Aher: Tudingan money politic PDIP sumir!
Jum'at, 01 Maret 2013 - 21:04 WIB
Aher: Tudingan money politic PDIP sumir!
A
A
A
Sindonews.com - Calon gubernur inkumben Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan (Aher) menilai tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyebutkan dirinya melakukan politik uang (money politic) pada Pilgub Jabar, sumir.
Tudingan tersebut mengalir ke Aher lantaran dirinya telah membagikan dana peradaban desa Rp4,5 miliar untuk 45 desa yang seharusnya baru akan dicairkan pada bulan April mendatang, namun sudah dicairkan pada 20 Februari 2013. Tanggal itu diketahui hanya terpaut empat hari menjelang pencoblosan pada 24 Februari 2013.
"Tidak ada money politic, saya tidak tahu tudingannya seperti apa. Kalau tundingannya terkait pencairan dana desa peradaban sebesar Rp100 juta/desa itu bukan money politic, tapi itu program Pemprov Jawa Barat," kata Aher saat ditemui di Gurih 7, Jalan Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (1/3/2013).
Menurutnya, hal seperti itu pasti dilakukan setiap calon gubernur saat berkampanye dalam menyampaikan visi dan misinya.
"Bahkan ada cagub yang menjanjikan Rp500 juta/desa/tahun. Saya pikir enggak ada masalah kalau soal program itu," katanya.
Maka dari itu, tudingan yang dilontarkan Plh Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanudin kepada dirinya, dikatakannya sangat sumir, dan tidak berdasar.
"Sebetulnya itu program desa peradaban yang diprotes itu memang sudah diprogramkan oleh Pemprov Jabar, sebetulnya kita membuat pemerataan jadi ada dana infrastruktur agar infrastruktur desa itu bagus secara bertahap," katanya.
Pihaknya tidak menampik bahwa bantuan program desa peradaban Rp100 juta/desa itu agar tidak dicairkan sebelum Pilgub Jabar.
"Memang tidak dicairkan, kecuali beberapa saja. Kalau pencairan kan tidak terkait kapan mau Pilgub, pencairan itu ketika APBD disahkan. Bantuan apapun sah dalam proses pencairannya," katanya.
Meski demikian ia menuturkan program desa peradaban untuk 5.304 Desa di Jawa Barat 45 Desa diantaranya sudah ada yang mencairkan.
"Hanya 45 Desa yang sempat mencairkan, dan itu sebetulnya hanya karena faktor administrasi saja, saya kira seluruh desa bisa mencairkan kapan saja kalau adminitrasinya selesai," katanya.
Menurutnya, gugatan yang dilakukan DPD PDIP terkait dana desa itu tidak tepat. "Karena dana desa itu program provinsi yang sudah termaktub di APBD yang sudah disetujui DPRD dan itu sah," ungkapnya.
Sebab menurutnya, jika APBD sebagai program Pemprov sudah disetujui di DPRD dan itu sah kapan saja dicairkannya.
"45 Desa yang mencairkan karena proses administrasi mereka lancar, kan program desa peradaban ini dilakukan bertahap, masa mau sekaligus 5.304 desa dicairkan," katanya.
Seperti diberitakan, DPD PDIP Jabar menuding pasangan Aher-Demiz melakukan money politic saat berkampanya dengan modus mencairkan dana bantuan desa Rp100 juta dari APBD Jabar pada pertengahan Februari lalu.
PDIP mensinyalir bantuan itu merupakan bentuk politik uang sebagai upaya memenangkan pilgub. Dijelaskannya, Ahmad Heryawan menurutnya berkeliling ke sejumlah daerah dan menjanjikan memberikan bantuan itu. Tak lama kemudian, dana dicairkan.
Tudingan tersebut mengalir ke Aher lantaran dirinya telah membagikan dana peradaban desa Rp4,5 miliar untuk 45 desa yang seharusnya baru akan dicairkan pada bulan April mendatang, namun sudah dicairkan pada 20 Februari 2013. Tanggal itu diketahui hanya terpaut empat hari menjelang pencoblosan pada 24 Februari 2013.
"Tidak ada money politic, saya tidak tahu tudingannya seperti apa. Kalau tundingannya terkait pencairan dana desa peradaban sebesar Rp100 juta/desa itu bukan money politic, tapi itu program Pemprov Jawa Barat," kata Aher saat ditemui di Gurih 7, Jalan Pajajaran, Bogor Utara, Kota Bogor, Jumat (1/3/2013).
Menurutnya, hal seperti itu pasti dilakukan setiap calon gubernur saat berkampanye dalam menyampaikan visi dan misinya.
"Bahkan ada cagub yang menjanjikan Rp500 juta/desa/tahun. Saya pikir enggak ada masalah kalau soal program itu," katanya.
Maka dari itu, tudingan yang dilontarkan Plh Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanudin kepada dirinya, dikatakannya sangat sumir, dan tidak berdasar.
"Sebetulnya itu program desa peradaban yang diprotes itu memang sudah diprogramkan oleh Pemprov Jabar, sebetulnya kita membuat pemerataan jadi ada dana infrastruktur agar infrastruktur desa itu bagus secara bertahap," katanya.
Pihaknya tidak menampik bahwa bantuan program desa peradaban Rp100 juta/desa itu agar tidak dicairkan sebelum Pilgub Jabar.
"Memang tidak dicairkan, kecuali beberapa saja. Kalau pencairan kan tidak terkait kapan mau Pilgub, pencairan itu ketika APBD disahkan. Bantuan apapun sah dalam proses pencairannya," katanya.
Meski demikian ia menuturkan program desa peradaban untuk 5.304 Desa di Jawa Barat 45 Desa diantaranya sudah ada yang mencairkan.
"Hanya 45 Desa yang sempat mencairkan, dan itu sebetulnya hanya karena faktor administrasi saja, saya kira seluruh desa bisa mencairkan kapan saja kalau adminitrasinya selesai," katanya.
Menurutnya, gugatan yang dilakukan DPD PDIP terkait dana desa itu tidak tepat. "Karena dana desa itu program provinsi yang sudah termaktub di APBD yang sudah disetujui DPRD dan itu sah," ungkapnya.
Sebab menurutnya, jika APBD sebagai program Pemprov sudah disetujui di DPRD dan itu sah kapan saja dicairkannya.
"45 Desa yang mencairkan karena proses administrasi mereka lancar, kan program desa peradaban ini dilakukan bertahap, masa mau sekaligus 5.304 desa dicairkan," katanya.
Seperti diberitakan, DPD PDIP Jabar menuding pasangan Aher-Demiz melakukan money politic saat berkampanya dengan modus mencairkan dana bantuan desa Rp100 juta dari APBD Jabar pada pertengahan Februari lalu.
PDIP mensinyalir bantuan itu merupakan bentuk politik uang sebagai upaya memenangkan pilgub. Dijelaskannya, Ahmad Heryawan menurutnya berkeliling ke sejumlah daerah dan menjanjikan memberikan bantuan itu. Tak lama kemudian, dana dicairkan.
(rsa)
