Ahok bantah seleksi kepala puskesmas dilelang
Senin, 10 Juni 2013 - 14:35 WIB
Ahok bantah seleksi kepala puskesmas dilelang
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah, sistem pemilihan kepala Puskesmas dengan sistem lelang.
Menurut Ahok, panggilan populer Basuki Tjahaja Purnama, sistem perekrutan kepala Puskesmas melalui mekanisme promosi terbuka, bukan lelang.
"Bukan lelang tapi SPT, seleksi dan promosi terbuka," ujar Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Namun, rencana pemilihan Kepala Puskesmas sepenuhnya akan menggunakan pendanaan dari keputusan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yang sedang dalam pembahasan Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.
"Kita lagi mau ABT, termasuk kepala puskesmas itu ABT. Jadi, ada dana akan buka," jelas Ahok.
Selain itu, rencana seleksi dan promosi kepala Puskesmas akan dimasukkan dalam anggaran APBD perubahan. Kedua belah pihak, baik Pemprov DKI dan DPRD DKI berkewajiban untuk membahas anggaran tersebut di ABT.
"Iya masuk APBD. Bukan lelang tapi ya SPT," singkatnya.
Sementara itu, Ahok beralasan, rencana sistem promosi terbuka untuk kepala Puskesmas dimaksudkan agar didapatkan sistem pelayanan di puskesmas yang memadai, baik dari segi pelayanan petugas Puskesmas maupun fasilitas Puskesmas.
"Contoh, sekarang ada puskesmas yang lantainya lebih jorok dari halte bus. Bisa bayangkan sudah antri, sampe dokter ternyata tidak bisa alatnya, harus pindah ke rujukan dan antri lagi. Harusnya puskesmas yang ideal perawat sudah tanya, kalo gak bisa ditangani jangan sampai antri langsung dirujuk," tuturnya.
Sebelumnya, sistem promosi terbuka pernah dilakukan pemerintah Jakarta Baru, saat memilih pejabat di lingkungan Camat dan Lurah. Belakangan, Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya tidak menghendaki programnya disebut lelang, melainkan promosi terbuka.
Menurut Ahok, panggilan populer Basuki Tjahaja Purnama, sistem perekrutan kepala Puskesmas melalui mekanisme promosi terbuka, bukan lelang.
"Bukan lelang tapi SPT, seleksi dan promosi terbuka," ujar Ahok, di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/6/2013).
Namun, rencana pemilihan Kepala Puskesmas sepenuhnya akan menggunakan pendanaan dari keputusan Anggaran Biaya Tambahan (ABT), yang sedang dalam pembahasan Pemprov DKI dan DPRD DKI Jakarta.
"Kita lagi mau ABT, termasuk kepala puskesmas itu ABT. Jadi, ada dana akan buka," jelas Ahok.
Selain itu, rencana seleksi dan promosi kepala Puskesmas akan dimasukkan dalam anggaran APBD perubahan. Kedua belah pihak, baik Pemprov DKI dan DPRD DKI berkewajiban untuk membahas anggaran tersebut di ABT.
"Iya masuk APBD. Bukan lelang tapi ya SPT," singkatnya.
Sementara itu, Ahok beralasan, rencana sistem promosi terbuka untuk kepala Puskesmas dimaksudkan agar didapatkan sistem pelayanan di puskesmas yang memadai, baik dari segi pelayanan petugas Puskesmas maupun fasilitas Puskesmas.
"Contoh, sekarang ada puskesmas yang lantainya lebih jorok dari halte bus. Bisa bayangkan sudah antri, sampe dokter ternyata tidak bisa alatnya, harus pindah ke rujukan dan antri lagi. Harusnya puskesmas yang ideal perawat sudah tanya, kalo gak bisa ditangani jangan sampai antri langsung dirujuk," tuturnya.
Sebelumnya, sistem promosi terbuka pernah dilakukan pemerintah Jakarta Baru, saat memilih pejabat di lingkungan Camat dan Lurah. Belakangan, Gubernur Joko Widodo dan Wakilnya tidak menghendaki programnya disebut lelang, melainkan promosi terbuka.
(stb)
