Pemkot tambah belanja BBM randis Rp5,6 Miliar

Sindonews.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menambah anggaran sebesar Rp5,6 miliar untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas (Randis) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2013.

Padahal, dalam APBD pokok 2013 terdapat anggaran BBM randis sebesar Rp30,4 miliar. Hanya saja, anggaran yang dirancang untuk satu tahun habis di tengah jalan sebelum tutup anggaran per 31 Desember 2013.

Kepala Bagian Keuangan Pemkot Makassar, Erwin Syafruddin Hayya mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp5,6 miliar dalam RAPBD-P 2013 hanya untuk randis operasional. Sedangkan untuk randis yang digunakan pejabat, tidak ada penambahan.

"Total tambahan Rp5,6 miliar menjadi Rp36 miliar yang diusulkan di perubahan. Anggaran yang Rp5,6 miliar ini hanya untuk kendaraan operasional pemerintah kota. Bukan untuk kendaraan dinas pribadi," katanya kepada wartawan di Makassar, Jumat (11/10/2013).

Sekretaris Kota Makassar yang juga Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar, Agar Jaya mengemukakan adanya penambahan anggaran untuk BBM. Namun Agar tidak mengetahui jumlah pastinya.

Mantan Asisten I Pemkot Makassar ini mengemukakan, belanja BBM randis habis sebelum akhir tahun diakibatkan harga BBM naik Juni 2013. Pemkot Makassar disebut sudah mengurangi kuota BBM untuk mobil dinas pribadi namun itu masih tidak cukup.

Agar menambahkan RAPBD-P 2013 sudah masuk pada tahap pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di DPRD Makassar. Dia berharap APBD-P 2013 sudah ditetapkan satu pekan ke depan.

"Tidak banyak tambahan. Hanya untuk bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas yang masih menggunakan subsidi seperti kendaraan sampah," jelasnya.

Berdasarkan data KORAN SINDO dari berbagai sumber, jumlah kendaraan dinas operasional di bawah naungan Pemkot Makassar sekitar 300 unit.
Paling banyak di Dinas Pertamanan dan Kebersihan yang terdiri atas 151 mobil truk pengangkut sampah, 10 mobil penyiram tanaman. Kemudian Dinas Pemadam Kebakaran sekitar 30 unit, bus sekolah di Dinas Pendidikan puluhan unit, mobil bus Balaikota juga puluhan unit.

Belum termasuk mobil operasional Satpol-PP, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sementara, salah satu Kepala Sub Bagian pada Bagian Aset dan Perlengkapan Pemkot Makassar mengemukakan pihaknya tidak memiliki data randis.

"Kita tidak punya datanya. Datanya ada masing-masing SKPD," ucapnya.