Banyak Guru di Seruyan Diangkat Menjadi Pjs Kades, Bisa Jadi Masalah Baru
Kamis, 17 Maret 2022 - 09:57 WIB
loading...
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Arahman. iNews TV/Sigit
A
A
A
SERUYAN - Banyaknya desa di Kabupaten Seruyan, Kalteng yang masih belum melaksanakan pemilihan kepala desa (pilkades) membuat jabatan kepala desa (kades) diisi pejabat sementara (Pjs).
Hal ini tentu menjadi permasalahan baru. Belum lagi banyaknya desa yang sudah dijabat oleh Pjs Kades terlalu lama dan sudah beberapa kali berganti.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Arahman mengungkapkan, bahwa hal itu semakin diperparah dengan banyaknya Pjs Kades yang diangkat berlatar belakang sebagai guru.
"Dari 43 desa yang masih belum melaksanakan pilkades, hampir lebih dari 60 persen Pjs kadesnya diambil dari guru. Tentu ini menjadi suatu permasalahan tersendiri dan saya harap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya," katanya, Kamis (17/3/2022).
Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang mana Kabupaten Seruyan khususnya untuk wilayah pelosok masih kekurangan dan sangat memerlukan tambahan guru. "Sementara kita ini kekurang guru, tapi guru dijadikan sebagai Pjs kades. Kalau menurut saya inikan agak sedikit aneh," tambahnya. Baca: Berebut Lahan, 2 Kubu di Bangka Nyaris Bentrok.
Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk tidak mengangkat Pj kades yang berlatar belakang profesi guru atau tenaga pendidik. Baca Juga: Longsor Terjang 5 Titik di Bandung Barat, 2 Rumah Rusak Berat.
"Kita berharap kedepannya meskipun memang masih belum ada pilkades, setidaknya jangan sampai mengangkat Pj kades yang berlatar belakang profesi guru. Memang banyak desa yang dijabat oleh Pj kades, karena ada sekitar 43 desa belum melaksanakan pilkades," pungkasnya.
Hal ini tentu menjadi permasalahan baru. Belum lagi banyaknya desa yang sudah dijabat oleh Pjs Kades terlalu lama dan sudah beberapa kali berganti.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan Arahman mengungkapkan, bahwa hal itu semakin diperparah dengan banyaknya Pjs Kades yang diangkat berlatar belakang sebagai guru.
"Dari 43 desa yang masih belum melaksanakan pilkades, hampir lebih dari 60 persen Pjs kadesnya diambil dari guru. Tentu ini menjadi suatu permasalahan tersendiri dan saya harap hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya," katanya, Kamis (17/3/2022).
Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, yang mana Kabupaten Seruyan khususnya untuk wilayah pelosok masih kekurangan dan sangat memerlukan tambahan guru. "Sementara kita ini kekurang guru, tapi guru dijadikan sebagai Pjs kades. Kalau menurut saya inikan agak sedikit aneh," tambahnya. Baca: Berebut Lahan, 2 Kubu di Bangka Nyaris Bentrok.
Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk tidak mengangkat Pj kades yang berlatar belakang profesi guru atau tenaga pendidik. Baca Juga: Longsor Terjang 5 Titik di Bandung Barat, 2 Rumah Rusak Berat.
"Kita berharap kedepannya meskipun memang masih belum ada pilkades, setidaknya jangan sampai mengangkat Pj kades yang berlatar belakang profesi guru. Memang banyak desa yang dijabat oleh Pj kades, karena ada sekitar 43 desa belum melaksanakan pilkades," pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
