Bekas Lokalisasi Dolly Akan Dijaga Polisi
Kamis, 19 Juni 2014 - 12:49 WIB
Bekas Lokalisasi Dolly Akan Dijaga Polisi
A
A
A
SURABAYA - Setelah deklarasi penutupan lokalisasi Dolly tadi malam, Pemerintah Kota Surabaya akan mulai membagi-bagikan dana kompensasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mucikari. Pembagian akan dilangsungkan selama lima hari.
Setelah pembagian selesai dilakukan, pemerintah akan mulai membangun gedung setinggi enam lantai, sebagai pusat kerajinan dan balai warga. Melalui tempat ini, Risma berharap warga Dolly, para PSK, dan mucikari mendapatkan pekerjaan lebih layak selain melacur.
Untuk memuluskan jalan pembangunan dan mencegah kembali beroperasinya tempat protitusi di Gang Dolly, sejumlah aparat kepolisian dibantu tentara akan melakukan penjagaan.
Tidak hanya itu, petugas keamanan ini juga akan melakukan tindakan bagi warga yang tidak mematuhi deklarasi penutupan lokalisasi tadi malam, di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya.
Seperti diungkapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurutnya, penindakan terhadap warga yang menolak deklarasi penutupan lokalisasi Dolly akan diserahkan kepada pihak berwenang. Untuk itu, pihaknya tidak akan bertanggung jawab kepada mereka yang nakal.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan membuat peraturan-peraturan yang akan mendukung deklarasi dan jalannya pembangunan. Tentu, peraturan tersebut akan lebih mengikat warga yang menolak penutupan lokalisasi.
Setelah pembagian selesai dilakukan, pemerintah akan mulai membangun gedung setinggi enam lantai, sebagai pusat kerajinan dan balai warga. Melalui tempat ini, Risma berharap warga Dolly, para PSK, dan mucikari mendapatkan pekerjaan lebih layak selain melacur.
Untuk memuluskan jalan pembangunan dan mencegah kembali beroperasinya tempat protitusi di Gang Dolly, sejumlah aparat kepolisian dibantu tentara akan melakukan penjagaan.
Tidak hanya itu, petugas keamanan ini juga akan melakukan tindakan bagi warga yang tidak mematuhi deklarasi penutupan lokalisasi tadi malam, di Islamic Center, Jalan Dukuh Kupang, Surabaya.
Seperti diungkapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Menurutnya, penindakan terhadap warga yang menolak deklarasi penutupan lokalisasi Dolly akan diserahkan kepada pihak berwenang. Untuk itu, pihaknya tidak akan bertanggung jawab kepada mereka yang nakal.
Dia menambahkan, pihaknya juga akan membuat peraturan-peraturan yang akan mendukung deklarasi dan jalannya pembangunan. Tentu, peraturan tersebut akan lebih mengikat warga yang menolak penutupan lokalisasi.
(san)
