Warga Sidorejo Tolak Pembagian Raskin

KULONPROGO – Sebanyak 25 kepala keluarga (KK) warga Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Kecamatan Temon, Kulonprogo menolak bantuan beras bagi warga miskin (raskin) dari pemerintah.

Ini merupakan buntut dari penolakan warga terhadap rencana pembangunan bandara, yang akan menggusur pemukiman warga Sidorejo.

Selain raskin warga juga akan menolak semua bentuk bantuan dari pemerintah. Akibat penolakan ini, sebanyak 25 kantong raskin masih dibiarkan teronggok di kantor balai desa.

Sejak didistribusikan pada Jumat (16/05), tidak ada satupun warga Sidorejo yang mau mengambil.

Pada distribusi lalu, ada 217 KK yang berhak menerima raskin, dengan jatah setiap kepala keluarga 15 kilograma.

Raskin ini sendiri telah dibagikan di delapan pedukuhan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah jatah untuk warga Sidorejo.

“Warga Sidorejo yang tergabung dalam WTT (Wahana Tri Tunggal) menolak raskin dari peemrintah,” ujar tokoh masyarakat Sidorejo, Sarijo.

Menurut Sarijo, warga penerima sudah sepakat untuk menolak semua bentuk bantuan dari pemerintah.

Artinya tidak hanya raskin, tetapi juga bantuan seperti jamkesmas, dan bantuan yang lain. Ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap pemerintah yang tetap ngotot dengan rencana pembangunan bandara.

Padahal warga, khususnya di Sidorejo jelas menolak rencana ini. Warga, kata dia, hanya mau menerima bantuan dari pemerintah jika ada kepastian dari bupati yang akan membatalkan bandara. “Kalau bupati mengatakan bandara batal, kita baru akan menerima bantuan,” ujarnya.

Kabag Kemasyarakatan Desa Glagah, Elis Yulianti mengatakan sebelum ada distribusi pihak desa telah mengirimkan surat undangan. Namun sampai saat ini masih tersisa 25 kantong raskin, jatah untuk warga Sidorejo.

Desa, akan mengirimkan undangan susulan kepada warga agar mengambil jatah raskin dengan deadline pengambilan sampai Jumat 23 Mei 2014 mendatang.
“Kalau tetap tidak diambil kita akan koordinasi dengan pemkab,” jelasnya.

Sementara itu Kabid Sosial, Dinsosnakertrans Nurhadiyanto mengaku akan memberikan wacana kepada masyarakat di Sidorejo terkait kemungkinan dampak ikutan apabila mereka menolak pemberian raskin.

Jika raskin ditolak, warga juga tidak akan berhak dengan jamkesmas, BLSM dan bantuan serupa yang bersumber dari Negara. “Rentetan penolakan ini panjang, makanya warga harus kita pahamkan dulu,” jelasnya.

Untuk sementara waktu jatah raskin ini tetap akan disimpan di balai desa. Jika warga tetap menolak, akan ditarik kembali dan disimpan di Gudang Bulog.

Terkait adanya raskin berkutu dan kualitasnya buruk, Nurhadi mengaku sudah menyelesaikan.

Semua bantuan raskin yang buruk sudah ditarik dan diganti dengan yang lebih bagus. “Kita ada petugas di setiap desa yang akan mengecek kondisi beras,”
jelasnya.