Korpri tidak boleh terlibat politik praktis
Selasa, 22 Januari 2013 - 23:39 WIB
Korpri tidak boleh terlibat politik praktis
A
A
A
Sindonews.com - Seluruh Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) diintruksikan untuk tetap netral, tidak boleh memberikan dukungan langsung atau terlibat dalam politik praktis. Termasuk, saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar).
Sekalipun Ketua Dewan Pengurus (DP) Korpri Jawa Barat adalah Lex Laksamana yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jabar. Namun bukan berarti Korpri otomatis memberikan dukungan langsung untuk Laksamana.
“Korpri tetap harus netral, tidak boleh ada anggota Korpri yang memberikan dukungan langsung, apalagi menyatakan dukungan atas nama organisasi,” kata Ketua I DP Korpri Jawa Barat Endin Nasrudin di sela pelantikan Pengurus Korpri Kabupaten Ciamis, Jabar, Selasa (22/1/2013).
Endin menambahkan, dari kelima pasangan calon yang ada untuk Pilgub Jabar, Korpri tetap harus profesional dan menunjukan netralitasnya. Adapaun, untuk menentukan pilihan, silahkan lakukan berdasarkan hati-nurani secara individu.
“Dukungan berdasarkan nurani pun, hanya dilakukan untuk menentukan pilihan tidak mengajak atau mengerahkan massa, karena akan identik sebagai Korpri,” tegas Endin.
Endin menambahkan, dari pada melakukan gerakan dukung mendukung secara langusng, lebih baik Korpri menunjukan peran sebagai abdi negara yaitu bekerja dan taat terhadap aturan negara.
Menunjukan peran sebagai abdi masyarakat yaitu memberikan pelayanan publik yang terbaik, serta menunjukan peran abdi sebagai pemerintah, yaitu melaksanakan keseharian tugas pemerintahan dengan baik.
“Yang terpenting lagi, pegang tegung sumpah jabatan. Bahwa Korpri harus punya mental melayani bukan dilayani,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan Bupati Ciamis Engkon Komara. Menurutnya, Korpri tidak boleh ada yang terlibat langung dalam politik praktis. Karena, dampaknya akan fatal baik secara aturan maupun secara resiko pribadi.
“Hal itu pernah terjadi di Ciamis. Ada seseorang yang tergabung dalam Korpri secara terang-terangan fulgar memberikan dukungan. Bahkan, sampai-sampai rumahnya rela dijadikan tempat untuk rapat tim sukses,” terang Engkon.
Sekalipun Ketua Dewan Pengurus (DP) Korpri Jawa Barat adalah Lex Laksamana yang saat ini mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Jabar. Namun bukan berarti Korpri otomatis memberikan dukungan langsung untuk Laksamana.
“Korpri tetap harus netral, tidak boleh ada anggota Korpri yang memberikan dukungan langsung, apalagi menyatakan dukungan atas nama organisasi,” kata Ketua I DP Korpri Jawa Barat Endin Nasrudin di sela pelantikan Pengurus Korpri Kabupaten Ciamis, Jabar, Selasa (22/1/2013).
Endin menambahkan, dari kelima pasangan calon yang ada untuk Pilgub Jabar, Korpri tetap harus profesional dan menunjukan netralitasnya. Adapaun, untuk menentukan pilihan, silahkan lakukan berdasarkan hati-nurani secara individu.
“Dukungan berdasarkan nurani pun, hanya dilakukan untuk menentukan pilihan tidak mengajak atau mengerahkan massa, karena akan identik sebagai Korpri,” tegas Endin.
Endin menambahkan, dari pada melakukan gerakan dukung mendukung secara langusng, lebih baik Korpri menunjukan peran sebagai abdi negara yaitu bekerja dan taat terhadap aturan negara.
Menunjukan peran sebagai abdi masyarakat yaitu memberikan pelayanan publik yang terbaik, serta menunjukan peran abdi sebagai pemerintah, yaitu melaksanakan keseharian tugas pemerintahan dengan baik.
“Yang terpenting lagi, pegang tegung sumpah jabatan. Bahwa Korpri harus punya mental melayani bukan dilayani,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan Bupati Ciamis Engkon Komara. Menurutnya, Korpri tidak boleh ada yang terlibat langung dalam politik praktis. Karena, dampaknya akan fatal baik secara aturan maupun secara resiko pribadi.
“Hal itu pernah terjadi di Ciamis. Ada seseorang yang tergabung dalam Korpri secara terang-terangan fulgar memberikan dukungan. Bahkan, sampai-sampai rumahnya rela dijadikan tempat untuk rapat tim sukses,” terang Engkon.
(maf)
