Sindikat pembuatan akta cerai palsu terungkap
Rabu, 09 Januari 2013 - 02:59 WIB
Sindikat pembuatan akta cerai palsu terungkap
A
A
A
Sindonews.com – Sindikat pembuatan akta cerai palsu di wilayah Kabupaten Ciamis akhirnya terungkap. Salah satu diantaranya, melibatkan oknum pegawai Kementrian Agama (Kemenag) Kabuapten Ciamis.
Sindikat pembuatan akta palsu itu terungkap dari laporan Siti Nurlaela Sari (27), warga Dusun Ciminyak, Desa Karyamulnya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Siti merasa janggal melihat akta cerai yang diberikan suaminya Didin (40), warga Dusun Sukaluyu, Desa Girimukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.
Sti yang penasaran, melakukan kroscek akta cerai yang diberikan suaminya dengan mendatangi Kemenag Ciamis. Ternyata nomor registernya palsu. Merasa palsu, Siti melaporkan kasus tersebut ke Polisi.
Dari hasil pengungkapan, polisi memanggil Didin sebagai saksi dan akhirnya berhasil mengungkap akta palsu itu diperoleh dari seorang Amil bernama Bahrudin (60) warga Purwaharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.
Dari pengakuan Burhanudin, ternyata akta palsu itu diperoleh dari pegawai Kemenag Ciamis, Amas Warlin (51) warga Panoongan, Kecamatan/Kabupaten Ciamis. Polisi juga mengamankan Uus (25) pemilik rental warga Bantardawa, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis yang turut serta membuat akta palsu.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis AKP Shohet meneybutkan, selain mengamankan ketiga tersangka termasuk pengawai kemenag, yang statusnya saat ini sudah pensiun, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa dua lembar contoh akta cerai palsu, komputer, dan printer.
“Dalam penyelidikan, setiap lembar akta palsu dijual belikan seharga Rp800 ribu. Ketiga tersangka dijerat Pasal 263 dan 266 KUHP tentang menggunakan akta cerai palsu, ancaman hukuman enam tahun penjara,” tandas Shohet, Selasa (8/1/2013).
Kepala Kemenag Kabupaten Ciamis Yusuf menjelaskan, oknum pegawai Kemenag yang terlibat pembuatan akta palsu tersebut saat ini statusnya sudah pensiun. Penanganan sanksinya sudah bukan kewenangan Kemenag lagi.
“Hanya saja, sebagai tindakan pencegahan, kami akan memperketat pengawasan sebagai antisipasi pembuatan akta palsu,” terang yusuf.
Yusuf menegaskan, pihaknya berjanji akan menindak tegas, jika ada pegawainya yang terlibat pembuatan akta palsu. Sangksinya bisa dipecat dari status kepegawaian Kemenag.
“Kami akan memberikan penyuluhan kepada pegawai termasuk sampai tingkat Amil,” terang Yusuf.
Sindikat pembuatan akta palsu itu terungkap dari laporan Siti Nurlaela Sari (27), warga Dusun Ciminyak, Desa Karyamulnya, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Siti merasa janggal melihat akta cerai yang diberikan suaminya Didin (40), warga Dusun Sukaluyu, Desa Girimukti, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.
Sti yang penasaran, melakukan kroscek akta cerai yang diberikan suaminya dengan mendatangi Kemenag Ciamis. Ternyata nomor registernya palsu. Merasa palsu, Siti melaporkan kasus tersebut ke Polisi.
Dari hasil pengungkapan, polisi memanggil Didin sebagai saksi dan akhirnya berhasil mengungkap akta palsu itu diperoleh dari seorang Amil bernama Bahrudin (60) warga Purwaharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis.
Dari pengakuan Burhanudin, ternyata akta palsu itu diperoleh dari pegawai Kemenag Ciamis, Amas Warlin (51) warga Panoongan, Kecamatan/Kabupaten Ciamis. Polisi juga mengamankan Uus (25) pemilik rental warga Bantardawa, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis yang turut serta membuat akta palsu.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis AKP Shohet meneybutkan, selain mengamankan ketiga tersangka termasuk pengawai kemenag, yang statusnya saat ini sudah pensiun, pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa dua lembar contoh akta cerai palsu, komputer, dan printer.
“Dalam penyelidikan, setiap lembar akta palsu dijual belikan seharga Rp800 ribu. Ketiga tersangka dijerat Pasal 263 dan 266 KUHP tentang menggunakan akta cerai palsu, ancaman hukuman enam tahun penjara,” tandas Shohet, Selasa (8/1/2013).
Kepala Kemenag Kabupaten Ciamis Yusuf menjelaskan, oknum pegawai Kemenag yang terlibat pembuatan akta palsu tersebut saat ini statusnya sudah pensiun. Penanganan sanksinya sudah bukan kewenangan Kemenag lagi.
“Hanya saja, sebagai tindakan pencegahan, kami akan memperketat pengawasan sebagai antisipasi pembuatan akta palsu,” terang yusuf.
Yusuf menegaskan, pihaknya berjanji akan menindak tegas, jika ada pegawainya yang terlibat pembuatan akta palsu. Sangksinya bisa dipecat dari status kepegawaian Kemenag.
“Kami akan memberikan penyuluhan kepada pegawai termasuk sampai tingkat Amil,” terang Yusuf.
(stb)
