Dipatok Rp3 juta, Pilkades sepi peminat
Selasa, 16 April 2013 - 12:04 WIB
Dipatok Rp3 juta, Pilkades sepi peminat
A
A
A
Sindonews.com – Pendaftaran pemilihan kepala desa (pilkades) di Desa Wijimulyo, Nanggulan, Kulonprogo mencapai Rp3 juta. Akibat tinmgginya biaya pendaftaran, hingga kini belum satupun calon kades yang mau mendaftar.
Tingginya biaya pendaftaran pilkades ternyata karena pemerintah desa tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah kabupaten. Padahal, untuk menggelar pilkades, panitia membutuhkan anggaran hingga Rp80 juta.
Pujarasa Satuhu, salah satu warga mengatakan, akibat tingginya biaya belum ada satu pun warga yang mendaftarkan diri untuk bertarung dalam pilkades.
“Pendaftarannya dimulai 15-22 April. Pilkadesnya 15-16 Juni,” kata Pujarasa, Selasa (16/4/2013).
Kabag Tata Pemerintahan Desa, BPMPDPKB Kulonprogo Suryantoro mengatakan, Pemkab memang tidak mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelenggaraan pilkades.
Bantuan serupa terakhir kembali diberikan tahun 2010 lalu. Saat ini, biaya pilkades diserahkan kepada pemerintah desa.
“Sekarang tidak ada bantuan dana lagi, dan sudah diserahkan kepada desa disesuaikan kemampuan. Jadi memang cukup bervariasi antara Rp2-5 juta. Terakhir paling tinggi di Lendah Rp5 juta,” katanya
Tingginya biaya pendaftaran pilkades ternyata karena pemerintah desa tidak mendapat bantuan dana dari pemerintah kabupaten. Padahal, untuk menggelar pilkades, panitia membutuhkan anggaran hingga Rp80 juta.
Pujarasa Satuhu, salah satu warga mengatakan, akibat tingginya biaya belum ada satu pun warga yang mendaftarkan diri untuk bertarung dalam pilkades.
“Pendaftarannya dimulai 15-22 April. Pilkadesnya 15-16 Juni,” kata Pujarasa, Selasa (16/4/2013).
Kabag Tata Pemerintahan Desa, BPMPDPKB Kulonprogo Suryantoro mengatakan, Pemkab memang tidak mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelenggaraan pilkades.
Bantuan serupa terakhir kembali diberikan tahun 2010 lalu. Saat ini, biaya pilkades diserahkan kepada pemerintah desa.
“Sekarang tidak ada bantuan dana lagi, dan sudah diserahkan kepada desa disesuaikan kemampuan. Jadi memang cukup bervariasi antara Rp2-5 juta. Terakhir paling tinggi di Lendah Rp5 juta,” katanya
(ysw)
