Ini poin-poin Pemprov DKI tolak World Bank
Jum'at, 05 April 2013 - 14:39 WIB
Ini poin-poin Pemprov DKI tolak World Bank
A
A
A
Sindonews.com – Tawaran World Bank untuk memberikan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, langsung mendapatkan penolakan dari pasangan Jokowi dan Ahok. Berikut adalah, sejumlah alasan penguasa Ibu Kota ini menolak penawaran World Bank.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tawaran pinjaman sebesar Rp1.2 triliun dari World Bank untuk membantu pengerukan kali dengan sistem Jakarta Emergency Dreging Inisiatif (Jedi), hanya merusak sistem pemerintahan Jakarta Baru.
Selain itu, Ahok menilai, pinjaman sebesar Rp1.2 triliun dinilai terlalu kecil bagi Pemprov DKI dalam mensukseskan program unggulan pemerintah. Tidak hanya itu, Ahok juga menilai, sistem yang diminta World Bank hanya menguntungkan mafia.
Suami dari Veronica S Tan ini menambahkan, sistem ganti untung tidak hanya merugikan Pemprov DKI. Namun, bisa merugikan rakyat karena dana yang akan digunakan untuk membayar adalah uang rakyat, untuk pembangunan DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding World Bank menggunakan cara komunis dalam melakukan kerjasama dengan Pemerntah Provinsi DKI Jakarta.
"Ya, tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kita untuk ganti uang. Kamu ngajarin jadi komunis namanya. Bukan tanah kamu, kamu dudukin. Enggak betul itu. Enggak mau. Itu peraturan dari mana?" ujar Ahok setengah emosi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sistem ganti rugi yang harus dibayar Pemprov DKI kepada warga yang menempati bantaran sungai dianggap merugikan. Pasalnya, tanah tersebut pada dasarnya milik negara. Sedangkan, Bank Dunia meminta Pemprov DKI mengganti rugi tanah-tanah yang ditempati mereka.
Namun begitu, dia menuturkan, warga yang tinggal di bantaran sungai tidak serta merta diusir begitu saja. Pemprov DKI tetap memikirkan nasib mereka, dengan memberikan tempat tinggal yang layak di rumah susun. Cara itu, dinilai pancasilais.
Senada dengan wakilnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Jakarta tidak membutuhkan dana pinjaman tersebut. Pasalnya, Pemprov masih memiliki silpa Rp10 triliun dari pemerintahan sebelumnya.
Jokowi juga tidak ingin dipusingkan dengan dana pinjaman dari World Bank. Pasalnya, persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersbeut sangat rumit dan mantan Wali Kota Solo ini, enggan dibuat pusing dengan permasalahan tersebut.
Tidak hanya itu, lanjut Jokowi, prosedur yang diterapkan Wolrd Bank terkesan lama dan memperlambat proses pembangunan. Karena prosesnya hingga tiga bulan.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, tawaran pinjaman sebesar Rp1.2 triliun dari World Bank untuk membantu pengerukan kali dengan sistem Jakarta Emergency Dreging Inisiatif (Jedi), hanya merusak sistem pemerintahan Jakarta Baru.
Selain itu, Ahok menilai, pinjaman sebesar Rp1.2 triliun dinilai terlalu kecil bagi Pemprov DKI dalam mensukseskan program unggulan pemerintah. Tidak hanya itu, Ahok juga menilai, sistem yang diminta World Bank hanya menguntungkan mafia.
Suami dari Veronica S Tan ini menambahkan, sistem ganti untung tidak hanya merugikan Pemprov DKI. Namun, bisa merugikan rakyat karena dana yang akan digunakan untuk membayar adalah uang rakyat, untuk pembangunan DKI Jakarta.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuding World Bank menggunakan cara komunis dalam melakukan kerjasama dengan Pemerntah Provinsi DKI Jakarta.
"Ya, tidak mau ganti uang. Kenapa Bank Dunia mendikte kita untuk ganti uang. Kamu ngajarin jadi komunis namanya. Bukan tanah kamu, kamu dudukin. Enggak betul itu. Enggak mau. Itu peraturan dari mana?" ujar Ahok setengah emosi, di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (5/4/2013).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, sistem ganti rugi yang harus dibayar Pemprov DKI kepada warga yang menempati bantaran sungai dianggap merugikan. Pasalnya, tanah tersebut pada dasarnya milik negara. Sedangkan, Bank Dunia meminta Pemprov DKI mengganti rugi tanah-tanah yang ditempati mereka.
Namun begitu, dia menuturkan, warga yang tinggal di bantaran sungai tidak serta merta diusir begitu saja. Pemprov DKI tetap memikirkan nasib mereka, dengan memberikan tempat tinggal yang layak di rumah susun. Cara itu, dinilai pancasilais.
Senada dengan wakilnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Jakarta tidak membutuhkan dana pinjaman tersebut. Pasalnya, Pemprov masih memiliki silpa Rp10 triliun dari pemerintahan sebelumnya.
Jokowi juga tidak ingin dipusingkan dengan dana pinjaman dari World Bank. Pasalnya, persyaratan untuk mendapatkan pinjaman tersbeut sangat rumit dan mantan Wali Kota Solo ini, enggan dibuat pusing dengan permasalahan tersebut.
Tidak hanya itu, lanjut Jokowi, prosedur yang diterapkan Wolrd Bank terkesan lama dan memperlambat proses pembangunan. Karena prosesnya hingga tiga bulan.
(stb)
