Demo PDP, KPU dinilai tidak independen
Jum'at, 04 Januari 2013 - 18:34 WIB
Demo PDP, KPU dinilai tidak independen
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai tidak independen, karena telah diintervensi oleh partai politik (Parpol) penguasa atau Partai Demokrat. Hal itu terjadi karena mantan anggota KPU ada yang menjadi pengurus Demokrat.
"KPU tidak independen. Siapa Ketua Umum Partai Demokrat? Dia dulunya disini (KPU)," teriak salah satu orator dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).
Seperti diketahui, beberapa mantan anggota KPU kini menjadi pengurus Partai Demokrat. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum Ketua Umum Demokrat dan Andi Nurpati Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Dalam unjuk rasa itu, PDP meminta KPU untuk meloloskan mereka sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Selain itu, mereka menyatakan, PDP merasa dizalimi, diciderai, dan dirugikan KPU dan seluruh KPUD di Indonesia dalam proses verifikasi faktual.
"Kami merasa dirugikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara pendekatan kekuasaan yang sarat pragmatisme, keberpihakan pada parpol tertentu dan penuh dengan praktek money politic," teriak salah seorang orator.
"KPU tidak independen. Siapa Ketua Umum Partai Demokrat? Dia dulunya disini (KPU)," teriak salah satu orator dari Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) di depan kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (4/1/2013).
Seperti diketahui, beberapa mantan anggota KPU kini menjadi pengurus Partai Demokrat. Di antaranya adalah Anas Urbaningrum Ketua Umum Demokrat dan Andi Nurpati Ketua Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan LSM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
Dalam unjuk rasa itu, PDP meminta KPU untuk meloloskan mereka sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
Selain itu, mereka menyatakan, PDP merasa dizalimi, diciderai, dan dirugikan KPU dan seluruh KPUD di Indonesia dalam proses verifikasi faktual.
"Kami merasa dirugikan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara pendekatan kekuasaan yang sarat pragmatisme, keberpihakan pada parpol tertentu dan penuh dengan praktek money politic," teriak salah seorang orator.
(maf)
