Anggaran siluman, Jokowi belum panggil SKPD
Anggaran siluman, Jokowi belum panggil SKPD
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku, belum memanggil Satuan Pekerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan adanya anggaran siluman sebesar Rp1,471 triliun pada APBD DKI 2012.
"Tidak mungkin kita bisa mengontrol dinas satu persatu," kata pria yang biasa disapa Jokowi ini di Balai Kota Jakarta, Senin (4/11/2013).
Jokowi mengatakan, untuk mencegah terjadinya kembali anggaran siluman pada tahun ini, jajarannya telah menyiapkan sistem e-budgeting. Melalui sistem tersebut, penyelewengan anggaran di pemerintahannya diyakini tidak akan terulang.
"Ini satu-satunya jalan untuk mengunci agar tidak ada yang bisa menikung, karena tidak mungkin kita bisa melihat 57.000 item anggaran satu per satu. Kalau ditunjukin bukunya bisa lebih dari lima karung," bebernya.
Menurut Jokowi, dengan diterapkannya sistem ini, anggaran yang sudah dibahas dan ditetapkan tidak bisa lagi diganggu gugat. Sebab, lewat cara demikian, anggaran yang sudah dianggarkan diawal akan dikunci.
"Kalau pakai e-budgeting pasti aman. Artinya dari awal yang sudah kita anggarkan dikunci, jadi tidak bisa ada tambahan, kalau ada tambahan kelihatan langsung merah," pungkasnya.
Baca berita terkait:
BPKP temukan anggaran siluman Rp1,471 T
BPKP ajari Jokowi berantas anggaran siluman
DPRD DKI sebut SKPD tahu soal anggaran siluman
"Tidak mungkin kita bisa mengontrol dinas satu persatu," kata pria yang biasa disapa Jokowi ini di Balai Kota Jakarta, Senin (4/11/2013).
Jokowi mengatakan, untuk mencegah terjadinya kembali anggaran siluman pada tahun ini, jajarannya telah menyiapkan sistem e-budgeting. Melalui sistem tersebut, penyelewengan anggaran di pemerintahannya diyakini tidak akan terulang.
"Ini satu-satunya jalan untuk mengunci agar tidak ada yang bisa menikung, karena tidak mungkin kita bisa melihat 57.000 item anggaran satu per satu. Kalau ditunjukin bukunya bisa lebih dari lima karung," bebernya.
Menurut Jokowi, dengan diterapkannya sistem ini, anggaran yang sudah dibahas dan ditetapkan tidak bisa lagi diganggu gugat. Sebab, lewat cara demikian, anggaran yang sudah dianggarkan diawal akan dikunci.
"Kalau pakai e-budgeting pasti aman. Artinya dari awal yang sudah kita anggarkan dikunci, jadi tidak bisa ada tambahan, kalau ada tambahan kelihatan langsung merah," pungkasnya.
Baca berita terkait:
BPKP temukan anggaran siluman Rp1,471 T
BPKP ajari Jokowi berantas anggaran siluman
DPRD DKI sebut SKPD tahu soal anggaran siluman
(mhd)
Explore More