Pilkada Polman rawan pelanggaran
Senin, 07 Oktober 2013 - 16:33 WIB
Pilkada Polman rawan pelanggaran
A
A
A
Sindonews.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Polewali Mandar (Polman) yang akan digelar Selasa besok mendapatkan perhatian khusus dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.
Berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu menjelang hari pencoblosan Pilkada Polman, potensi pelanggaran seperti mobilisasi massa dari luar, serta pelanggaran lainnya sangat rawan terjadi. Bahkan, serangan money politics sudah mulai tercium oleh Bawaslu.
“Untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran itu, maka kami dari Bawaslu harus turun mendampingi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten,” kata Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, kepada wartawan di Hotel Lilianto, Senin, (7/10/2013).
Dia menyampaikan, dalam memaksimalkan proses pengawasan di lapangan, Bawaslu telah menginstruksikan kepada Bawaslu provinsi, dan Panwaslu dari lima kabupaten di Sulbar untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada Polman.
Bahkan, juga diminta partisipasi dari Panwaslu Kabupaten Pinrang sebagai daerah tetangga untuk ikut membantu proses pengawasan.
“Mulai dari tingkat kabupaten sampai ketingkat Panitia Pengawas Lapangan (PPL) kita libatkan semua,” imbau Nasrullah.
Dia menyampaikan, perhatian khusus yang diberikan Bawaslu RI pada pesta demokrasi di Polman ini, selain karena potensi kerawanan terjadinya pelanggaran sangat besar, juga Pilkada Polman sekaligus menjadi percontohan pengawasan Pilkada secara terpadu dalam setiap Pilkada di Indonesia.
Jika hal itu berhasil, maka Bawaslu RI akan menularkan pengawasan secara terpadu bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Sehingga, pada Pilkada Polman, Bawaslu akan mengerahkan semua potensi dalam melakukan proses pengawasan yang akan segera berlangsung hari ini.
“Bawaslu akan mengepung proses pengawasan dari segala arah dan penjuru untuk mencegah terjadinya mobilisasi massa dan pelanggaran lainnya,”tandas Nasrullah.
Nasrullah bahkan menegaskan, dalam pengawasan yang dilakukan, Bawaslu tidak akan main-main. Jika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, siapapun dia, akan langsung di tangkap.
Beberapa titik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Polman adalah titik perbatasan seperti Paku-Pinrang, Messawa – Anreapi-Matangga, serta Tinambung – Majene.
Hanya saja, dalam pengawasan itu, ia juga berharap partisipasi ormas untuk ikut membantu dalam mengawasi jalannya Pilkada.
Ketua Bawaslu Sulbar, Busran menyampaikan, selain PPL, saat ini, tim yang dibentuk sudah disebar di berbagai wilayah untuk melakukan pengawasan.
Pengawasan secara terpadu mulai dari Bawaslu pusat hingga kabupaten dan PPL tersebut tentu bisa mencegah terjadinya pelanggaran. “Paling tidak, diminimalisir gerakan yang melanggar proses demokrasi ini,” singkat Busran.
Berdasarkan hasil pengamatan Bawaslu menjelang hari pencoblosan Pilkada Polman, potensi pelanggaran seperti mobilisasi massa dari luar, serta pelanggaran lainnya sangat rawan terjadi. Bahkan, serangan money politics sudah mulai tercium oleh Bawaslu.
“Untuk mengantisipasi potensi-potensi pelanggaran itu, maka kami dari Bawaslu harus turun mendampingi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kabupaten,” kata Pimpinan Bawaslu RI Nasrullah, kepada wartawan di Hotel Lilianto, Senin, (7/10/2013).
Dia menyampaikan, dalam memaksimalkan proses pengawasan di lapangan, Bawaslu telah menginstruksikan kepada Bawaslu provinsi, dan Panwaslu dari lima kabupaten di Sulbar untuk terlibat dalam pengawasan Pilkada Polman.
Bahkan, juga diminta partisipasi dari Panwaslu Kabupaten Pinrang sebagai daerah tetangga untuk ikut membantu proses pengawasan.
“Mulai dari tingkat kabupaten sampai ketingkat Panitia Pengawas Lapangan (PPL) kita libatkan semua,” imbau Nasrullah.
Dia menyampaikan, perhatian khusus yang diberikan Bawaslu RI pada pesta demokrasi di Polman ini, selain karena potensi kerawanan terjadinya pelanggaran sangat besar, juga Pilkada Polman sekaligus menjadi percontohan pengawasan Pilkada secara terpadu dalam setiap Pilkada di Indonesia.
Jika hal itu berhasil, maka Bawaslu RI akan menularkan pengawasan secara terpadu bagi daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Sehingga, pada Pilkada Polman, Bawaslu akan mengerahkan semua potensi dalam melakukan proses pengawasan yang akan segera berlangsung hari ini.
“Bawaslu akan mengepung proses pengawasan dari segala arah dan penjuru untuk mencegah terjadinya mobilisasi massa dan pelanggaran lainnya,”tandas Nasrullah.
Nasrullah bahkan menegaskan, dalam pengawasan yang dilakukan, Bawaslu tidak akan main-main. Jika ada yang kedapatan melakukan pelanggaran, siapapun dia, akan langsung di tangkap.
Beberapa titik yang menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan pengawasan Pilkada Polman adalah titik perbatasan seperti Paku-Pinrang, Messawa – Anreapi-Matangga, serta Tinambung – Majene.
Hanya saja, dalam pengawasan itu, ia juga berharap partisipasi ormas untuk ikut membantu dalam mengawasi jalannya Pilkada.
Ketua Bawaslu Sulbar, Busran menyampaikan, selain PPL, saat ini, tim yang dibentuk sudah disebar di berbagai wilayah untuk melakukan pengawasan.
Pengawasan secara terpadu mulai dari Bawaslu pusat hingga kabupaten dan PPL tersebut tentu bisa mencegah terjadinya pelanggaran. “Paling tidak, diminimalisir gerakan yang melanggar proses demokrasi ini,” singkat Busran.
(lns)
