PKMS tetap prioritas Pemkot Solo
Minggu, 06 Oktober 2013 - 13:23 WIB
PKMS tetap prioritas Pemkot Solo
A
A
A
Sindonews.com - Program pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) yang digalakkan Pemkot Solo, Jawa Tengah, tak bergeming meski program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diberlakukan mulai tahun depan. Pemkot Solo tetap mengalokasikan APBD untuk jaminan kesehatan keluarga miskin yang tak ter-cover program pusat.
Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Solo Siti Wahyuningsih memastikan dua program jaminan kesehatan tersebut tidak akan saling tumpang tindih. Sistem JKN menyasar jaminan kesehatan yang dikelola PT Askes bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, peserta Jamkesmas dan peserta asuransi kesehatan lainnya.
Adapun sasaran PKMS adalah penduduk Solo di luar jaminan kesehatan tersebut alias bukan sasaran JKN. Dikatakan dia, belum siapnya Kota Solo ikut program JKN disebabkan aspek tanggung jawab kepada penduduknya.
“Sesuai amanat UU, program JKN mutlak diberlakukan di Indonesia. Tetapi, Solo sudah memutuskan akan mengikuti program itu pada 2019 nanti. Soalnya kalau PKMS dihapus sekarang, maka warga miskin yang tak punya asuransi akan kehilangan jaminan kesehatan. Itu karena JKN hanya mengkaver peserta Jamkesmas,” ungkap Wahyuningsih, Minggu (06/10/2013).
Pemkot membuka kesempatan keikutsertaan warga Solo di luar asuransi reguler, untuk bergabung jadi peserta PKMS. Jumlah peserta PKMS saat ini mencapai 24.068 jiwa untuk jenis gold dan 230.647 keluarga untuk jenis silver.
Berdasarkan perhitungan DKK, pengelolaan program jaminan kesehatan daerah terhitung lebih menguntungkan di bidang keuangan. Untuk PKMS, APBD menanggung premi senilai Rp7.200 per jiwa per bulan. Sementara jika dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka pemerintah daerah dikenai premi Rp19.225 per jiwa per bulan.
“Kita harus siap sedikitnya Rp63 miliar per tahun jika jaminan kesehatan warga Solo dikelola BPJS. Tidak ada pengembalian sisa. Sedangkan, PKMS pada tahun lalu masih bersisa Rp11 miliar yang bisa dianggarkan lagi di tahun berikutnya dari total alokasi Rp21 miliar pada 2012 untuk program PKMS bersumber APBD,” lanjutnya.
Kepala Dinas Kesehatan (DKK) Solo Siti Wahyuningsih memastikan dua program jaminan kesehatan tersebut tidak akan saling tumpang tindih. Sistem JKN menyasar jaminan kesehatan yang dikelola PT Askes bagi kalangan pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/Polri, peserta Jamkesmas dan peserta asuransi kesehatan lainnya.
Adapun sasaran PKMS adalah penduduk Solo di luar jaminan kesehatan tersebut alias bukan sasaran JKN. Dikatakan dia, belum siapnya Kota Solo ikut program JKN disebabkan aspek tanggung jawab kepada penduduknya.
“Sesuai amanat UU, program JKN mutlak diberlakukan di Indonesia. Tetapi, Solo sudah memutuskan akan mengikuti program itu pada 2019 nanti. Soalnya kalau PKMS dihapus sekarang, maka warga miskin yang tak punya asuransi akan kehilangan jaminan kesehatan. Itu karena JKN hanya mengkaver peserta Jamkesmas,” ungkap Wahyuningsih, Minggu (06/10/2013).
Pemkot membuka kesempatan keikutsertaan warga Solo di luar asuransi reguler, untuk bergabung jadi peserta PKMS. Jumlah peserta PKMS saat ini mencapai 24.068 jiwa untuk jenis gold dan 230.647 keluarga untuk jenis silver.
Berdasarkan perhitungan DKK, pengelolaan program jaminan kesehatan daerah terhitung lebih menguntungkan di bidang keuangan. Untuk PKMS, APBD menanggung premi senilai Rp7.200 per jiwa per bulan. Sementara jika dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka pemerintah daerah dikenai premi Rp19.225 per jiwa per bulan.
“Kita harus siap sedikitnya Rp63 miliar per tahun jika jaminan kesehatan warga Solo dikelola BPJS. Tidak ada pengembalian sisa. Sedangkan, PKMS pada tahun lalu masih bersisa Rp11 miliar yang bisa dianggarkan lagi di tahun berikutnya dari total alokasi Rp21 miliar pada 2012 untuk program PKMS bersumber APBD,” lanjutnya.
(kur)
