Dewan Adat sebut rekonsiliasi telah gagal
Selasa, 27 Agustus 2013 - 22:51 WIB
Dewan Adat sebut rekonsiliasi telah gagal
A
A
A
Sindonews.com - Keberadaan rekonsiliasi yang sudah dilakukan mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) dirasakan tidak ada manfaatnya. Pernyataan itu disampaikan oleh salah seorang anggota Dewan adat yang juga Wakil Pengageng Museum dan Pariwisata, KP Satriyo Hadinagoro saat ditemui wartawan di Kori Kamandungan, Selasa (27/8/2013).
Menurutnya, rekonsiliasi yang pernah dilakukan dulu, tidak banyak memberikan manfaat. Pasalnya, rekonsiliasi dilakukan sepihak dan tidak melibatkan Dewan Adat selaku pemangku adat di Keraton Kasunanan Surakarta.
"Banyak pihak-pihak yang urun rembug tapi tidak mengetahui duduk persoalannya. Harusnya tahu di Kraton itu ada Living Heritages bukan Dead Heritages. Ada kaidah-kaidah budaya dan tata cara yang dilakukan, jangan hanya asal urun rembug," ujarnya.
Disinggung kapan konflik ini akan selesai, Satriyo mengaku tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hanya saja, ia mengatakan konflik ini akan selesai, jika segala sesuatunya kembali pada awal mulannya.
"Ya harus ngakoni nek salah ya ngaku salah. Ini persoalan akan selesai kalau kembali ke gitoknya. Sebagai trah mataram harus kedepankan warisan budaya dari leluhur," jelasnya.
Meski demikian, jika nantinya akan ada lagi mediasi dari pemerintah, Satriyo mengatakan pihaknya siap mengikuti. Hanya saja, ia berharap proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah jangan lagi seperti dulu.
"Semua pihak harus dilibatkan. Jangan seperti dulu. Sebenarnya sebelum kejadian kemarin, Pak Rudy (Wali kota) sudah punya keinginan untuk mengadakan mediasi, tapi hingga sekarang belum terlaksana," katanya.
Terkait pemecatan Sinuhun, Satriyo mengatakan hal itu terjadi lantaran Sinuhun sudah menyalahi aturan adat yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Menurutnya sebagai seorang raja, Sinuhun tidak bisa berbuat seenaknya dan harus mentaati aturan adat yang berlaku," jelasnya.
Disinggung mengenai posisi Sinuhun sebagai raja atau hanya sekedar simbol belaka, Satriyo tidak memberikan jawaban secara pasti. Ia mengatakan sosok Sinuhun adalah simbol yang juga punya tuntunan didalamnua. "Sosok Raja itu jadi panutan. Sedangkan kalau bicara hak dan kewajiban sebagai seorang raja, ia harus melakukan kewajiban terlebih dahulu," jelasnya.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan jika nantinya mediasi dilakukan, pihaknya berjanji akan melibatkan semua pihak. "Nanti semua pihak akan kita libatkan. Dan mediasi harus selesai dan tidak selesai di tengah-tengah," katanya.
Sementara itu, kisruh di Keraton Kasunanan Surakarta yang berlangsung kemarin malam menjadi sorotan dikalangan DPRD solo. Sejumlah anggota dewan menyayangkan konflik yang hingga kini terus berlangsung dan tidak segera mendapatkan titik temu. Konflik yang kemarin melibatkan warga Baluwarti, dianggap menjadi pertanda bahwa nilai-nilai budaya yang ada di Keraton sudah mulai luntur.
Ketua komisi IV DPRD Solo yang juga warga Baluwarti, Teguh Prakosa mengatakan konflik warga Baluwarti terjadi lantaran ratusan orang luar yang berada di dalam keraton. Menurutnya warga merasa terganggu dan terancam dengan keberadaan orang-orang tersebut. “Ratusan orang itu, diketahui merupakan perkumpulan perguruan silat SH Teratai. Sebenarnya warga sekitar keraton, tidak akan terlibat jika tidak sampai mengganggu warga,” katanya, Senin 26 Agustus 2013.
Menurutnya, rekonsiliasi yang pernah dilakukan dulu, tidak banyak memberikan manfaat. Pasalnya, rekonsiliasi dilakukan sepihak dan tidak melibatkan Dewan Adat selaku pemangku adat di Keraton Kasunanan Surakarta.
"Banyak pihak-pihak yang urun rembug tapi tidak mengetahui duduk persoalannya. Harusnya tahu di Kraton itu ada Living Heritages bukan Dead Heritages. Ada kaidah-kaidah budaya dan tata cara yang dilakukan, jangan hanya asal urun rembug," ujarnya.
Disinggung kapan konflik ini akan selesai, Satriyo mengaku tidak bisa memberikan jawaban pasti. Hanya saja, ia mengatakan konflik ini akan selesai, jika segala sesuatunya kembali pada awal mulannya.
"Ya harus ngakoni nek salah ya ngaku salah. Ini persoalan akan selesai kalau kembali ke gitoknya. Sebagai trah mataram harus kedepankan warisan budaya dari leluhur," jelasnya.
Meski demikian, jika nantinya akan ada lagi mediasi dari pemerintah, Satriyo mengatakan pihaknya siap mengikuti. Hanya saja, ia berharap proses mediasi yang dilakukan oleh pemerintah jangan lagi seperti dulu.
"Semua pihak harus dilibatkan. Jangan seperti dulu. Sebenarnya sebelum kejadian kemarin, Pak Rudy (Wali kota) sudah punya keinginan untuk mengadakan mediasi, tapi hingga sekarang belum terlaksana," katanya.
Terkait pemecatan Sinuhun, Satriyo mengatakan hal itu terjadi lantaran Sinuhun sudah menyalahi aturan adat yang berlaku di Keraton Kasunanan Surakarta. Menurutnya sebagai seorang raja, Sinuhun tidak bisa berbuat seenaknya dan harus mentaati aturan adat yang berlaku," jelasnya.
Disinggung mengenai posisi Sinuhun sebagai raja atau hanya sekedar simbol belaka, Satriyo tidak memberikan jawaban secara pasti. Ia mengatakan sosok Sinuhun adalah simbol yang juga punya tuntunan didalamnua. "Sosok Raja itu jadi panutan. Sedangkan kalau bicara hak dan kewajiban sebagai seorang raja, ia harus melakukan kewajiban terlebih dahulu," jelasnya.
Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan jika nantinya mediasi dilakukan, pihaknya berjanji akan melibatkan semua pihak. "Nanti semua pihak akan kita libatkan. Dan mediasi harus selesai dan tidak selesai di tengah-tengah," katanya.
Sementara itu, kisruh di Keraton Kasunanan Surakarta yang berlangsung kemarin malam menjadi sorotan dikalangan DPRD solo. Sejumlah anggota dewan menyayangkan konflik yang hingga kini terus berlangsung dan tidak segera mendapatkan titik temu. Konflik yang kemarin melibatkan warga Baluwarti, dianggap menjadi pertanda bahwa nilai-nilai budaya yang ada di Keraton sudah mulai luntur.
Ketua komisi IV DPRD Solo yang juga warga Baluwarti, Teguh Prakosa mengatakan konflik warga Baluwarti terjadi lantaran ratusan orang luar yang berada di dalam keraton. Menurutnya warga merasa terganggu dan terancam dengan keberadaan orang-orang tersebut. “Ratusan orang itu, diketahui merupakan perkumpulan perguruan silat SH Teratai. Sebenarnya warga sekitar keraton, tidak akan terlibat jika tidak sampai mengganggu warga,” katanya, Senin 26 Agustus 2013.
(maf)
