Pengungsi Gunung Kelud rawan terserang gangguan mental
Rabu, 12 Februari 2014 - 22:48 WIB
Pengungsi Gunung Kelud rawan terserang gangguan mental
A
A
A
Sindonews.com - Dua puluh persen warga yang akan mengungsi saat terjadi erupsi Gunung Kelud rawan mengalami gangguan kejiwaan. Terutama bagi para pengungsi perempuan dan anak-anak. Gangguan kejiawaan itu diakibatkan oleh depresi berat yang dihadapi para pengungsi.
“Saya sudah berdialog dengan Camat Wates, bahwa jika terjadi letusan, maka penyangga utama 21 ribu pengungsi Ngancar adalah Wates,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf, kepada wartawan, Rabu (12/2/2014).
Pemda Kabupaten Kediri, katanya, tidak mengalokasikan anggaran kesehatan untuk kesehatan jiwa para pengungsi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari pemerintahan kabupaten dengan Kementerian kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), DPR, dan Pemda.
"Khsususnya dalam menyediakan kebutuhan pengungsi, baik dalam logistik maupun keperluan penunjang kesehatan, seperti air bersih, dan ketersedian MCK. Pengadaan air bersih dan jamban harus diperhatikan. Maksimal 1 jamban untuk 20 orang," terangnya.
Tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kediri, harusnya menjadi kewaspadaan bagi Pemkab Kediri, untuk cepat membuat BPBD. Terlebih saat status Gunung Kelud berubah dari waspada menjadi siaga. "Harus cepat dilakukan pensterilan lima kilometer,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eka Viora menambahkan, persiapan mengungsi warga jika terjadi erupsi harus mulai disiapkan. Pembangunan sistem pelayanan kesehatan harus terintegrasi dengan menggerakan seluruh SDM petugas kesehatan dan kader terlatih.
"Masyarakat di sekitar Gunung Kelud belum mencapai gangguan kejiwaan. Namun, akibat bencana tersebut menimbulkan kesehatan jiwanya. Kalau sudah gangguan artinya sudah sakit, maka akan terganggu psikologis sosial dan kesehatan jiwanya,” ungkapnya.
Eka mengatakan, setiap bencana dipastikan menimbulkan dampak psikologi sosial kesehatan jiwa. Upaya pendampingan merupakan kesiapsiagaan bencana dalam meminimalisir dampak gangguan kejiwaan. Karenanya, jika tidak diantisipasi, maka kemungkinan akan terjadi 10-15 persen gangguan jiwa.
“Karena bencana langsung mengena kepada kehidupan sosial dan ekonomi. Maka akan timbul ketakutan terus menerus kalau tidak ada pedampingan,” ujarnya.
Menurut dia, Pemda di Kediri mempunyai anggaran kesehatan. Namun, kemungkinan tidak adanya pelatihan kesehatan jiwa untuk petugas kesehatan. Dalam hal bencana, baik pemda dan pemerintah pusat bekerja untuk memaksimal kapaitas building dari segi apapun untuk pengungsi.
“Saya sudah berdialog dengan Camat Wates, bahwa jika terjadi letusan, maka penyangga utama 21 ribu pengungsi Ngancar adalah Wates,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf, kepada wartawan, Rabu (12/2/2014).
Pemda Kabupaten Kediri, katanya, tidak mengalokasikan anggaran kesehatan untuk kesehatan jiwa para pengungsi. Untuk itu dibutuhkan kerjasama dari pemerintahan kabupaten dengan Kementerian kesehatan (Kemenkes), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), DPR, dan Pemda.
"Khsususnya dalam menyediakan kebutuhan pengungsi, baik dalam logistik maupun keperluan penunjang kesehatan, seperti air bersih, dan ketersedian MCK. Pengadaan air bersih dan jamban harus diperhatikan. Maksimal 1 jamban untuk 20 orang," terangnya.
Tidak adanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kediri, harusnya menjadi kewaspadaan bagi Pemkab Kediri, untuk cepat membuat BPBD. Terlebih saat status Gunung Kelud berubah dari waspada menjadi siaga. "Harus cepat dilakukan pensterilan lima kilometer,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Eka Viora menambahkan, persiapan mengungsi warga jika terjadi erupsi harus mulai disiapkan. Pembangunan sistem pelayanan kesehatan harus terintegrasi dengan menggerakan seluruh SDM petugas kesehatan dan kader terlatih.
"Masyarakat di sekitar Gunung Kelud belum mencapai gangguan kejiwaan. Namun, akibat bencana tersebut menimbulkan kesehatan jiwanya. Kalau sudah gangguan artinya sudah sakit, maka akan terganggu psikologis sosial dan kesehatan jiwanya,” ungkapnya.
Eka mengatakan, setiap bencana dipastikan menimbulkan dampak psikologi sosial kesehatan jiwa. Upaya pendampingan merupakan kesiapsiagaan bencana dalam meminimalisir dampak gangguan kejiwaan. Karenanya, jika tidak diantisipasi, maka kemungkinan akan terjadi 10-15 persen gangguan jiwa.
“Karena bencana langsung mengena kepada kehidupan sosial dan ekonomi. Maka akan timbul ketakutan terus menerus kalau tidak ada pedampingan,” ujarnya.
Menurut dia, Pemda di Kediri mempunyai anggaran kesehatan. Namun, kemungkinan tidak adanya pelatihan kesehatan jiwa untuk petugas kesehatan. Dalam hal bencana, baik pemda dan pemerintah pusat bekerja untuk memaksimal kapaitas building dari segi apapun untuk pengungsi.
(san)
