Orang dekat Wali Kota Surabaya resmi jadi Sekkota
Sabtu, 06 Juli 2013 - 00:05 WIB
Orang dekat Wali Kota Surabaya resmi jadi Sekkota
A
A
A
Sindonews.com - Keinginan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk menempatkan orang dekatnya menjabat posisi strategis kini terwujud. Hari ini, secara resmi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Hendro Gunawan dilantik menjadi Sekretaris Kota (Sekkota).
Terpilihnya Hendro menjadi suksesor Sukamto Hadi yang kini masih menjalani hukuman di penjara karena kasus gratifikasi sudah diprediksi lama. Sebab, Risma ngotot Hendro yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam membangun Kota Pahlawan mengantikan posisi Soekamto Hadi.
Sebelumnya, nama Hendro sudah diajukan Risma ketika Sukamto Hadi mengundurkan diri. namun, karena terganjal kepangkatan, Hendro akhirnya tersisih dan jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekkota diberikan pada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati. Tak sampai tiga bulan, posisi Erna pun langsung diganti Hendro ketika kepangkatannya sudah memenuhi syarat menjadi Sekkota.
Pengangkatan Hendro tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/426/212/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan. Surat tertanggal 18 Juni 2013 itu juga menyatakan bahwa Hendro resmi menjalankan peran barunya terhitung sejak tanggal pelantikan.
Posisi sebagai Kepala Bappeko kini diambilalih oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Agus Imam Sonhaji. Sementara itu, DCKTR dipimpin Eri Cahyadi dengan status pelaksana tugas (Plt). Dia juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan di dinas yang sama.
Selain kedua pejabat teras itu, Risma juga mengangkat Febria Rachmanita sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Febria selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Plt Kadinkes menggantikan Esty Martiana Rachmie yang pensiun beberapa waktu lalu. Namun, baru sekarang statusnya ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Eko Agus Supiadi diberi mandat baru dengan memimpin Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal. Posisinya di Disperdagin diisi Widodo Suryantoro yang sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian.
Pelantikan Sekkota kali ini mendobrak tradisi yang ada. Selama ini, prosesi pengambilan sumpah Sekkota selalu dilaksanakan tersendiri, tidak digabung dengan pelantikan pejabat lain. Sehingga banyak pihak yang mempertanyakan keputusan wali kota tersebut untuk melantik secara bersamaan.
Wali Kota Tri Rismaharini menuturkan, mutasi atau perpindahan jabatan merupakan suatu hal yang lumrah. Termasuk Sekkota juga sama-sama sebagai abdi masyarakat. Sehingga tak ada aturan khusus yang harus tersendiri.
“Jabatan adalah amanah. Yang terpenting bagaimana menjalankan tugas baru dengan sebaik-baiknya,” ujar Risma seusai pelantikan, Jumat (5/7/2013).
Risma juga menjelaskan, pergeseran posisi di lingkup pemkot dilakukan bukan atas dasar suka atau tidak suka, melainkan dengan mempertimbangkan penempatan pejabat sesuai kompetensinya. “Saya juga menekankan para camat dan lurah lebih rajin turun ke masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Yayuk Eko Agustin mengatakan, total pejabat yang dimutasi sebanyak 187 orang. Rinciannya, promosi 106 orang dan rotasi 81 orang. Jika dilihat berdasar eselon, eselon IIa satu orang, IIb enam orang, IIIa 12 orang, IIIb 23 orang, IVa 110 orang, dan IVb 35 orang.
Terpilihnya Hendro menjadi suksesor Sukamto Hadi yang kini masih menjalani hukuman di penjara karena kasus gratifikasi sudah diprediksi lama. Sebab, Risma ngotot Hendro yang selama ini menjadi tangan kanannya dalam membangun Kota Pahlawan mengantikan posisi Soekamto Hadi.
Sebelumnya, nama Hendro sudah diajukan Risma ketika Sukamto Hadi mengundurkan diri. namun, karena terganjal kepangkatan, Hendro akhirnya tersisih dan jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekkota diberikan pada Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati. Tak sampai tiga bulan, posisi Erna pun langsung diganti Hendro ketika kepangkatannya sudah memenuhi syarat menjadi Sekkota.
Pengangkatan Hendro tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Timur nomor 821.2/426/212/2013 tentang Pengangkatan dalam Jabatan. Surat tertanggal 18 Juni 2013 itu juga menyatakan bahwa Hendro resmi menjalankan peran barunya terhitung sejak tanggal pelantikan.
Posisi sebagai Kepala Bappeko kini diambilalih oleh Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Agus Imam Sonhaji. Sementara itu, DCKTR dipimpin Eri Cahyadi dengan status pelaksana tugas (Plt). Dia juga merangkap jabatan sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan di dinas yang sama.
Selain kedua pejabat teras itu, Risma juga mengangkat Febria Rachmanita sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes). Febria selama ini sudah menjalankan tugasnya sebagai Plt Kadinkes menggantikan Esty Martiana Rachmie yang pensiun beberapa waktu lalu. Namun, baru sekarang statusnya ditetapkan sebagai pejabat definitif.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Eko Agus Supiadi diberi mandat baru dengan memimpin Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal. Posisinya di Disperdagin diisi Widodo Suryantoro yang sebelumnya menjabat Kabag Perekonomian.
Pelantikan Sekkota kali ini mendobrak tradisi yang ada. Selama ini, prosesi pengambilan sumpah Sekkota selalu dilaksanakan tersendiri, tidak digabung dengan pelantikan pejabat lain. Sehingga banyak pihak yang mempertanyakan keputusan wali kota tersebut untuk melantik secara bersamaan.
Wali Kota Tri Rismaharini menuturkan, mutasi atau perpindahan jabatan merupakan suatu hal yang lumrah. Termasuk Sekkota juga sama-sama sebagai abdi masyarakat. Sehingga tak ada aturan khusus yang harus tersendiri.
“Jabatan adalah amanah. Yang terpenting bagaimana menjalankan tugas baru dengan sebaik-baiknya,” ujar Risma seusai pelantikan, Jumat (5/7/2013).
Risma juga menjelaskan, pergeseran posisi di lingkup pemkot dilakukan bukan atas dasar suka atau tidak suka, melainkan dengan mempertimbangkan penempatan pejabat sesuai kompetensinya. “Saya juga menekankan para camat dan lurah lebih rajin turun ke masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Yayuk Eko Agustin mengatakan, total pejabat yang dimutasi sebanyak 187 orang. Rinciannya, promosi 106 orang dan rotasi 81 orang. Jika dilihat berdasar eselon, eselon IIa satu orang, IIb enam orang, IIIa 12 orang, IIIb 23 orang, IVa 110 orang, dan IVb 35 orang.
(rsa)
