Wawalkot tegaskan Depok harus perbaiki kualitas KLA
Rabu, 28 Agustus 2013 - 09:38 WIB
Wawalkot tegaskan Depok harus perbaiki kualitas KLA
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad menegaskan, Depok masih harus memperbaiki kualitas pelayanan publik untuk dapat menerima slogan Kota Layak Anak (KLA).
Idris mengakui, belum ada gedung dinas pelayan masyarakat yang memiliki ruang tunggu khusus anak dan ibu. Terlihat saat ada balita dan ibu harus berdiri mengantre mengurus akte kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Masih harus banyak pembenahan sehingga penyematan KLA bisa diterima. Ini salah satu indikator untuk menerapkan dan menyatakan Depok sebagai kota percontohan KLA. Sekarang bisa dilihat jika dinas yang ada tidak punya ruang khusus bagi anak untuk menunggu orang tuanya mengurus berkas," kata Idrisdi Balai kota Depok, Rabu (28/8/2013).
Dari hasil pantauannya rasa tak nyaman para ibu-ibu yang membawa balitanya datang ke gedung dinas terlihat. Misalnya, mereka membiarkan balita bermain ditengah antrean pengurusan administrasi yang dipenuhi orang dewasa.
Para ibu itu juga harus keluar dari gedung dinas untuk memberikan ASI ekslusif karena tak tersedia ruang menyusui. Selain itu, mereka pun harus berdiri cukup lama menunggu tempat duduk yang kosong untuk mendapatkan berkas administrasi.
"Anak akhirnya rewel dan menangis di dalam ruangan. Seharusnya kenyamanan bagi mereka diutamakan sehingga anak yang dibawa tidak bosan dan dapat bermain sambil menunggu berkas selesai. Makanya saya bilang tadi belum pantas mendapatkan KLA karena fasilitas belum terpenuhi," tandasnya.
Dikatakan Idris, ada beberapa dinas sentral yang harus diberikan fasilitas KLA, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPMP2T).
Kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, hingga Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset. Pasalnya, ketujuh dinas itu kerap di datangi masyarakat untuk mengurus beragam keperluan administrasi.
"Belum ada ruang khusus buat anak di dinas pelayan ini. Makanya sekarang ini sedang kami evaluasi agar perwujudan KLA bisa tercapai. Kasihan kan jika ini terus dibiarkan, sedangkan kota atau kabupaten lain sudah memiliki ruangan itu bagi anak dan ibu. Jadi harus ada perubahan agar penyematan KLA pantas kami terima," tutupnya.
Idris mengakui, belum ada gedung dinas pelayan masyarakat yang memiliki ruang tunggu khusus anak dan ibu. Terlihat saat ada balita dan ibu harus berdiri mengantre mengurus akte kelahiran dan kartu tanda penduduk (KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
"Masih harus banyak pembenahan sehingga penyematan KLA bisa diterima. Ini salah satu indikator untuk menerapkan dan menyatakan Depok sebagai kota percontohan KLA. Sekarang bisa dilihat jika dinas yang ada tidak punya ruang khusus bagi anak untuk menunggu orang tuanya mengurus berkas," kata Idrisdi Balai kota Depok, Rabu (28/8/2013).
Dari hasil pantauannya rasa tak nyaman para ibu-ibu yang membawa balitanya datang ke gedung dinas terlihat. Misalnya, mereka membiarkan balita bermain ditengah antrean pengurusan administrasi yang dipenuhi orang dewasa.
Para ibu itu juga harus keluar dari gedung dinas untuk memberikan ASI ekslusif karena tak tersedia ruang menyusui. Selain itu, mereka pun harus berdiri cukup lama menunggu tempat duduk yang kosong untuk mendapatkan berkas administrasi.
"Anak akhirnya rewel dan menangis di dalam ruangan. Seharusnya kenyamanan bagi mereka diutamakan sehingga anak yang dibawa tidak bosan dan dapat bermain sambil menunggu berkas selesai. Makanya saya bilang tadi belum pantas mendapatkan KLA karena fasilitas belum terpenuhi," tandasnya.
Dikatakan Idris, ada beberapa dinas sentral yang harus diberikan fasilitas KLA, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perijinan Terpadu (BPMP2T).
Kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, hingga Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset. Pasalnya, ketujuh dinas itu kerap di datangi masyarakat untuk mengurus beragam keperluan administrasi.
"Belum ada ruang khusus buat anak di dinas pelayan ini. Makanya sekarang ini sedang kami evaluasi agar perwujudan KLA bisa tercapai. Kasihan kan jika ini terus dibiarkan, sedangkan kota atau kabupaten lain sudah memiliki ruangan itu bagi anak dan ibu. Jadi harus ada perubahan agar penyematan KLA pantas kami terima," tutupnya.
(ysw)
