KPUD belum umumkan harta kekayaan para kandidat
KPUD belum umumkan harta kekayaan para kandidat
A
A
A
Sindonews.com - Pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Muaraenim belum bisa mengumumkan jumlah harta kekayaan para Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Muaraenim 2013. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengirimkan data tersebut kepada KPUD.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Pemilih pada KPUD Kabupaten Muaraenim, Suprayitno, mengatakan, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tercatat di KPK. Termasuk untuk jumlah harta kekayaan para kandidat Cabup dan Cawabup Kabupaten Muaraenim.
Sebelumnya, pihak KPUD telah menyampaikan ke KPK untuk dapat menyerahkan data harta kekayaan para kandidat sebelum hari pencoblosan yakni pada 5 Maret 2013. Sehingga, pihak KPUD dapat segera mengumumkannya kepada masyarakat. Namun, hingga Rabu (27/2), KPK baru menyerahkan data harta kekayaan bagi enam kandidat saja. Sementara, untuk dua kandidat lainnya belum dikirimkan.
"Kami sudah coba konfirmasi lagi kepada pihak KPK, namun belum bisa dihubungi kembali. Tapi, sebelumnya mereka sudah memastikan bila semua data sudah siap akan segera di faximili," ujar Suprayitno di ruang kerjanya, Rabu (27/2/2013).
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaraenim, Thamrin AZ, publikasi jumlah harta kekayaan para kandidat dinilai penting. Sehingga, masyarakat mengetahui secara jelas berapa dana yang dimiliki oleh para kandidat dan darimana sumbernya.
"Jika harta kekayaan dari masing-masing kandidat diketahui, maka masyarakat dapat melakukan check and balance. Berapa dana kampanye yang dikeluarkan dan darimana sumbernya," terang Thamrin.
Menurut Thamrin, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang transparan. Dimana, harta kekayaan harus dilaporkan secara rinci dan menyeluruh untuk selanjutnya dapat diumumkan kepada masyarakat.
"Publikasi harta kekayaan, merupakan salah satu upaya membangun transparansi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," terang Thamrin.
Ketua Serikat Buruh Bersatu Muaraenim (SBBME) Westy Mayundra menuturkan, pihaknya menuntut agar KPUD Kabupaten Muaraenim dapat mengumumkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki para kandidat. Selanjutnya, harta kekayaan yang ada diaudit secara independent dengan pembuktian terbalik.
"Dengan adanya audit harta kekayaan kandidat, maka masyarakat bisa membandingkan berapa uang yang telah ia keluarkan dengan harta yang ia miliki. Jadi bisa diketahui secara transparan," tegas Westy
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pendataan Pemilih pada KPUD Kabupaten Muaraenim, Suprayitno, mengatakan, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tercatat di KPK. Termasuk untuk jumlah harta kekayaan para kandidat Cabup dan Cawabup Kabupaten Muaraenim.
Sebelumnya, pihak KPUD telah menyampaikan ke KPK untuk dapat menyerahkan data harta kekayaan para kandidat sebelum hari pencoblosan yakni pada 5 Maret 2013. Sehingga, pihak KPUD dapat segera mengumumkannya kepada masyarakat. Namun, hingga Rabu (27/2), KPK baru menyerahkan data harta kekayaan bagi enam kandidat saja. Sementara, untuk dua kandidat lainnya belum dikirimkan.
"Kami sudah coba konfirmasi lagi kepada pihak KPK, namun belum bisa dihubungi kembali. Tapi, sebelumnya mereka sudah memastikan bila semua data sudah siap akan segera di faximili," ujar Suprayitno di ruang kerjanya, Rabu (27/2/2013).
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaraenim, Thamrin AZ, publikasi jumlah harta kekayaan para kandidat dinilai penting. Sehingga, masyarakat mengetahui secara jelas berapa dana yang dimiliki oleh para kandidat dan darimana sumbernya.
"Jika harta kekayaan dari masing-masing kandidat diketahui, maka masyarakat dapat melakukan check and balance. Berapa dana kampanye yang dikeluarkan dan darimana sumbernya," terang Thamrin.
Menurut Thamrin, saat ini masyarakat membutuhkan pemimpin yang transparan. Dimana, harta kekayaan harus dilaporkan secara rinci dan menyeluruh untuk selanjutnya dapat diumumkan kepada masyarakat.
"Publikasi harta kekayaan, merupakan salah satu upaya membangun transparansi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," terang Thamrin.
Ketua Serikat Buruh Bersatu Muaraenim (SBBME) Westy Mayundra menuturkan, pihaknya menuntut agar KPUD Kabupaten Muaraenim dapat mengumumkan seluruh harta kekayaan yang dimiliki para kandidat. Selanjutnya, harta kekayaan yang ada diaudit secara independent dengan pembuktian terbalik.
"Dengan adanya audit harta kekayaan kandidat, maka masyarakat bisa membandingkan berapa uang yang telah ia keluarkan dengan harta yang ia miliki. Jadi bisa diketahui secara transparan," tegas Westy
(rsa)
Explore More