Gus Sholah anggap KPUD Jatim tak profesional
Gus Sholah anggap KPUD Jatim tak profesional
A
A
A
Sindonews.com - Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Shalahuddin Wahid atau biasa dikenal Gus Sholah menganggap kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi Jawa Timur (Jatim) tak profesional.
Menurut Gus Sholah, sikap pasangan Khoffifah Indar Parawansah dan Herman S Sumawiredja (Khoffifah-Herman) yang mengadukan kasus pencoretan dari daftar peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, menunjukan KPUD Jatim tidak bekerja secara independen dan profesional.
"Kalau profesional kan tidak diadukan. Karena diragukan profesionalitasnya maka diadukan," kata Gus Sholah, di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Dirinya percaya, pasangan Khoffifah-Herman akan mendapatkan hak kontitusinya untuk terdaftar kembali menjadi kandidat peserta Cagub-Cawagub Provinsi Jatim. Dia percaya, sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengabulkan permohonan pasangan Khoffifah-Herman.
"Insya Allah dikabulkan, walaupun saya tidak mengikuti dari awal. Apa yang terjadi kemarin kan mestinya jelas kok tidak ada ganda, dianggap ganda," ujarnya.
Namun demikian, dirinya berharap seandainya sidang DKPP secara etis memutus bersalah pihak KPUD Jatim, maka secara pribadi dirinya berharap para komisioner KPUD hanya mendapat sanksi teguran saja tanpa pemecatan.
"Tentunya kami mengharapkan dipulihkan. Kalau komisionernya di berhentikan itu tidak penting menurut saya. Cukup dengan peringatan keras saja," pintanya.
Untuk diketahui, DKPP akhirnya menunda keputusan hasil sidang kode etik terhadap pihak pengadu (Khoffifah-Herman) dan teradu (Komisioner KPUD Jatim). Pengunduran keputusan tersebut karena masih akan dilakukan rapat internal DKPP untuk menilai dan menyimpulkan pemeriksaan materi sidang dari awal.
Menurut Gus Sholah, sikap pasangan Khoffifah Indar Parawansah dan Herman S Sumawiredja (Khoffifah-Herman) yang mengadukan kasus pencoretan dari daftar peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim, menunjukan KPUD Jatim tidak bekerja secara independen dan profesional.
"Kalau profesional kan tidak diadukan. Karena diragukan profesionalitasnya maka diadukan," kata Gus Sholah, di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (29/7/2013).
Dirinya percaya, pasangan Khoffifah-Herman akan mendapatkan hak kontitusinya untuk terdaftar kembali menjadi kandidat peserta Cagub-Cawagub Provinsi Jatim. Dia percaya, sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mengabulkan permohonan pasangan Khoffifah-Herman.
"Insya Allah dikabulkan, walaupun saya tidak mengikuti dari awal. Apa yang terjadi kemarin kan mestinya jelas kok tidak ada ganda, dianggap ganda," ujarnya.
Namun demikian, dirinya berharap seandainya sidang DKPP secara etis memutus bersalah pihak KPUD Jatim, maka secara pribadi dirinya berharap para komisioner KPUD hanya mendapat sanksi teguran saja tanpa pemecatan.
"Tentunya kami mengharapkan dipulihkan. Kalau komisionernya di berhentikan itu tidak penting menurut saya. Cukup dengan peringatan keras saja," pintanya.
Untuk diketahui, DKPP akhirnya menunda keputusan hasil sidang kode etik terhadap pihak pengadu (Khoffifah-Herman) dan teradu (Komisioner KPUD Jatim). Pengunduran keputusan tersebut karena masih akan dilakukan rapat internal DKPP untuk menilai dan menyimpulkan pemeriksaan materi sidang dari awal.
(rsa)
Explore More