Bandara Manokwari akan diblokade, penerbangan dikosongkan
Kamis, 25 April 2013 - 07:30 WIB
Bandara Manokwari akan diblokade, penerbangan dikosongkan
A
A
A
Sindonews.com - Rencana blokade Bandara Manokwari oleh pemilik hak ulayat, awal bulan Mei tahun 2013, diantisipasi oleh pihak Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat. Bahkan, pilihan untuk mengosongkan jadwal penerbangan sudah disiapkan.
“Ini sebagai langkah antisispasi adanya aksi anarkis dari yang menginginkan pembayaran ganti rugi tanah bandara. Jelas berimplikasi buruk terhadap penerbangan nasional,” jelas Planning Program Kantor Bandara Rendani Manokwari, Faisal Rahman, Kamis (25/4/2013).
Hal ini juga telah disampaikan kepada sejumlah maskapai dan akan diberitahukan kepada semua pesawat untuk menghentikan penerbangan ke Manokwari, awal Mei.
Rencana blokade bandara ini dinilai belum mendapat kejelasan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejauh ini belum ada deal pembayaran terhadap tuntutan pemilik ulayat.
Pemerintah provinsi Papua Barat dan Pemkab Manokwari diharapkan segera menyelesaikan masalah tanah yang masih menggantung, mengingat bandara adalah fasilitas umum yang vital sehingga harus diamankan. Pasalnya, masyarakat, pemerintah dan pelaku ekonomi yang memanfaatkan bandara untuk fasilitas utama keberangkatan dan pengiriman barang, jelas akan merugi.
Sebelumnya, para masyarakat pemilik hak ulayat yang terdiri dari lima kelompok berencana akan melakukan blokade Bandara Rendani Manokwari pada awal Mei jika hingga akhir April tuntutan sebesar Rp80 miliar tidak dipenuhi.
“Ini sebagai langkah antisispasi adanya aksi anarkis dari yang menginginkan pembayaran ganti rugi tanah bandara. Jelas berimplikasi buruk terhadap penerbangan nasional,” jelas Planning Program Kantor Bandara Rendani Manokwari, Faisal Rahman, Kamis (25/4/2013).
Hal ini juga telah disampaikan kepada sejumlah maskapai dan akan diberitahukan kepada semua pesawat untuk menghentikan penerbangan ke Manokwari, awal Mei.
Rencana blokade bandara ini dinilai belum mendapat kejelasan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejauh ini belum ada deal pembayaran terhadap tuntutan pemilik ulayat.
Pemerintah provinsi Papua Barat dan Pemkab Manokwari diharapkan segera menyelesaikan masalah tanah yang masih menggantung, mengingat bandara adalah fasilitas umum yang vital sehingga harus diamankan. Pasalnya, masyarakat, pemerintah dan pelaku ekonomi yang memanfaatkan bandara untuk fasilitas utama keberangkatan dan pengiriman barang, jelas akan merugi.
Sebelumnya, para masyarakat pemilik hak ulayat yang terdiri dari lima kelompok berencana akan melakukan blokade Bandara Rendani Manokwari pada awal Mei jika hingga akhir April tuntutan sebesar Rp80 miliar tidak dipenuhi.
(rsa)
