Bebani anggaran, Kulonprogo kaji pengelolaan alat berat
Selasa, 16 April 2013 - 09:53 WIB
Bebani anggaran, Kulonprogo kaji pengelolaan alat berat
A
A
A
Sindonews.com – Pemkab Kulonprogo akan mengkaji kemungkinan pengelolaan alat berat oleh institusi di luar Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Pasalnya, pengelolaan alat berat menyedot anggaran yang cukup besar.
Asisten Sekda II Kulonprogo Triyono mengatakan, ada dua opsi pengelolaan alat berat di luar DPU. Yakni oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) seperti halnya RSUD Wates.
“Masih akan dikaji dulu,” kata Triyono, Selasa (16/4/2013).
Menurut Triyono, dari dua opsi yang ada saat ini, BLUD paling memungkinkan mengelola alat berat. Sedangkan BUMD relatif lebih sulit karena harus berorientasi profit. Padahal, alat berat itu selama ini digunakan untuk kebutuhan pemkab selain untuk masyarakat.
“Jadi kita juga harus punya perhitungan berapa bear kebutuhan kami dan berapa besar kebutuhan masyarakat. Ini yang harus kami kaji. Tapi untuk saat ini rasanya sulit seandainya berorientasi profit. Jadi BLUD paling pas,” katanya.
Rencana pelimpahan pengelolaan alat berat milik pemkab dilontarkan sejak akhir tahun lalu. Biaya perawatan yang cukup besar membuat pemkab mencari alternatif agar tidaka memebani keuangan daerah. Apalagi pemasukan dari penyewaan tidak cukup memadai.
Tahun 2011 lalu, biaya pemeliharaan alat berat mencapai Rp37 juta dan 2012 Rp56 juta. Biaya perawatan tinggi karena banyak alat berat yang usianya sudah tua, seperti stoomwals yang rata-rata buatan tahun 70-an sehingga lebih sering rusak.
Total alat berat yang dimiliki sebanyak 24 unit. Terdiri dari stoomwals 20 unit, serta backhoe loader, kompresor, truk, dan backhoe masing-masing satu unit.
Asisten Sekda II Kulonprogo Triyono mengatakan, ada dua opsi pengelolaan alat berat di luar DPU. Yakni oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) seperti halnya RSUD Wates.
“Masih akan dikaji dulu,” kata Triyono, Selasa (16/4/2013).
Menurut Triyono, dari dua opsi yang ada saat ini, BLUD paling memungkinkan mengelola alat berat. Sedangkan BUMD relatif lebih sulit karena harus berorientasi profit. Padahal, alat berat itu selama ini digunakan untuk kebutuhan pemkab selain untuk masyarakat.
“Jadi kita juga harus punya perhitungan berapa bear kebutuhan kami dan berapa besar kebutuhan masyarakat. Ini yang harus kami kaji. Tapi untuk saat ini rasanya sulit seandainya berorientasi profit. Jadi BLUD paling pas,” katanya.
Rencana pelimpahan pengelolaan alat berat milik pemkab dilontarkan sejak akhir tahun lalu. Biaya perawatan yang cukup besar membuat pemkab mencari alternatif agar tidaka memebani keuangan daerah. Apalagi pemasukan dari penyewaan tidak cukup memadai.
Tahun 2011 lalu, biaya pemeliharaan alat berat mencapai Rp37 juta dan 2012 Rp56 juta. Biaya perawatan tinggi karena banyak alat berat yang usianya sudah tua, seperti stoomwals yang rata-rata buatan tahun 70-an sehingga lebih sering rusak.
Total alat berat yang dimiliki sebanyak 24 unit. Terdiri dari stoomwals 20 unit, serta backhoe loader, kompresor, truk, dan backhoe masing-masing satu unit.
(ysw)
