DPRD Jabar berharap Masjid Teja Suar batal dijual
Selasa, 26 November 2013 - 15:14 WIB
DPRD Jabar berharap Masjid Teja Suar batal dijual
A
A
A
Sindonews.com - DPRD Jawa Barat berharap Masjid Teja Suar di Kabupaten Cirebon tidak jadi dijual dan beralihfungsi. Sebab masjid merupakan rumah bersama umat muslim.
"Harapan kita mudah-mudahan jangan sampai (dijual) seperti itu," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin, saat dihubungi, Selasa (26/11/2013).
Sejauh ini, belum ada solusi agar penjualan masjid itu dibatalkan. Pemkab Cirebon pun angkat tangan untuk membeli masjid itu karena keterbatasan anggaran.
Agar ada solusi, ia berharap Pemkab Cirebon menyampaikan secara utuh permasalahan yang terjadi ke Pemprov Jawa Barat. "Saya berharap pemkab dan pemprov duduk bersama mencari solusi bareng-bareng," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, nantinya bisa dipaparkan dengan rinci permasalahan yang terjadi. Sehingga solusi bisa dicari agar tidak merugikan pihak tertentu.
Di sisi lain, alasan penjualan masjid juga harus diketahui. "Siapa tahu nanti persoalan itu masih bisa dimusyawarahkan," tutur Didin.
Sementara selain disampaikan ke pemprov, permasalahan itu juga diharapkan disampaikan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga harus dilibatkan dalam mencari solusi persoalan itu. Harapannya agar persoalan bisa tuntas lebih cepat.
"Harapan kita mudah-mudahan jangan sampai (dijual) seperti itu," kata Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat, Didin Supriadin, saat dihubungi, Selasa (26/11/2013).
Sejauh ini, belum ada solusi agar penjualan masjid itu dibatalkan. Pemkab Cirebon pun angkat tangan untuk membeli masjid itu karena keterbatasan anggaran.
Agar ada solusi, ia berharap Pemkab Cirebon menyampaikan secara utuh permasalahan yang terjadi ke Pemprov Jawa Barat. "Saya berharap pemkab dan pemprov duduk bersama mencari solusi bareng-bareng," ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, nantinya bisa dipaparkan dengan rinci permasalahan yang terjadi. Sehingga solusi bisa dicari agar tidak merugikan pihak tertentu.
Di sisi lain, alasan penjualan masjid juga harus diketahui. "Siapa tahu nanti persoalan itu masih bisa dimusyawarahkan," tutur Didin.
Sementara selain disampaikan ke pemprov, permasalahan itu juga diharapkan disampaikan ke pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga harus dilibatkan dalam mencari solusi persoalan itu. Harapannya agar persoalan bisa tuntas lebih cepat.
(rsa)
