Rp100 Miliar untuk rekonstruksi pasca bencana Kelud
Rp100 Miliar untuk rekonstruksi pasca bencana Kelud
A
A
A
Sindonews.com - Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran Rp100 miliar lebih untuk rekontruksi pasca bencana Gunung Kelud. Dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, belajar dari pengalaman bencana erupsi Gunung Merapi dana tersebut tidak diberikan secara langsung berupa fresh money melainkan bentuk perbaikan rumah.
Karena ketika bencana Merapi, warga diberikan uang sekitar Rp4 Juta - Rp5 Juta per kepala keluarga, ternyata tidak digunakan untuk membangun rumah yang rusak akibat bencana.
"Yang pertama adalah untuk perbaikan rumah, air bersih dan listrik. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp100 miliar untuk bencana Kelud," kata Sokarwo di Gedung Negera Grahadi, Surabaya, Kamis (20/2/2014).
Ia merinci, anggaran Rp65 milliar adalah anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian ditambah dengan anggaran Rp35 miliar yang berasal dari anggaran tak terduga bencana. "Jika digabungkan mencapai Rp100 miliar," ujarnya.
Tak hanya itu, khusus untuk bencana ini, pihak Pemprov Jatim melakukan pengalihan manfaat sejumlah pos-pos anggaran. Di antaranya adalah bantuan untuk desa senilai Rp60 juta per desa dialihkan ke lokasi bencana. Kemudian bantuan Koperasi Wanita (Kopwa) juga difokuskan ke lokasi tersebut.
"Dari ABPN sebanyak Rp4 miliar yang saat ini berada di BPBD Jawa Timur akan digunakan untuk evakuasi pengungsi Kelud. Sedangkan, untuk pembangunan tempat ibadah yang rusak akibat bencana akan dibebankan ke masing-masing kabupaten," jelasnya.
Kata Soekarwo, teknis pelaksanaan di lapangan akan diawali pada Senin (24/2/2014) mendatang. Pasalnya, Pemprov Jatim akan melakukan verifikasi data di lapangan.
Data tersebut akan digunakan sebagai acuan selama proses rekuntruksi ini. Dari sisi pengawasan, selain melibatkan BPK juga semua pihak diminta untuk melakukan pemantauan anggaran. Termasuk dari eleman masyarakat.
"Kami siapkan tim audit untuk anggaran ini. Semua pihak harus ikut mengawasi distribusi anggaran ini agar tidak terjadi kecemburan sosial," ujarnya.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan, belajar dari pengalaman bencana erupsi Gunung Merapi dana tersebut tidak diberikan secara langsung berupa fresh money melainkan bentuk perbaikan rumah.
Karena ketika bencana Merapi, warga diberikan uang sekitar Rp4 Juta - Rp5 Juta per kepala keluarga, ternyata tidak digunakan untuk membangun rumah yang rusak akibat bencana.
"Yang pertama adalah untuk perbaikan rumah, air bersih dan listrik. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp100 miliar untuk bencana Kelud," kata Sokarwo di Gedung Negera Grahadi, Surabaya, Kamis (20/2/2014).
Ia merinci, anggaran Rp65 milliar adalah anggaran untuk perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian ditambah dengan anggaran Rp35 miliar yang berasal dari anggaran tak terduga bencana. "Jika digabungkan mencapai Rp100 miliar," ujarnya.
Tak hanya itu, khusus untuk bencana ini, pihak Pemprov Jatim melakukan pengalihan manfaat sejumlah pos-pos anggaran. Di antaranya adalah bantuan untuk desa senilai Rp60 juta per desa dialihkan ke lokasi bencana. Kemudian bantuan Koperasi Wanita (Kopwa) juga difokuskan ke lokasi tersebut.
"Dari ABPN sebanyak Rp4 miliar yang saat ini berada di BPBD Jawa Timur akan digunakan untuk evakuasi pengungsi Kelud. Sedangkan, untuk pembangunan tempat ibadah yang rusak akibat bencana akan dibebankan ke masing-masing kabupaten," jelasnya.
Kata Soekarwo, teknis pelaksanaan di lapangan akan diawali pada Senin (24/2/2014) mendatang. Pasalnya, Pemprov Jatim akan melakukan verifikasi data di lapangan.
Data tersebut akan digunakan sebagai acuan selama proses rekuntruksi ini. Dari sisi pengawasan, selain melibatkan BPK juga semua pihak diminta untuk melakukan pemantauan anggaran. Termasuk dari eleman masyarakat.
"Kami siapkan tim audit untuk anggaran ini. Semua pihak harus ikut mengawasi distribusi anggaran ini agar tidak terjadi kecemburan sosial," ujarnya.
(lns)
Explore More