Penataan kepegawaian Pemkot Yogya belum terpola
Selasa, 09 Juli 2013 - 19:28 WIB
Penataan kepegawaian Pemkot Yogya belum terpola
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta belum memiliki pola dalam penataan kepegawaian, terutama mekanisme jenjang karir bagi pegawai.
Hal itu dapat dilihat dari adanya kekosongan jabatan tertentu ketika pejabatnya memasuki masa pensiun dan tidak segera diisi karena belum ada penggantinya. Selain itu, Pemkot dinilai sering melakukan perombakan pegawai.
Dalam catatan DPRD Yogyakarta sampai saat ini sudah enam kali terjadi perombakan pegawai.
“Ini menunjukkan pola penataan kepegawaian tidak baik, dan proses pengisian jabatan lemah,” ungkap anggota komisi A DPRD Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti, Selasa (9/7/2013)
Menurut Bambang, agar permasalahan itu tidak terulang, maka perlu adanya rumusan tentang pola karir dan proses penataan kepegawaian. Seringnya perombakan dilakukan selain akan berdampak jalannya roda pemerintahan, juga berdampak bagi pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.
Tidak berjalannya sistem dan mekanisme pola karir yang baik, maka saat akan terjadi pergantian jabatan selalu menimbulkan polemik dan ada kepentingan tertentu.
“Dengan kondisi ini juga menyebabkan penataaan kepegawain menjadi tidak sehat,” tandasnya.
Hal itu dapat dilihat dari adanya kekosongan jabatan tertentu ketika pejabatnya memasuki masa pensiun dan tidak segera diisi karena belum ada penggantinya. Selain itu, Pemkot dinilai sering melakukan perombakan pegawai.
Dalam catatan DPRD Yogyakarta sampai saat ini sudah enam kali terjadi perombakan pegawai.
“Ini menunjukkan pola penataan kepegawaian tidak baik, dan proses pengisian jabatan lemah,” ungkap anggota komisi A DPRD Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti, Selasa (9/7/2013)
Menurut Bambang, agar permasalahan itu tidak terulang, maka perlu adanya rumusan tentang pola karir dan proses penataan kepegawaian. Seringnya perombakan dilakukan selain akan berdampak jalannya roda pemerintahan, juga berdampak bagi pegawai negeri sipil (PNS) itu sendiri.
Tidak berjalannya sistem dan mekanisme pola karir yang baik, maka saat akan terjadi pergantian jabatan selalu menimbulkan polemik dan ada kepentingan tertentu.
“Dengan kondisi ini juga menyebabkan penataaan kepegawain menjadi tidak sehat,” tandasnya.
(lns)
