Polri harus introspeksi dari peristiwa OKU
Jum'at, 08 Maret 2013 - 11:25 WIB
Polri harus introspeksi dari peristiwa OKU
A
A
A
Sindonews.com - Aksi penyerangan oleh oknum anggota TNI terhadap Polres Ogan Komering Ulu (OKU) Baturaja, Sumatera Selatan (Sumsel) harusnya menjadi cermin bagi Polri secara keseluruhan.
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, peristiwa itu harus membuat Polri introspeksi dan segera menghentikan aksi-aksi koboi yang seringkali dilakukan anggotanya.
"Mabes Polri harus segera mencopot Kapolres OKU dan Kapolda Sumsel agar ada efek pembelajaran yang bisa membuat para pejabat Polri di daerah lebih perhatian pada kasus-kasus sensitif di wilayah tugasnya," tegas Neta melalui rilisnya, Jumat (8/3/2013).
IPW mencatat ada dua pemicu kasus OKU. Pertama, anggota Polri terlalu ringan tangan melepaskan tembakan yang mematikan, meski yang dihadapi hanya persoalan sepele. Tahun 2012 ada 37 kasus salah tembak dan main tembak oleh polisi. Korbannya 49 orang, 17 tewas dan 32 luka.
"Di tahun 2013 ini aksi koboi polisi masih saja marak. Hingga 7 Maret ada empat kasus salah tembak yang belum ditangani dengan maksimal," tuturnya.
Kedua, Polri tidak bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu-lintas di OKU.
Sehingga hal ini membuat keluarga dan teman-teman korban marah, kemudian menyerbu dan membakar Polres OKU.
"Padahal dalam kasus Rasyid Rajasa yang menabrak hingga menewaskan dua orang, polisi bisa bertindak cepat. Dalam 11 hari kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan," ujar Neta membandingkan.
Dari kasus ini terlihat para pejabat Polri di Sumsel tidak peka terhadap kasus sensitif yang bisa memicu konflik.
Jika sikap perilaku dan kinerja seperti ini terus dibiarkan Mabes Polri, maka dipastikan konflik antara polisi dengan TNI maupun dengan masyarakat akan terus terjadi. Apabila konflik-konflik tersebut terjadi jangan salahkan masyarakat maupun anggota TNI. Polri harus mau introspeksi dan berbenah diri serta memecat anggotanya yang brengsek.
Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, peristiwa itu harus membuat Polri introspeksi dan segera menghentikan aksi-aksi koboi yang seringkali dilakukan anggotanya.
"Mabes Polri harus segera mencopot Kapolres OKU dan Kapolda Sumsel agar ada efek pembelajaran yang bisa membuat para pejabat Polri di daerah lebih perhatian pada kasus-kasus sensitif di wilayah tugasnya," tegas Neta melalui rilisnya, Jumat (8/3/2013).
IPW mencatat ada dua pemicu kasus OKU. Pertama, anggota Polri terlalu ringan tangan melepaskan tembakan yang mematikan, meski yang dihadapi hanya persoalan sepele. Tahun 2012 ada 37 kasus salah tembak dan main tembak oleh polisi. Korbannya 49 orang, 17 tewas dan 32 luka.
"Di tahun 2013 ini aksi koboi polisi masih saja marak. Hingga 7 Maret ada empat kasus salah tembak yang belum ditangani dengan maksimal," tuturnya.
Kedua, Polri tidak bertindak cepat dan transparan dalam menuntaskan kasus penembakan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran lalu-lintas di OKU.
Sehingga hal ini membuat keluarga dan teman-teman korban marah, kemudian menyerbu dan membakar Polres OKU.
"Padahal dalam kasus Rasyid Rajasa yang menabrak hingga menewaskan dua orang, polisi bisa bertindak cepat. Dalam 11 hari kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan," ujar Neta membandingkan.
Dari kasus ini terlihat para pejabat Polri di Sumsel tidak peka terhadap kasus sensitif yang bisa memicu konflik.
Jika sikap perilaku dan kinerja seperti ini terus dibiarkan Mabes Polri, maka dipastikan konflik antara polisi dengan TNI maupun dengan masyarakat akan terus terjadi. Apabila konflik-konflik tersebut terjadi jangan salahkan masyarakat maupun anggota TNI. Polri harus mau introspeksi dan berbenah diri serta memecat anggotanya yang brengsek.
(lns)
