Pilgub Jatim, banyak warga belum tahu profil calon

Sindonews.com - Pesta demokrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tinggal dua hari. Namun demikian banyak orang mengaku tidak mengetahui profil masing-masing kandidat yang bertarung dalam Pilgub 29 Agustus 2013 itu.

Hal ini diketahui berdasarkan riset tim analis Pemilu Malang Corruption Watch terhadap 250 responden mulai Juli-Agustus 2013. Dari hasil riset tersebut, hanya 23 persen saja yang menjawab mengetahui profil para calon gubernur yang maju.

"Sebanyak 77 persen menjawab tidak tahu," kata koordinator tim analis pemilu MCW, Zakariya Wiyahya, Selasa (27/8/2013).

Menurutnya, banyaknya warga yang tidak mengetahui profil para calon ini merupakan masalah serius dalam proses berdemokrasi. Pilgub ini, kata Yahya, yang seharusnya merupakan penyerahan mandat warga Jawa Timur kepada calon pemimpinnya hanya menjadi ritual lima tahunan yang tanpa arti.

"Warga tidak diberikan kesempatan untuk memilih calon pemimpin yang mereka kenal. Bagaimana warga akan memilih dengan akal sehat, kalau profil calonnya saja mereka tidak tahu," kata Yahya.

Ia menambahkan, meski riset hanya menyasar warga Kota Malang saja, namun hasilnya bisa dijadikan gambaran secara umum bagi wilayah Jatim lainnya.

Sebab, warga Kota Malang saja yang notabene memiliki kultur pendidikan, perkotaan, serta berdekatan dengan ibu Kota Provinsi Jatim masih banyak yang tidak mengetahui profil para calon apalagi daerah terpencil lainnya.

Selain pertanyaan mengenai profil calon gubernur, dalam riset ini juga ditanyakan soal visi-misi dan program kerja calon yang maju dalam pilgub. Hasilnya 76 persen dari 250 orang responden menjawab tidak mengetahui visi-misi dan program kerja calon pemimpinnya. Sisanya 24 persen mengaku mengetahuinya.

Soal tahapan pilgub juga demikian, 74 persen warga Kota Malang belum mengetahui tahapan Pilgub dan hanya 26 persen saja yang mengetahuinya. Menurut yahya, ini menunjukkan jika sosialisasi yang dilakukan KPU kepada pemilih di daerah belum maksimal.

"Sosialisasi yang dilakukan KPU seharusnya menyasar sampai kelompok masyarakat yang paling bawah," ujar Yahya.