PT KAI berdalih jatah subsidi dikurangi pemerintah

Sindonews.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menolak bertanggungjawab atas adanya protes warga terkait pengurangan jumlah gerbong kereta api kelas ekonomi. PT KAI berdalih, pengurangan gerbong kereta api kelas ekonomi dilakukan sesuai dengan jatah subsidi yang di berikan oleh pemerintah.

Akibat pengurangan jatah gerbong kereta api kelas ekonomi tersebut, saat ini banyak warga miskin yang sering tidak terangkut dan kesulitan naik kereta api.

Setelah sehari sebelumnya di demo ratusan warga terkait adanya pengurangan jumlah gerbong Kereta Api Rapih Doho tujuan Blitar-Surabaya, Senin (14/1/2013) siang tadi suasana di Stasiun Sembung, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah kembali normal.

Seluruh lalu lintas kereta api baik yang berhenti atau sekedar melintas sudah dapat berjalan dengan normal.

Kepala Stasiun Sembung Agus menolak di konfirmasi terkait tanggapan PT KAI atas protes warga yang menolak pengurangan gerbong kereta api Rapih Doho kemarin.

Namun Menurut Humas PT KAI Daop VII Madiun, Sugianto, pengoperasian jumlah gerbong kereta api kelas ekonomi termasuk Kereta Api Rapih Doho disesuaikan dengan jatah subsidi yang di sediakan oleh pemerintah.

"Kami jalankan sesuai kesepakatan dengan pemerintah," kata Sugianto ketika dihubungi, Senin (14/1/2013).

Jika, lanjutnya, masyarakat sering tidak terangkut dan meminta tambahan gerbong, PT KAI mempersilakan masyarakat untuk meminta tambahannya kepada pemerintah, bukan pada PT KAI.

Seperti diberitakan sebelumnya, protes warga yang berbuntut penyanderaan Kereta Api Rapih Doho di Stasiun Sembung terjadi Minggu 13 Januari 2013 siang.

Warga menilai, kebijakan pengurangan jumlah gerbong kereta bersubsidi ini adalah bentuk dari ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Warga mendesak pemerintah kembali menambah jumlah gerbong Kereta Api Rapih Doho dan kereta api kelas ekonomi lainnya seperti sediakala.