prostitusi baru di Bali. Namun begitu, Pastika menepis jika imbauannya tersebut dikatakan bentuk diskriminasi kepada para pendatang baru.

“Kami bukan anti pendatang. Sebab selama ini pemerintah tidak pernah melakukan diskriminasi kepada masyarakat Indonesia. Mereka berhak pergi atau bekerja di mana saja, termasuk di Bali,” pungkasnya.