PPRI desak KPK periksa Bupati Mura
Kamis, 27 Desember 2012 - 15:53 WIB
PPRI desak KPK periksa Bupati Mura
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI) Kecamatan Rawas Ilir Abdul Aziz mendesak institusi penegak hukum melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi anggaran daerah yang dilakukan Bupati Mura H Ridwan Mukti (RM) dan telah dilaporkan Presidium Muratara, Kms Syarkowi Wijaya.
Sebab menurutnya, dugaan penyalahgunaan wewenang penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) 2010 untuk kegiatan politik pemekaran Kabupaten Muratara sebesar Rp900 juta bersama Presedium Muratara Ibrahim Cs dan kasus dugaan korupsi bagi hasil sumur gas bumi yang nilainya lebih dari Rp614 miliar patut ditindaklanjuti kebenarannya.
“Kasus dana bansos segera dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Sumsel dan kasus Suban IV sebaiknya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPRI mendesak segera dilaporkan ke KPK untuk
membuktikan keseriusan pelaporan dan tidak mengindikasikan ada sandiwara politik kembali atau yang lainnya,” tegas Aziz kepada wartawan, Kamis (27/12/2012).
Menurutnya, PPRI mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh pelapor. Untuk keseriusan, lanjutnya, PPRI mengawal proses dan siap bergandengan tangan mengawal laporan tersebut di tindak lanjuti penyidik Polda Sumsel.
"Jangan sampai pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas di Sumsel," jelasnya.
Selain itu, tuduhan PPRI sebelumnya bukanlah isapan jempol. Bupati Mura H Ridwan Mukti (RM) melakukan sandiwara dengan Presidium Muratara dan tidak serius di perjuangkan untuk menjadi DOB. Sebab, menurutnya, fakta yang ada saat ini ada uang masuk melalui mekanisme dana sosial (Bansos) ke Presidium.
"Terbukti dua kali masa sidang di DPR RI akhir tahun 2012 ini Muratara gagal menjadi DOB. Ini fakta yang tak terbantahkan. Sandiwara presedium bersama Ridwan Mukti yang mengelabuhi masyarakat Muratara harus segera di akhiri. Saya merasa heran saudara Ibrahim tidak punya malu sedikit pun dengan kegagalannya,” pungkasnya.
Sebab menurutnya, dugaan penyalahgunaan wewenang penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) 2010 untuk kegiatan politik pemekaran Kabupaten Muratara sebesar Rp900 juta bersama Presedium Muratara Ibrahim Cs dan kasus dugaan korupsi bagi hasil sumur gas bumi yang nilainya lebih dari Rp614 miliar patut ditindaklanjuti kebenarannya.
“Kasus dana bansos segera dilakukan penyidikan oleh pihak Polda Sumsel dan kasus Suban IV sebaiknya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PPRI mendesak segera dilaporkan ke KPK untuk
membuktikan keseriusan pelaporan dan tidak mengindikasikan ada sandiwara politik kembali atau yang lainnya,” tegas Aziz kepada wartawan, Kamis (27/12/2012).
Menurutnya, PPRI mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh pelapor. Untuk keseriusan, lanjutnya, PPRI mengawal proses dan siap bergandengan tangan mengawal laporan tersebut di tindak lanjuti penyidik Polda Sumsel.
"Jangan sampai pisau hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas di Sumsel," jelasnya.
Selain itu, tuduhan PPRI sebelumnya bukanlah isapan jempol. Bupati Mura H Ridwan Mukti (RM) melakukan sandiwara dengan Presidium Muratara dan tidak serius di perjuangkan untuk menjadi DOB. Sebab, menurutnya, fakta yang ada saat ini ada uang masuk melalui mekanisme dana sosial (Bansos) ke Presidium.
"Terbukti dua kali masa sidang di DPR RI akhir tahun 2012 ini Muratara gagal menjadi DOB. Ini fakta yang tak terbantahkan. Sandiwara presedium bersama Ridwan Mukti yang mengelabuhi masyarakat Muratara harus segera di akhiri. Saya merasa heran saudara Ibrahim tidak punya malu sedikit pun dengan kegagalannya,” pungkasnya.
(rsa)
