Angka kematian ibu & bayi di Polman tinggi
Selasa, 24 Desember 2013 - 09:25 WIB
Angka kematian ibu & bayi di Polman tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Meski Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mengalami penurunan. Namun kabupaten ini tetap berada di posisi tertinggi ketimbang kabupaten lainnya di Provinsi Sulbar.
Berdasarkan data Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib), perkembangan AKI di Polman dibandingkan lima kabupaten di Sulbar masih cukup tinggi. Yakni, pada 2011 sebanyak 13 orang, dan hanya mengalami penurunan satu orang pada 2012 yakni 12 orang.
Data per September tahun ini, AKI di Polman sebanyak delapan orang. Angka tersebut di atas Kabupaten Majene sebanyak empat orang, dan Mamasa lima orang.
Demikian diungkapkan Masita, pembicara dari Yasmib pada acara diskusi publik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polman 2014, yang digelar di Warkob Dg Sija, Polewali, Senin 23 Desember 2013.
Dikatakan Masita, selain AKI, untuk AKB, Polman juga masih berada di posisi tertinggi dibandingkan tiga kabupaten lain yakni Kabupaten Mamasa, Mamuju Utara, dan Majene, yang mencapai 75 orang pada 2011. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 109 orang pada 2012.
Menurut Masita, tingginya AKI maupun AKB di Polman tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yakni akses layanan kesehatan, dan anggaran yang kurang dibidang kesehatan.
“Kalaupun ada, anggaran tersebut lebih banyak pada yang sifatnya kegiatan-kegiatan, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Masita.
Olehnya itu, dalam upaya meminimalisir AKI maupun AKB tersebut, maka 2014 mendatang, perlu adanya perubahan kebijakan anggaran yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga terutama bagi ibu dan anak.
Selain itu, Pemkab juga harus komitmen terhadap peningkatan anggaran kesehatan terkait keselamatan ibu dan anak, terpublikasinya hak-hak masyarakat miskin, perempuan, ibu, dan anak.
Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman, Arsyad Rahim Ali, mengakui anggaran kesehatan untuk pemenuhan hak-hak dasar untuk ibu dan anak masih sangat tidak seimbang.
Meski demikian, Arsyad membantah jika selama ini, pemerintah kurang memberikan perhatian dalam pemenuhan hak dasar tersebut karena pemerintah juga tetap memberikan layanan gratis kepada masyarakat khususnya terhadapa peralinan ibu.
“Memang saya pelajari dalam tiga tahun terakhir agak kurang maksimal anggarannya. Tetapi, kita tetap berupaya bagaimana memaksimalkan pelayanan,” kata Arsyad.
Berdasarkan data Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (Yasmib), perkembangan AKI di Polman dibandingkan lima kabupaten di Sulbar masih cukup tinggi. Yakni, pada 2011 sebanyak 13 orang, dan hanya mengalami penurunan satu orang pada 2012 yakni 12 orang.
Data per September tahun ini, AKI di Polman sebanyak delapan orang. Angka tersebut di atas Kabupaten Majene sebanyak empat orang, dan Mamasa lima orang.
Demikian diungkapkan Masita, pembicara dari Yasmib pada acara diskusi publik Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Polman 2014, yang digelar di Warkob Dg Sija, Polewali, Senin 23 Desember 2013.
Dikatakan Masita, selain AKI, untuk AKB, Polman juga masih berada di posisi tertinggi dibandingkan tiga kabupaten lain yakni Kabupaten Mamasa, Mamuju Utara, dan Majene, yang mencapai 75 orang pada 2011. Angka tersebut mengalami peningkatan menjadi 109 orang pada 2012.
Menurut Masita, tingginya AKI maupun AKB di Polman tersebut disebabkan karena beberapa faktor, yakni akses layanan kesehatan, dan anggaran yang kurang dibidang kesehatan.
“Kalaupun ada, anggaran tersebut lebih banyak pada yang sifatnya kegiatan-kegiatan, tetapi tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Masita.
Olehnya itu, dalam upaya meminimalisir AKI maupun AKB tersebut, maka 2014 mendatang, perlu adanya perubahan kebijakan anggaran yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar warga terutama bagi ibu dan anak.
Selain itu, Pemkab juga harus komitmen terhadap peningkatan anggaran kesehatan terkait keselamatan ibu dan anak, terpublikasinya hak-hak masyarakat miskin, perempuan, ibu, dan anak.
Kepala Sub Bidang Program dan Perencanaan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Polman, Arsyad Rahim Ali, mengakui anggaran kesehatan untuk pemenuhan hak-hak dasar untuk ibu dan anak masih sangat tidak seimbang.
Meski demikian, Arsyad membantah jika selama ini, pemerintah kurang memberikan perhatian dalam pemenuhan hak dasar tersebut karena pemerintah juga tetap memberikan layanan gratis kepada masyarakat khususnya terhadapa peralinan ibu.
“Memang saya pelajari dalam tiga tahun terakhir agak kurang maksimal anggarannya. Tetapi, kita tetap berupaya bagaimana memaksimalkan pelayanan,” kata Arsyad.
(san)
