Anggaran humas - infokom harus disinkronkan

Sindonews.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar kembali mengritisi rekapitulasi anggaran Sektor Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Makassar. Kali ini Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dan Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom).

Anggota Banggar Hasanuddin Leo, mengungkapkan, anggaran yang diajukan bagian humas sebesar Rp4 miliar ke APBD-P dengan program kerja yang hampir sama untuk publikasi dinilai terlalu berlebih-lebihan.

Dia mendesak anggaran dua intansi tersebut disinkronkan agar tidak terjadi rumpang tindih program.

"Dengan anggaran begitu tinggi di waktu tersisa satu bulan, apa yang mereka ingin kerjakan ? Kalau kita dudukkan bersama pasti program kerja mereka tidak jauh beda. Jadi lebih baik kita paralelkan saja," tegas politikus Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) kepada KORAN SINDO, di kantor DPRD Makassar, Rabu (23/10/2013).

Menurutnya, masih banyak SKPD yang perlu didukung dalam segi penganggaran Pertimbangannya karena mereka menghasilkan PAD maupun kepada sektor peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat.

Ketimbang mengalokasikan anggaran yang besar tapi kinerja dan program mereka tidak urgen atau mendesak.

"Lebih baik anggaran itu kita alihkan ke SKPD yang lebih membutuhkan, seperti dinas kebersihan karena program langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat dan bisa menghasilkan dana untuk peningkatan PAD Makassar," tuturnya.

Hal senada diutarakan oleh anggota Banggar, Sri Rahmi, menurutnya, program publikasi dan dokumentasi lewat periklanan dan lain sebagainya ke media cetak dan eletronik diyakini tidak memungkinkan berjalan maksimal karena rane waktu yang ada sangat singkat.

"Itu pemborosan anggaran kalau kita setujui, anggaran humas dan infokom harus kita rasionalkan dan optimalkan ke pos yang lain. Jadi ini akan menjadi bahan untuk kita kaji di pembahasan teknis lebih lanjut," ujar anggota komisi A bidang pemerintahan tersebut.

Sementara, legislator PDI Perjuangan, Stefanus Swardi Hiong, mengatakan, mencermati struktur birokrasi yang gemuk di eksekutif, maka banggar perlu merasionalisasi anggaran mereka serta membuat lembaga kontrol untuk mengawasi kinerja SKPD termasuk mengawasi humas dan infokom. Hal ini
mengigat dua SKPD itu memiliki nomenklatur kerja yang sama.

"Pertama minta data untuk apa anggaran sebesar itu digunakan, jangan sampai ada hutang yang memang belum terbayar di APBD pokok lalu, kedua buat saja formulasi pengawasan untuk mengukur kinerja humas dan infokom, dan kedepannya ini saya kira menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perampingan SKPD," terangnya.